Kemenhut Bangun Delapan Ribu Kebun Bibit Rakyat

Kemenhut Bangun Delapan Ribu Kebun Bibit Rakyat
Kerugian Erupsi Merapi di Magelang Capai Rp400 Miliar
Tim Investigasi Sumiati Tunggu Visa Arab Saudi

Posted: 21 Nov 2010 05:38 AM PST

Banjarmasin, (tvOne).

Sebanyak 8.000 kebun bibit rakyat yang dibangun diharapkan mampu menghasilkan 400 juta batang pohon untuk memenuhi kebutuhan gerakan penanaman satu miliar pohon pada 2010.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan usai acara penanaman pohon dalam rangka melaksanakan target program menanam satu miliar pohon, saat ditemui di Banjarbaru, Minggu, (21/11).

Menurut Zulkifli Hasan, program pembangunan kebun bibit rakyat (KBR) tersebut dilaksanakan di 422 kabupaten dan kota.Khusus Kalsel kata dia, pada 2011 telah dialokasikan sebanyak 225 unit dengan dana Rp11,25 miliar. Diharapkan dari jumlah tersebut akan mampu menghasilkan sekitar 11,25 juta batang pohon.

Secara nasional, kata dia, program KBR akan kembali ditingkatkan jumlahnya menjadi 10 ribu unit untuk memproduksi 500 juta batang yang diselenggarakan pada 424 kabupaten dan kota.

"Khusus Kalsel jumlahnya juga akan dinaikkan menjadi 350 unit dengan dana Rp17,5 miliar dengan harapan bisa menghasilkan 17,5 juta batang pohon," katanya.

Selain itu, tambah dia, pada 2011 juga akan dibangun 23 unit persemaian permanen atau modern pada 22 provinsi termasuk Kalsel satu unit, dengan harapan bisa menghasilkan produksi bibit berkualitas 35 juta batang per tahun.

Mendukung program pemerintah berbasis propertumbuhan, prolapangan kerja, propemberantasan kemiskinan dan prolingkungan, kata dia, mulai 2010 hingga 2014 Kementerian Kehutanan juga mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dalam kawasan maupun sekitar hutan.

Dalam program tersebut, kata dia, akan dikembangkan hutan kemasyarakatan dua juta hektare untuk 500 ribu hektare untuk hutan desa dan 900 ribu hektare untuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Selain itu, tambah dia, di luar kawasan hutan dikembangkan hutan rakyat kemitraan antara kelompok tani dengan industri perkayuan seluas 250 ribu hektare.

"Dengan program tersebut, petani yang sebelum tidak memiliki lahan akan bisa menggarap lahan bekerj asama dengan pemerintah yaitu dengan menanam pohon perkebunan dan lainnya," katanya.

Sedangkan keberhasilan gerakan penanaman pohon yang dimulai pada 2007 dengan target 79 juta terealisasi 101 juta batang atau 113 persen, 2008 target 100 juta pohon serta gerakan perempuan tanam dan pemeliharan pohon dengan target lima juta batang terealisasi 114 juta batang.

Pada 2009, target penanaman pohon satu orang satu atau 230 juta batang terealisasi 251 juta batang.

Dalam acara yang juga dihadiri Guberur Gubernur Kalsel Rudy Ariffin dan Wakil Gubernur Rudy Resnawan dan sejumlah bupati dan wali kota tersebut, Menhut juga menyerahkan bibit pohon secara simbolis kepada beberapa kelompok masyarakat dan instansi yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

Masing-masing kelompok juga mendapatkan bantuan dana untuk pemeliharaan sebesar Rp50 juta. (Ant)

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: Beyond Hiroshima - The Non-Reporting of Falluja's Cancer Catastrophe.

Kerugian Erupsi Merapi di Magelang Capai Rp400 Miliar

Posted: 21 Nov 2010 05:29 AM PST

Magelang, (tvOne).

Erupsi gunung merapi melanda beberapa kabupaten di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah terjadi sejak 26 Oktober lalu. Kerugian materi akibat erupsi Merapi di Kabupaten Magelang, Jateng, diperkirakan mencapai Rp400 miliar lebih, kata Bupati Magelang, Singgih Sanyoto.

"Erupsi Gunung Merapi telah mengakibatkan ratusan hektare tanaman dan sejumlah hewan ternak mati, serta sejumlah rumah rusak," katanya di Magelang, Minggu, (21/11).

Singgih menyebutkan, jumlah kerugian tersebut antara lain di bidang peternakan dan perikanan sekitar Rp150 miliar dan bidang pertanian Rp209 miliar.

Letusan Gunung Merapi 2010, katanya, berbeda dengan erupsi beberapa tahun sebelumnya. Semula prediksi kawasan rawan bencana III dari 19 desa maksimum hanya sebanyak 37 ribu orang yang harus diungsikan.

Namun, katanya, puncak evakuasi mencapai 91 ribu lebih pengungsi di wilayah Kabupaten Magelang dan 12 ribu pengungsi di sekitar Kabupaten Magelang, yakni Kota Magelang, Temanggung, Wonosobo, Kabupaten Semarang (Jawa Tengah), dan Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Singgih mengatakan, selama ini para pengungsi telah mendapat bantuan jaminan hidup baik dari Pemerintah Provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa 0,4 kilogram beras dan lauk pauk senilai Rp4.500 per orang per hari.

Singgih mengatakan, untuk penanganan pascabencana Merapi, Pemkab Magelang telah mengusulkan kepada BNPB untuk diselenggarakan program padat karya khusus petani salak, karena cukup banyak tanaman salak rusak karena abu vulkanik.

Penanganan korban Merapi bukan hanya saat warga mengungsi, tetapi juga upaya mengembalikan kehidupan ekonomi masyarakat pascabencana Merapi, jelasnya.

"Bagaimana pascaletusan mengembalikan kehidupan masyarakat, mempunyai tempat tinggal yang layak seperti semula. Ini hal terberat yang harus dibenahi ke depan, jangan sampai mereka tidak bisa menjalani hidupnya secara normal," katanya.

Tim Investigasi Sumiati Tunggu Visa Arab Saudi

Posted: 20 Nov 2010 11:19 PM PST

Jakarta, (tvOne)

Tim Gabungan Pemerintah Indonesia yang ditugaskan khusus Presiden Yudhoyono untuk menangani kasus TKI korban penyiksaan, Sumiati Binti Salan Mustopa, hingga hari ini masih terganjal pemberian visa Pemerintah Arab Saudi.

"Sampai saat ini saya belum menerima visa dari Pemerintah Arab Saudi melalui Kedubesnya di Jakarta," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, Minggu.

Linda yang bertindak selaku Ketua Tim gabungan yang ditunjuk pemerintah Indonesia itu, beranggotakan unsur pejabat Kemenneg PPPA, Kemenakertrans, Kemenlu dan BNP2TKI yang dipersiapkan berangkat ke Arab Saudi guna membantu penyelesaian kasus penyiksaan terhadap TKW tersebut.

Dia menjelaskan, visa tingkat menteri harus dikeluarkan langsung oleh Pemerintah Arab Saudi. "Visa tingkat menteri tidak bisa hanya mendapatkan persetujuan dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia melainkan harus dari pejabat berwenang yang ada di Arab Saudi," katanya.

Ketika ditanyakan kemungkinan adanya upaya Pemerintah Arab Saudi mempersulit pengeluaran visa menteri terkait kasus Sumiatiitu, Linda menjawab tidak mau berprasangka buruk.

"Kita jangan berprasangka buruk dulu, kabarnya pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan visa karena terganjal hari libur nasional, kita tunggu saja sampai dua atau tiga hari lagi," katanya, seraya menambahkan bahwa upaya Pemerintah Indonesia sudah cukup maksimal.

Linda juga menambahkan, meski visa untuk dirinya belum keluar namun Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia sudah mengeluarkan visa untuk pejabat eselon satu dan dua yang akan berangkat.

"Jadi ada tim pendahulu yang akan berangkat karena visanya sudah keluar yakni Deputi Perlindungan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pejabat dari Kemlu dan BNP2TKI," katanya.

Sementara itu, sejumlah pihak mengusulkan adanya moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke negara-negara yang belum menandatangani nota kesepahaman terkait perlindungan TKI termasuk untuk Arab Saudi. (Ant)

Berita Politik, Ekonomi, proposal bisnis dan Peluang bisnis

Minggu, 21 November 2010

Kemenhut Bangun Delapan Ribu Kebun Bibit Rakyat

Kemenhut Bangun Delapan Ribu Kebun Bibit Rakyat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar