Amien Rais: 100 Hari Sby Tak Terlalu Buruk |
- Amien Rais: 100 Hari Sby Tak Terlalu Buruk
- Peluang Ayu Azhari Ikut Pilkada Sukabumi Menipis
- Dubes Australia Ke Indonesia Bahas Penyelundupan Manusia
| Amien Rais: 100 Hari Sby Tak Terlalu Buruk Posted: 27 Jan 2010 02:33 AM PST Yogyakarta, (tvOne) Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais mengatakan, masa 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak terlalu buruk, meskipun belum menyentuh sisi-sisi paling krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. "Saya tidak akan memberikan nilai berupa angka untuk 100 hari pemerintahan SBY, tetapi saya melihat `so far, not so bad`," katanya usai menghadiri pencanangan gerakan wakaf /tanaman warga Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (27/1). Ia mengatakan, dalam masa 100 hari pemerintahan SBY, selain kesejahteraan, keadilan, dan rasa aman pada masyarakat belum terwujud, juga diwarnai dengan kasus Bank Century yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp6,7 triliun. "Oleh karena itu, SBY harus kembali fokus pada pejabat yang diduga merobohkan pagar keuangan negara. Sehingga Bank Century mendapatkan suntikan dana Rp6,7 triliun. Dalam kasus itu harus ada yang bertanggung jawab, baik di Bank Indonesia (BI) maupun Kementerian Keuangan," katanya. Menurutnya, pelaku skandal Bank Century harus diberi hukuman setimpal agar kasus tersebut bisa terselesaikan.Sehingga pemerintahan SBY bisa melangkah dengan mantap ke depan. Dalam masa 100 hari, program pemerintah masih "kocar-kacir", karena terfokus pada skandal Bank Century. "Saya termasuk orang yang cukup hati-hati untuk menilai kasus Century, dan apakah perlu sampai ke `impeachment` atau pemakzulan, saya anggap tidak perlu dan tidak ada signifikannya karena jelas tokoh-tokoh di BI dan Kementerian Keuangan yang menjadi pihak yang harus bertanggung jawab," katanya. Ia mengatakan, ada hal yang tidak masuk akal karena uang yang diberikan lembaga penjamin simpanan (LPS) itu dianggap oleh sebagian kalangan bukan merupakan uang negara. "Anggapan itu aneh bin ajaib, karena bank-bank yang mengeluarkan iuran itu juga bank negara, Sehingga uang itu uang negara. Namun, ada orang yang sedikit konyol menganggap itu bukan uang negara, sehingga boleh dipakai apa saja dan itu bukan korupsi," katanya. Menurutnya, Pansus DPR RI untuk kasus Bank Century harus segera fokus pada siapa yang telah merobohkan pagar keuangan negara itu untuk dimintai pertanggungjawaban dan diberi hukuman setimpal, dan perampok uang negara itu dikejar sampai ke ujung bumi diberi hukuman setimpal. "Siapa saja tokoh yang menerima dana talangan tersebut apakah partai, BI atau yang lainnya itu akan ketahuan asal ada semacam investigasi meja bundar, yakni KPK, kejaksaan, kepolisian, PPATK, dan Pansus DPR RI. Jika mereka bersatu, maka kasus Bank Century akan terungkap," katanya. (Ant) Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction. |
| Peluang Ayu Azhari Ikut Pilkada Sukabumi Menipis Posted: 27 Jan 2010 01:23 AM PST Sukabumi, (tvOne) Peluang artis cantik Ayu Azhari yang mencalonkan diri sebagai bakal calon (Balon) Wakil Bupati Sukabumi, melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menipis. Karena tiga partai koalisi nonparlemen, yang mengusulkan Ayu mengancam keluar dari koalisi dengan PDIP. "Hengkangnya kami dari PDIP akan berimbas kepada pencalonan Ayu Azhari, karena syarat kuota yang harus dimiliki PDIP sebanyak dua persen dari daftar pemilih tetap (DPT) untuk meloloskan Ayu Azhari tidak akan bisa dipenuhi," kata Koordinator Partai NonParlemen, Dadang Supandi, di Sukabumi, Rabu (27/1). Dukungan koalisi ini dicabut, karena koalisi melihat sikap PDIP tidak jelas, "Daripada tidak ada kejelasan, lebih baik kami hengkang. Meski, kami partai non parlemen tetapi kami masih mempunyai harga diri dan masih banyak partai besar lainnya yang ingin berkoalisi dengan kami," katanya. Dadang mengatakan, Ayu Azhari datang ke Kabupaten Sukabumi untuk menjadi balon Bupati Sukabumi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) pada 27 Mei 2010 nanti, merupakan hasil kerja partai nonparlemen. Selain itu, ketidakjelasan masa depan Ayu Azhari dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi itu karena ada kabar yanga mengatakan PD PDIP Jawa barat hanya mengirimkan dua paket pasangan ke pusat, yakni pasangan Hasymi Ramli-Iman Adi Nugraha dan Lukas Mulyana-Ayu Azhari. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Rudi Harsa Tanaya menjelaskan, ada 12 nama balon, termasuk Ayu Azhari yang berkas pencalonannya diserahkan ke pusat. "Kami mengirimkan nama balon saja, bukan paket atau pasangan," jelas Rudi. Dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi ini PDIP memiliki tiga opsi koalisi, yaitu Partai Golkar dengan PDIP, PDIP dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan PDIP dengan Partai non parlemen. "Namun, untuk saat ini kami belum bisa menentukan dengan siapa kami akan berkoalisi. Kami masih menunggu keputusan dari pusat," tuturnya. Ayu Azhari pernah mengatakan, sudah melakukan pendekatan kepada PDIP dan PDIP meresponnya dengan baik. "Saya yakin PDIP akan memilih saya, tetapi saya hanya bisa berharap," ujarnya. Ayu mengatakan, jika PDIP tak memilihnya maka dia akan mencari partai lain untuk memuluskannya menjadi kepala daerah Kabupaten Sukabumi periode 2010-2015. "Saya adalah simpatisan PDIP yang tidak akan berubah haluan ke partai lain. Semua keputusan ada di tangan PDIP," katanya. (Ant) Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction. |
| Dubes Australia Ke Indonesia Bahas Penyelundupan Manusia Posted: 26 Jan 2010 11:04 AM PST Jakarta, (tvOne) Duta Besar (Dubes) Australia untuk Urusan Penyelundupan Manusia, Peter Woolcott, akan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat, kata Menteri Luar Negeri Stephen Smith. "Ada usul agar Dubes Woolcott berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Terakhir saya cek, waktu pastinya belum diputuskan namun kalau bukan pekan ini, pekan setelahnya," katanya dalam pernyataan persnya di Perth. Walaupun belum mengunjungi Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Dubes Australia untuk Urusan Penyelundupan Manusia, Dubes Woolcott secara reguler berhubungan dengan para pejabat terkait Indonesia dan negara-negara yang menjadi anggota Forum "Bali Process", katanya. Keberadaan ratusan warga Tamil Sri Lanka yang gagal mencapai perairan Australia setelah perahu yang mereka tumpangi dihentikan kapal patroli TNI AL di perairan Selat Sunda 10 Oktober 2009 termasuk di antara masalah penyelundupan manusia yang menyita perhatian pemerintah dan media kedua negara. Terhadap masalah pencari suaka Sri Lanka yang tertahan di Merak ini, Menlu Smith mengatakan, mereka seharusnya mau secara sukarela meninggalkan kapal guna membantu para petugas Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) bekerja sehingga proses pemukiman kembali mereka bisa dilakukan. "Kami mau mereka secara sukarela meninggalkan kapal supaya proses yang diperlukan bisa berjalan," katanya. Penunjukan Peter Woolcott sebagai Dubes Australia untuk urusan penyelundupan manusia itu diumumkan Menlu Smith pada 8 Juni 2009. Penunjukan diplomat senior yang pernah bertugas di Indonesia tahun 2001-2002 menggantikan Michael Potts itu menandakan keseriusan Australia dalam memerangi aksi penyelundupan manusia, perdagangan manusia, dan kejahatan-kejahatan trans-nasional lainnya bersama negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Dalam satu pernyataan persnya tahun lalu, Menlu Smith mengatakan, dalam anggaran negara tahun 2009, posisi Dubes urusan penyelundupan manusia ini akan dijadikan "jabatan penuh". Langkah itu merupakan pengakuan atas besarnya tantangan yang dihadapi Australia akibat situasi sulit di negara-negara asal pencari suaka, seperti Afghanistan, wilayah perbatasan Afghanistan-Pakistan, dan Sri Lanka, katanya. Dalam tugasnya, Dubes Woolcott bekerja sama dengan banyak negara, Komisi Urusan Pengungsi PBB, dan Organisasi Migrasi Internasional untuk menindak-lanjuti hasil-hasil pertemuan "Forum Bali Process" ke tingkat praktis melalui berbagai kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction. |
| You are subscribed to email updates from tvOne - POLITIK To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar