Jumat, 16 Oktober 2009

Boediono Serahkan Surat Kontrak Politik Partai Koalisi

Boediono Serahkan Surat Kontrak Politik Partai Koalisi

Boediono Serahkan Surat Kontrak Politik Partai Koalisi

Posted: 15 Oct 2009 11:44 AM PDT

Jakarta, (tvOne)

Wakil presiden terpilih Boediono menyerahkan surat kontrak politik partai-partai koalisi yang telah ditandatangani oleh Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan masing-masing ketua partai politik kepada masing-masing partai politik.

Acara penyerahan itu dilakukan di kantor Bravo Media Center (BMC) Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam sekitar pukul 22.30 WIB, setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan pada Kamis pagi.

"Saya mewakili presiden menyampaikan naskah yang sudah ditandatangani kedua belah pihak," kata Boediono di hadapan enam perwakilan partai koalisi yaitu Partai Demokrat, PPP, PAN, PKB, Golongan Karya, dan PKS.

Menurut Boediono kontrak politik itu mengatur kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar yang mengatur koalisi ke depan.

"Saya sampaikan penghargaan tinggi ke partai-partai koalisi yang telah bersama-sama presiden dan saya sejak deklarasi," katanya.

Ia mengatakan bahwa segala kesepakatan yang telah dituangkan dalam dokumen itu akan menjadi pegangan untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka menyejahterakan rakyat Indonesia.

"Saya kira ini landasan yang kuat bagi kita agar pemerintahan kita makin efektif untuk menyejahterakan rakyat," kata Boediono yang malam itu mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna hijau.

Sementara itu Presiden PKS Tifatul Sembiring mengatakan bahwa presiden terpilih belum menginformasikan jatah menteri PKS.

"Yang tahu (jatah menteri) itu presiden terpilih, belum...belum... kan belum dipanggil (calon-calon menteri)," katanya.

Ia mengatakan yang telah dilakukan sejauh ini adalah partai-partai menandatangani kesepakatan koalisi Kamis pagi dan kemudian pada malam hari dikembalikan kepada partai.

Kontrak politik tersebut terdiri atas tiga salinan, satu untuk presiden terpilih, satu untuk partai politik dan satu untuk arsip.

Menurut dia kontrak politik itu lebih menekankan tata etika pemerintahan dan menekankan sistem pemerintahan presidensial.

Saat ditanya pendapatnya mengenai masuknya Golongan Karya dalam koalisi, Tifatul mengatakan bahwa PKS secara resmi tidak pernah keberatan.

Ia juga mengakan bahwa akhir-akhir ini presiden terpilih cenderung untuk menciptakan pemerintahan yang kuat.

Sedangkan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan bahwa bergabung dalam koalisi partai yang memerintah bukan berarti menghilangkan daya kritis asalkan ada komunikasi.

Pada acara itu Partai Demokrat diwakili oleh Ketua Umum Partai Hadi Utomo, PPP oleh Ketua Umum partai Suryadharma Ali, PKB oleh Sekjen partai Lukman Eddi, PKS oleh presidennya, Tifatul Sembiring, dan PAN oleh Ketua Umum partai Soetrisno Bachir. Sementara itu Ketua Umum partai Golongan Karya Aburizal Bakrie disebutkan terlambat hadir.

This content has passed through fivefilters.org.

Titiek Soeharto Hadiri Rapat Perdana DPP Golkar

Posted: 15 Oct 2009 11:43 AM PDT

Jakarta, (tvOne)

Siti Hediaty atau Titiek Soeharto selaku salah satu Wakil Sekjen, menghadiri rapat perdana pengurus harian DPP Partai Golkar periode 2009-2014 yang langsung dipimpin Ketua Umumnya, Aburizal Bakrie.

Rapat perdana tersebut berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Kamis malam.

Sejumlah politisi senior dan pengurus teras partai berlambang pohon beringin itu tampak menyemarakkan acara itu, seperti dua Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, masing-masing Agung Laksono dan Theo L Sambuaga serta Bendahara Umum Setya Novanto.

Ketua Dewan Pertimbangan yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar Tandjung kut hadir.

Aburizal Bakrie (Ical) yang datang dengan stelan batik biru, muncul sekitar pukul 19.30 WIB bersama Sekjennya, Idrus Marham.

"Agendanya menyelesaikan tugas formatur soal komposisi seperti departemen dan ketua bidang termasuk juga komisi-komisi," ungkap Agung Laksono kepada pers.

Ical terus tersenyum kepada setiap politisi maupun wartawan yang menyapanya, karena inilah untuk pertama kali dirinya memimpin rapat partai nomor dua pemenang Pemilu 2009 tersebut.

"Acara ini sekaligus sebagai silaturrahmi antara pimpinan dan anggota DPP. Semoga ke depan Partai Golkar akan lebih baik," ujarnya.

Sebelum rapat, berlangsung pemotongan tumpeng tanda peresmian pengurus harian yang baru, kemudian dilanjutkan dengan makan malam bersama para undangan.

Sesudah itu, berlangsung rapat tertutup membahas kelengkapan organisasi DPP, juga menyangkut para pimpinan fraksi dan komisi di DPR RI serta agenda partai lain.

Rapat tersebut diikuti pula oleh Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik Priyo Budi Santoso, Ketua Bidang Kemahasiswaan dan LSM Fadel Muhammad, Wakil Bendahara Umum Aksa Mahmud, serta Wasekjen Nurul Arifin.

This content has passed through fivefilters.org.

Golkar Resmi Nyatakan Berkoalisi Dengan Pemerintah Baru

Posted: 15 Oct 2009 11:42 AM PDT

Jakarta, (tvOne)

Partai Golkar secara resmi menyatakan berkoalisi dengan pemerintah baru dibawah Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres terpilih Boediono.

Pernyataan berkoalisi tersebut merupakan hasil dari rapat perdana DPP Partai Golkar pasca-Munas Pekanbaru yang dipimpin langsung oleh ketua umumnya, Aburizal Bakrie di Jakarta, Kamis malam.

"Dalam rapat kami menerima masukan-masukan dari seluruh pengurus, apakah akan berkoalisi atau menentukan opsi lain," Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung yang ditemui usai rapat.

Dari masukan tersebut seluruh pengurus menyatakan sikap berkoalisi sehingga diputuskan secara bulat dan aklamasi Partai Golkar berkoalisi dengan pemerintah, kata Akbar Tanjung.

Menurut Akbar, pertimbangan Partai Golkar untuk berkoalisi antara lain karena adanya kesamaan visi, misi dan platform dengan Partai Demokrat dan Presiden serta Wapres Terpilih yaitu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Pertimbangan yang lain yaitu selama lima tahun terakhir, kebersamaan Partai Golkar dan Partai Demokrat memimpin telah mencapai kesuksesan di berbagai bidang antara lain pertumbuhan ekonomi tetap positif pada saat terjadi krisis finansial global.

"Partai Golkar kader-kader berkualitas yang bisa mengabdikan kemampuannya untuk membangun Indonesia yang lebih baik," kata Akbar.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, lanjutnya, Partai Golkar siap bersama-sama pemerintah untuk membangun Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengatakan meskipun Partai Golkar berkoalisi dengan pemerintah, tapi Partai Golkar tetap akan bersikap kritis dan memberi solusi.

"Jika ada pemerintah yang tidak populer, maka Partai Golkar siap memberikan solusi yakni opsi-opsi lain yang lebih populer," katanya.

Ketika ditanya mengenai jumlah menteri yang diharapkan Partai Golkar, Ical mengatakan belum tahu.

"Karena itu adalah hak prerogatif Presiden," lanjut Ical.

Dalam rapat yang diikuti sekitar 50 pengurus harian tersebut juga membahas agenda internal partai, antara lain penyusunan struktur pengurus di tingkat departemen dan penyusunan pengurus fraksi dan komisi di DPR.

This content has passed through fivefilters.org.

Haryono-Jasin Diperiksa sebagai Saksi Chandra-Bibit

Posted: 14 Oct 2009 05:57 PM PDT

Jakarta, (tvOne)

Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Haryono Umar dan M Jasin, hari ini (15/10) dijadwalkan kembali diperiksa Kepolisian RI. Keduanya akan bersaksi untuk dua koleganya, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.

"Mereka dijadwalkan diperiksa pukul 10.00 WIB," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Kamis (15/10).

Pemanggilan ini merupakan kali ketiga. Terakhir polisi memanggil dua pimpinan ini pada 1 Oktober lalu.

Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah pertama kali ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan wewenang. Penyidikan berlanjut, polisi kemudian juga menduga dua pimpinan KPK nonaktif itu terlibat dalam kasus penyuapan. Mereka diduga menerima sebagian uang suap dari Anggoro Widjojo.

Anggoro saat ini sudah berstatus tersangka kasus pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan. Anggoro kini juga berstatus sebagai buronan. (VIVAnews)

This content has passed through fivefilters.org.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)