Minggu, 29 November 2009

Tim 9: Temui Tokoh Bukan Karena Tak Percaya Diri

Tim 9: Temui Tokoh Bukan Karena Tak Percaya Diri

Tim 9: Temui Tokoh Bukan Karena Tak Percaya Diri

Posted: 29 Nov 2009 05:35 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Tim Sembilan, anggota lintas fraksi DPR inisiator hak angket kasus Bank Century, membantah langkah mereka menemui sejumlah tokoh nasional untuk meminta dukungan sebagai bentuk tidak percaya diri. "Ini bukan soal pede (percaya diri) atau tidak pede. Kita tentu harus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak agar kasus ini bisa selesai sesuai dengan yang diharapkan," kata salah seorang anggota Tim Sembilan Ahmad Muzani di Jakarta, Minggu (29/11).

Muzani mengemukakan hal itu ketika dimintai tanggapannya terkait penilaian sementara kalangan yang menilai langkah Tim Sembilan meminta dukungan para tokoh di luar parlemen sebagai bentuk sikap tidak percaya diri.

Menurut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Tim Sembilan ingin menyerap sebanyak mungkin aspirasi dari masyarakat terkait kasus yang merugikan negara Rp6,7 triliun tersebut. "Kita semua tahu, harapan masyarakat agar kasus ini bisa diungkap secara tuntas sedemikian tinggi. Tentu kita tidak ingin, seperti sejumlah hak angket lainnya, berhenti di tengah jalan," katanya.

Ditanya apakah ada kekhawatiran pula di antara pengusung bahwa hak angket bisa saja "masuk angin" sebagaimana dikhawatirkan masyarakat, Muzani dengan diplomatis mengatakan untuk mengungkap tuntas kasus Century memang membutuhkan dukungan masyarakat luas.

Hari ini (Minggu) Tim Sembilan mengagendakan pertemuan dengan mantan Ketua MPR Amien Rais, setelah sebelumnya, Sabtu (28/11), menemui KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Tim juga berencana menemui sejumlah tokoh lainnya seperti mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Syafii Maarif, dan Din Syamsuddin.

Ketika berita ini diturunkan, Tim Sembilan tengah menggelar "public expose" guna memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya seputar kasus Bank Century, yang kini telah berganti nama menjadi Bank Mutiara, di salah satu rumah makan di Jakarta Selatan.

This content has passed through fivefilters.org.

Aburizal: Tuntaskan Kasus Century Demi Kelancaran Pemerintah

Posted: 29 Nov 2009 05:33 AM PST

Semarang, (tvOne)

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mendesak agar kasus Bank Century segera dituntaskan demi kelancaran jalannya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Partai Golkar sebagai salah satu partai pendukung pemerintah yang sekarang ini tetap mendukung dilaksanakannya hak angket kasus Century," kata Aburizal saat menutup Musyawarah Daerah Partai Golkar Jawa Tengah, di Semarang, Minggu (29/11).

Menurut dia, sebagai partai pendukung pemerintah, tentu Golkar tetap berharap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjalan tanpa mendapatkan kecurigaan. Ia menuturkan, kasus Bank Century ini harus dijelaskan secara baik kepada masyarakat. Partai berlambang pohon beringin ini akan secara konsisten mendukung pengungkapan kasus ini.

Dukungan senada juga disampaikan Ketua Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Akbar Tanjung. Menurut dia, keputusan pemerintah untuk memberikan dana talangan yang sedemikan besar bagi Bank Century tersebut harus dijelaskan kepada masyarakat.

Selain itu, lanjut dia, Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang diduga mengetahui perihal kasus Century tersebut juga harus segera dimintai keterangan. "Kami mengharapkan keduanya (Boediono dan Sri Mulyani, red) kooperatif dalam memberikan keterangan," kata mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini saat mendampingi kunjungan kerja Aburizal Bakrie. Ia mendesak pemerintah bertindak lebih tegas dalam penanganan kasus ini.

This content has passed through fivefilters.org.

Tim 9 Angket Century Akan Temui Enam Tokoh Politik

Posted: 29 Nov 2009 05:15 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Anggota Tim Sembilan inisiator hak angket Bank Century mengatakan akan meminta dukungan moral kepada enam tokoh politik agar hak angket tidak masuk angin. "Minggu 29 November 2009, sekitar pukul 16.00 WIB, Tim Sembilan akan menemui mantan Ketua MPR Amien Rais di rumahnya Kebayoran Baru," katanya, Minggu (29/11).

Setelah itu, kata Andi, hari Senin 30 Nopember 2009, Tim Sembilan akan menemui mantan Ketua umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Ahmad Syafii Maarif di Maarif Institut dan Mantan Wapres Jusuf Kalla. "Senin bertemu dengan Prof Syafii Maarif dan sorenya dengan Jusuf Kalla, mantan Wapres sedangkan Selasa dengan Ketua Dewan Pembina Golkar. Sementara Rabu dengan Ketua umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua umum Partai Hanura, Wiranto," tambahnya.

Adapun Tim Sembilan inisiator pengusung hak angket tersebut, antara lain, Andi Rachmat (F-PKS), Muhammad Misbahun (F-PKS), Maruarar Sirait (F-PDIP), Ahmad Muzani (F-Partai Gerindra), Bambang Soesatyo (F-Partai Golkar), Candra Tirta Wijaya (F-PAN), Ahmad Kurdi Moekri (F-PPP), Akbar Faisal (F-Partai Hanura), dan Lily Wahid (F-PKB).

Menurut Andi, sedikitnya ada sembilan temuan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satunya mengenai Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP). Penyaluran FPJP ini diduga rekayasa.

"Yang jelas, substansi dari audit investigasi BPK itu adalah audit terhadap pelaksanaan UU moneter/fiskal. Bicara soal fakta-fakta, dan dalam seluruh proses lahirnya Bank Century sampai masuknya Lembaga Penjamin Simpanan, selalu ditemukan pelanggaran hukum," katanya.

Andi mengatakan setidaknya ada dua modus yang ditemukan dalam pelanggaran itu. Pertama, kalau Bank Indonesia menemukan peraturan perundang-undangan yang berbenturan, maka peraturan itu kemudian diubah. Kedua, bisa langsung menabrak peraturan perundang-udangan. Oleh karena itu, pembentukan komite stabilitas sektor keuangan itu (KSSK) tidak ada landasan hukumnya.

Sementara itu, Drajat Wibowo, mantan anggota Komisi XI DPR yang ikut hadir, berharap pansus Bank Century harus memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Komiten Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) Raden Pardede, dan Legal Council, baru ditambah dengan beberapa orang dengan nama yang disebut-sebut, ujarnya.

Menurut dia, berdasarkan UU BPK pasal 28 butir (a), anggota BPK dilarang memperlambat atau tidak melaporkan hasil audit yg ada indikasi pidana. Ini ada di pasal 36 ayat (1), artinya anggota BPK yg memiliki hal tersebut (tidak melaporkan) bisa diancam pidana. "Nah, tanggal 25 November 2009 sudah melaporkan secara formal ke KPK. Jadi sekarang bolanya di KPK. Yang jadi pertanyaan apakah KPK akan ewuh pakewuh untuk menindaklanjuti. Karena indikasinya kuat sekali," katanya.

Sementara itu Akbar Faisal (F-Hanura) berjanji Tim Sembilan bekerja untuk kebenaran. Oleh karena itu Tim Sembilan berjanji dan melaporkan kepada rakyat Indonesia untuk membongkar skandal Bank Century secara cepat dan tegas. "Kami tidak bisa ditakut-takuti dan tidak bisa dibodoh-bodohi," katanya.

This content has passed through fivefilters.org.

Amien Rais Minta Boediono dan Sri Mulyani Nonaktif

Posted: 29 Nov 2009 03:33 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Mantan Ketua MPR sekaligus tokoh nasional, Amien Rais meminta Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk nonaktif sementara untuk mempermudah proses penyelesaian kasus Bank Century. "Kedua tokoh itu sebaiknya nonaktif saja," kata Amien dalam wawancara di Kompleks Perumahan Taman Gandaria, Jakarta Selatan, Minggu (29/11).

Menurut Amien, kasus ini telah membuat kedua tokoh itu tidak dipercaya masyarakat. "Lebih enak, Pak Boediono dan Sri Mulyani jangan sampai menjadi beban Presiden. Sekarang orang sudah tidak percaya kepada mereka, sebaiknya mundur dulu," ujar Amien. Untuk selanjutnya, jika memang tak bersalah namanya akan dibersihkan melalui proses pengadilan.

Boediono dan Sri Mulyani kerap disebut terkait dalam kasus Bank Century. Boediono, saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia dan Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan.

This content has passed through fivefilters.org.

SBY Segera Luncurkan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum

Posted: 29 Nov 2009 03:08 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera meluncurkan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Personel satgas akan disampaikan langsung Presiden dalam beberapa hari mendatang. Demikian keterangan yang disampaikan Denny Indrajaya, Staf Khusus Presiden bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN, Minggu (29/11).

Menurut Denny, struktur kerja Satgas Pemberantasan Mafia Hukum berada di dalam dan di bawah supervisi langsung Presiden melalui unit kerja Presiden. Adapun kewenangan satgas tidak hanya koordinasi dengan seluruh elemen penegakan hukum, namun juga evaluasi dan koreksi agar pemberantasan mafia hukum makin efektif.

Diharapkan, lanjut Denny, Satgas Pemeberantasan Mafia Hukum akan menorehkan kesuksesan dalam 100 hari pemerintahan Susilo-Boediono.

This content has passed through fivefilters.org.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)