Minggu, 01 Agustus 2010

Pemkot Bekasi Gratiskan Pengurusan SIUP Industri Kecil

Pemkot Bekasi Gratiskan Pengurusan SIUP Industri Kecil

Pemkot Bekasi Gratiskan Pengurusan SIUP Industri Kecil

Posted: 01 Aug 2010 08:24 AM PDT

Bekasi, (tvOne).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menggratiskan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi pemilik usaha dengan modal di bawah Rp200 juta.

"Sesuai ketentuan, mereka sebenarnya membayar retribusi Rp50.000, namun dibebaskan dengan harapan pemiliknya mau mengurus SIUP," kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Bekasi, Aan Juanda, di Bekasi, Minggu, (1/8).

Aan menjelaskan, peraturan daerah (Perda) yang memayungi pengenaan retribusi itu sudah dicabut dan dasar penghapusan sementara adalah dengan SK Walikota. Karena itu, katanya, tak ada alasan bagi pelaku usaha kecil untuk tidak mengurus SIUP.

Aan mengatakan, SIUP harus diperpanjang setiap tiga tahun dan dengan pembebasan biaya pelaku industri kecil tidak boleh terlambat memperpanjang SIUP-nya.

Penghapusan SIUP dimaksudkan agar industri kecil tak dibebani biaya dalam berbagai keperluan perizinannya hingga usahanya berkembang. "Prinsipnya kita menanam terlebih dahulu. Setelah usahanya besar barulah dikenai pungutan yang tidak memberatkan dan nantinya juga digunakan untuk kepentingan publik," ujarnya.

Untuk industri kualifikasi menengah dengan modal sebesar Rp200 juta sampai Rp500 juta pembuatan SIUPnya tetap diberlakukan, jelasnya.

Menurut Aan, meski retribusi SIUP dihapuskan, pemasukan dari perizinan bagi PAD kota Bekasi makin ditingkatkan menjadi Rp900 juta dari sebelumya Rp575 juta. Sumber pemasukan lain berasal dari izin gangguan (HO), dan tanda daftar perusahaan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kota Bekasi, Purnomo Normijadi, menyambut baik penghapusan retribusi tersebut karena sebagian anggota Apindo tergolong pemilik industri kecil.

Purnomo menyatakan, penghapusan juga akan mampu meningkatkan daya saing investasi bagi kota Bekasi, serta menimbulkan pencitraan baik bagi daerah di mata pengusaha.

"Ke depan kita harapkan pungutan tidak resmi yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi juga bisa dikurangi atau dihilangkan dan digantikan pungutan resmi bagi pemasukan daerah," ujarnya.

Pada 2007 jumlah pemilik industri kategori kecil yang membayar SIUP sebanyak 828, menengah 730 dan besar 205 perusahaan. (Ant)

at

Five Filters featured article: "Peace Envoy" Blair Gets an Easy Ride in the Independent. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Polisi Periksa Perijinan Pabrik Tabung Gas Elpiji

Posted: 01 Aug 2010 08:17 AM PDT

Sukoharjo, (tvOne).

Polisi bakal kembali memeriksa surat izin pabrik tabung elpiji tiga kilogram PT Windika Indoniaga di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng), karena pada pemeriksaan awal, perusahaan ini hanya bisa menunjukkan foto kopi surat izin.

Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Sukiyono, Minggu, (1/8) mengatakan, pemeriksaan terhadap pemilik pabrik tabung elpiji tersebut bakal dilakukan pada Senin (2/8). "Pada pemeriksaan Sabtu (31/7) di tempat kejadian ternyata pemilik pabrik tersebut hanya bisa menunjukkan surat izin pabrik berupa foto kopi saja, bukan aslinya," katanya.

Menurut Sukiyono, sampai saat ini polisi belum melakukan pemeriksaan kepada siapa pun secara resmi, tetapi pihaknya meminta manajemen PT Windika Indoniaga untuk segera menunjukkan surat yang asli yang menyatakan bahwa pabrik tersebut adalah rekanan Pertamina.

Pada awal dilakukan proses pemeriksaan Sabtu (31/7), kata dia, polisi sudah melalui proses penyelidikan bahwa di kampung Sanggrahan Grogol diketahui ada aktivitas pabrik tabung gas, namun saat ditanya surat izinnya tidak bisa menunjukkan yang asli, melainkan hanya foto kopinya.

"Kami akan cek kelengkapan surat perusahaan tersebut, seperti SIUP, HO (izin gangguan), label SNI dan STDP (surat tanda daftar perusahaan), juga surat pemenangan tender dan penunjukan rekanan dari PT Pertamina," katanya.

Sukiyono menambahkan, pabrik tersebut sudah beroperasi sejak awal 2009 dan dalam sehari mampu memproduksi sekitar 1.000 tabung. "Kami tidak ingin ada perusahaan gelap di daerah ini," katanya menegaskan.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Sukoharjo, Supangat yang dihubungi secara terpisah, mengatakan, pihaknya mengaku kaget saat mendapat kabar dari Polres Sukoharjo tentang aktivitas pabrik tabung gas di Sukoharjo.

"Setelah mendapat laporan tersebut, kita langsung koordinasi dan setelah kita cek seluruh surat perusahaan meski hanya salinana adalah lengkap dan sah," katanya.

Namun yang mencurigakan, kata dia, saat dikonfirmasi dengan organisasi Hiswana Migas, mereka mengatakan tak tahu menahu. "Mereka malah mengatakan kalau pabrik tabung gas rekanan Pertamina di Jawa tengah hanya ada di Demak," katanya menegaskan.

Supangat mengatakan, dengan innformasi tersebut, Disperindag menyerahkan temuan tersebut ke Polres Sukoharjo untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dia mengatakan, menurut informasi perusahaan tersebut didirikan pada 4 Januari 2009 milik pengusaha Jakarta dan merupakan cabang dari PT yang ada di daerah Cilandak.

"Pabrik yang ada di Sukoharjo yakni di Grogol dan Pabelan tersebut merupakan cabang dari PT di Jakarta yang menyatakan diri sebagai rekanan pemenang sah tender tabung gas PT Pertamina," katanya.

Namun yang dipermasalahkan adalah keberadaan cabang pabrik di Sukoharjo tersebut. "Kita akan koordinasi terus baik itu dengan Polres atau dengan Hiswana sebagai kepanjangan tangan dari Pertamina, karena ini masalah yang cukup serius," katanya. (Ant)

at

Five Filters featured article: "Peace Envoy" Blair Gets an Easy Ride in the Independent. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Bulan Puasa, PLN Jamin Tak Ada Pemadaman

Posted: 01 Aug 2010 08:05 AM PDT

PLN

VIVAnews

Mukomuko-Bengkulu, (tvOne).

Perusahaan Listrik Negara (PLN) ranting Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu menjamin selama bulan puasa tak ada pemadaman listrik karena menjelang ibadah itu 10 unit mesin sudah bisa beroperasi secara maksimal.

Dua dari 10 mesin milik PLN daerah ini sedang dalam proses pembongkaran, namun sebelum bulan puasa mesin tersebut sudah bisa digunakan, kata Kepala PLN Bengkulu, Bakri, Minggu, (1/8). "Dua mesin jenis komatsu dengan daya 400 kilowatt dan mesin perkin dengan daya mencapai 500 kilowat diperbaiki di Jakarta," ungkapnya.

Meski hanya delapan mesin, namun di daerah ini tidak ada pemadaman dalam kurun waktu lama, akan tetapi untuk mengantisipasi pemakaian pada bulan puasa, maka PLN akan menambah dengan dua mesin yang selesai tidak lama lagi.

"Sepuluh mesin itu digunakan untuk pemakaian pelanggan yang berada mulai dari Kecamatan Lubuk Pinang sampai Kecamatan Penarik, sedangkan lima mesin digunakan pelanggan yang berada di kecamatan Ipuh, Kecamatan Pondok Suguh, dan Kecamatan Sungai Rumbai," terangnya.

Bakri menjelaskan pemakaian lima mesin yang berada di Kecamatan Ipuh dipastikan bisa beroperasi maksimal selama bulan puasa, meski mesin dengan jenis SWD tak beroperasi secara maksimal di daerah itu, namun sebelum puasa sudah bisa dimaksimalkan.

"Pemadaman yang terjadi selama ini bukan faktor kurangnya daya, namun karena terjadi gangguan di salah satu jaringan di daerah ini, sehingga gangguan tersbeut berimbas dengan jaringan lain," jelasnya.

Sementara itu jumlah kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk daerah ini mencapai 17 ton per hari. "10 ton perhati untuk pemakaian 10 mesin, sedangkan sebanyak tujuh ton BBM untuk pemakaian lima mesin," jelasnya. Bakri berharap stok BBM yang disuplai ke daerah ini selama bulan puasa tidak mengalami hambatan seperti hari biasa.(Ant)

at

Five Filters featured article: "Peace Envoy" Blair Gets an Easy Ride in the Independent. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Gaikindo Kumpulkan Data Kerusakan "Fuel Pump"

Posted: 01 Aug 2010 07:53 AM PDT

Jakarta, (tvOne).

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sedang mengumpulkan data kerusakan pompa bahan bakar kendaraan "fuel pump" dari sejumlah produsen otomotif sebelum melakukan pembahasan dengan PT Pertamina (Persero).

"Sejauh ini kami belum tahu penyebab kerusakan `fuel pump`," kata Ketua Umum Gaikindo, Sudirman M.R., di sela-sela pelaksanaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2010, Jakarta, Minggu, (1/8).

Menurut Sudirman, Gaikindo sedang sibuk mengumpulkan terlebih dahulu data-data kendaraan yang mengalami masalah pada bagian "fuel pump". Masalahnya, bukan satu merek mobil saja yang terkena masalah serupa.

"Karena itu, perlu data-data lengkap dan akurat sebelum ada kesimpulan. Mungkin habis Lebaran baru kami coba bicarakan dengan Pertamina setelah data-datanya lengkap," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Gaikindo III yang juga Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor Johnny Darmawan mengatakan kasus kerusakan "fuel pump" saat ini menjadi sebuah polemik.

Sudirman justru mengharapkan adanya pertemuan antara Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dengan PT Pertamina (Persero) untuk mencari penyebab utama rusaknya "fuel pump" di kendaraan roda empat.

Pihaknya sendiri masih meneliti penyebab kerusakan itu. "Kalau yang kena hanya satu merek, bolehlah dicurigai kesalahan ada di part tersebut. Tapi saya juga tahu Pertamina punya QC (quality control) yang baik," ujar Johnny.

Akhir-akhir ini kasus kerusakan "fuel pump" sering terjadi, terutama pada mobil jenis sedan. Diduga kerusakan terjadi akibat kualitas premium yang tidak bagus. Jika awalnya kerusakan "fuel pump" banyak terjadi pada taksi, belakangan ini kerusakan yang sama justru dialami kendaraan pribadi, katanya. (Ant)

at

Five Filters featured article: "Peace Envoy" Blair Gets an Easy Ride in the Independent. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)