Selasa, 01 Desember 2009

Pemerintah Agendakan Tiga Program Utama Reformasi Birokrasi

Pemerintah Agendakan Tiga Program Utama Reformasi Birokrasi

Pemerintah Agendakan Tiga Program Utama Reformasi Birokrasi

Posted: 30 Nov 2009 01:58 PM PST

Jakarta, (tvOne) 

Pemerintah mengagendakan tiga program utama selama lima tahun ke depan yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kualitas pembangunan demokrasi, dan peningkatan kualitas penegakan hukum dan kadilan.

Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan tertulis yang dibacakan Deputi Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, Kemenegpora, Sudradjat Rasyid, pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-38 di halaman Kantor Kemenegpora, Jakarta, Senin (30/11).

Dikatakan Presiden, untuk mewujudkan ketiga ketiga program utama tersebut diperlukan dukungan birokrasi yang andal, profesional, dan akuntabel. Ketiga program utama tersebut, kata Presiden, mustahil terwujud tanpa kesiapsediaan daru segenap aparatur pemerintahan untuk melaksanakannya.

Segenap aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, katanya, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan agenda pembangunan dalam 100 hari, satu tahun, dan lima tahun. "Karena itu, saya minta segenap aparatur pemerintahan dan keluarga besar Korpri untuk meningkatkan etos kerja, membangun sinergi yang positif, dan menumbuhkan energi positif dalam mengemban amanah yang sangat berat tapi mulia ini," kata Presiden selaku penasihat nasional Korpri.

Dalam kesempatan peringatan HUT Korpri ke-38 tahun ini, Presiden juga menyampaikan beberapa pesan dan ajakan kepada Korpri, pertama, mengajak Korpri mewujudkan reformasi birokrasi melalui aparatur pemerintahan yang semakin bersih, berwibawa, dan profesional untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Kedua, mengajak meningkatkan kapasitas pengetahuan para pegawai dalam menunaikan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ketiga, meminta Korpri untuk memberikan pelayanan publik yang semakin murah, cepat, dan baik, serta terus melaksanakan "good governance" agar tercipta tata pemerintahan yang baik.

Keempat, meminta Korpri untuk terus bekerja keras dan kerja cerdas dalam pengabdiannya sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan abdi pemerintah. "Saat ini masyarakat menaruh harapan yang sangat tinggi kepada kepada pemerintah melalui saudara-saudara selaku aparatur negara," kata Presiden.

Upacara peringatan HUT Korpri ke-38 di halaman Kantor Kemenegpora dipimpin inspektur upacara Sudradjat Rasyid dan dihadiri sekitar 300 pegawai Kemenegpora. (Ant)

This content has passed through fivefilters.org.

Kodim 0315 Siapkan Personel Amankan Pilkada Bintan-Lingga

Posted: 30 Nov 2009 01:00 PM PST

Tanjungpinang, (tvOne) 

Komando Distrik Militer (Kodim) 0315/Bintan menyiapkan 250 prajurit untuk mengamankan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Bintan dan Lingga. Komandan Kodim 0315/Bintan, Letkol Infantri Joko Slamet, mengatakan, prajurit Kodim 0315/Bintan akan membantu mengamankan pilkada jika pihak kepolisian dan lembaga penyelenggara pemilu membutuhkannya. "Dalam kondisi darurat, prajurit Kodim 0315/Bintan akan dilibatkan mengamankan pilkada," ujar Joko.

Kodim 0315/Bintan memiliki wilayah kerja di Bintan, Tanjungpinang dan Lingga. Pilkada Bintan dan Lingga akan dilaksanakan secara bersamaan dengan Pilkada Kepulauan Riau pada pertengahan tahun 2010. "Kami sudah menurunkan beberapa personel menjelang pelaksanaan pilkada," ujarnya.

Berdasarkan pengalaman, kata dia, pelaksanaan pesta demokrasi di Pulau Bintan (Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang) dan Lingga berjalan lancar dan aman. "Beberapa kali pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota di wilayah Kepulauan Riau berjalan lancar," katanya.

Meski demikian, kata dia, upaya pencegahan terhadap aktivitas tertentu yang dapat mengacaukan pilkada harus senantiasa diperhatikan secara serius. Sehingga lembaga penyelenggara pemilu maupun peserta pilkada dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Situasi yang kondusif akan menghasilkan pemilu yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. "Aspek keamanan salah satu faktor yang menentukan sukses atau tidaknya pesta demokrasi," kata Joko. (Ant)

This content has passed through fivefilters.org.

'Usut Century Bukan Berarti Langgar Hak Wapres'

Posted: 30 Nov 2009 12:58 PM PST

Jakarta, (tvOne) 

Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), Abdillah Toha, di Jakarta, mengingatkan semua elemen masyarakat pendukung Hak Angket Skandal Bank Century, agar menghormati hak-hak Wakil Presiden (Wapres) Boediono. "Kita semua menuntut agar kasus Bank Century (BC) diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Namun semua ini harus dilakukan dengan tertib dan etis," tegasnya.

Mantan Ketua Badan Kerja sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR-RI periode 2004-2009 ini juga mengingatkan, agar semua pihak menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. "Kan Wapres (Boediono) sudah secara terbuka bersedia dimintai keterangan dan diperiksa. Jadi, hormatilah jugalah hak-haknya," ujarnya.

Abdillah Toha mengharapkan pula, agar semua elemen masyarakat jangan terlalu bernafsu dengan meminta wapres mundur atau nonaktif. "Padahal angket saja belum dimulai," katanya.

Sikap demikian, menurutnya, menimbulkan kecurigaan adanya agenda politik untuk mengganti wapres dengan calon yang didukungnya. "Jadi sekali lagi, hormati juga hak-hak wapres itu," kata Abdillah Toha lagi. (Ant)

This content has passed through fivefilters.org.

SBY Berharap Kabinet Mendatang Banyak Diisi Perempuan

Posted: 30 Nov 2009 10:53 AM PST

Jakarta, (tvOne) 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap makin banyak kaum perempuan yang menjabat menteri dalam kabinet pemerintahan mendatang. Pada perayaan sepuluh tahun Komnas Perempuan di auditorium Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi (BPPT), Jakarta, Senin (30/11), Presiden mengatakan, rasio yang cukup untuk mewakili kaum perempuan dalam kabinet seharusnya adalah sepuluh menteri perempuan dari 34 menteri yang ada dalam kabinet.

Saat ini, baru ada lima perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Linda Gumelar. "Dalam Kabinet Indonesia Bersatu saat ini ada lima perempuan, namun masih belum cukup rasionya. Masih belum seimbang. Di masa depan harus ada sepuluh menteri barangkali, itu baru rasio yang makin membaik dari sekitar 34 menteri di kabinet," katanya.

Namun, menurut Presiden, lima perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu Kedua setidaknya adalah awal yang baik untuk memberdayakan kaum perempuan Indonesia. Kepala Negara juga memberikan apresiasi terhadap makin banyaknya jumlah perempuan dalam parlemen Indonesia, di kalangan diplomat, dan di dunia usaha.

Presiden mengatakan, memajukan kaum perempuan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan peran masyarakat luas serta kaum perempuan itu sendiri. Untuk memberdayakan peran perempuan, Kepala Negara mengatakan, perempuan harus dipandang sebagai modal sumber daya manusia yang harus diberi peluang yang sama serta kesempatan memilih yang setara. "Hormati peran apa pun yang diinginkan perempuan," ujar Presiden.

Namun, Presiden mengingatkan, meski Indonesia sudah mengadopsi nilai-nilai universal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak kaum perempuan, nilai-nilai tradisional perempuan tidak boleh dilupakan. Kepala Negara berpesan agar nilai-nilai universal tersebut diselaraskan dengan nilai-nilai tradisional, adat, dan agama, sehingga tidak saling berbenturan. "Tugas kita, mari bikin itu semua harmonis satu sama lain. Tidak harus ada konflik dan benturan antara keduanya. Saya meyakini ada pertemuan antara nilai-nilai universal dan lokal," demikian Presiden. (Ant)

 

This content has passed through fivefilters.org.

Tim 9 Temui PBNU

Posted: 30 Nov 2009 07:57 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Tim Sembilan inisiator hak angket kasus Bank Century dalam rangkaian safarinya ke sejumlah tokoh nasional berkunjung pula ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kunjungan ke PBNU di Jakarta, Senin (30/11), dilakukan salah seorang anggota Tim Sembilan yakni Andi Rahmat, yang ditemani sejumlah orang di luar inisiator, antara lain Zainal Bintang, Laode Ida, Djoko Edi Abdurrahman, Umar Marasabessy, dan Beathor Suryadi.

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menyatakan dukungan moral terhadap Tim Sembilan dan gerakan antikorupsi pada umumnya. "NU tetap konsisten dan membela selama ini tetap dalam koridor moral," katanya. Pada kesempatan itu Hasyim juga mengingatkan agar para aktivis antikorupsi merapatkan barisan dan mewaspadai kemungkinan terjadinya pengalihan isu.

"Yang saya takutkan terjadi pengalihan isu dengan melakukan pembenturan, menjadi isu agama, etnis, kelompok dan lainnya," katanya. Apalagi, lanjutnya, saat ini banyak orang yang bisa disewa untuk melakukan sesuatu, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat umum.

Ia lantas mencontohkan kasus pengusiran aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi (Kompak) yang tengah melakukan aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (29/11), oleh sekelompok orang yang menamakan diri Masyarakat Indonesia Timur. "Seharusnya kalau ada yang ingin memberikan kontra demo diberikan waktu dan tempat sendiri," katanya seraya berharap kejadian serupa tak terulang di kemudian hari.

Untuk memberikan dukungan moral dan mengantisipasi kemungkinan yang tak diinginkan, kata Hasyim, pada Rabu (2/12), para tokoh agama akan berkumpul membicarakan masalah itu di PBNU.

Menurut Hasyim, jika upaya pengalihan isu itu berhasil, maka isu korupsi yang menjadi tujuan utama akhirnya akan tersingkir menjadi isu-isu lain yang merusak sehingga koruptor akan melenggang dengan aman. Satu hal lagi yang harus diwaspadai, kata Hasyim, yakni kemungkinan manuver pihak-pihak tertentu yang berupaya "memperjualbelikan" kasus Bank Century demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

Sementara itu, Zainal Bintang mengatakan, kedatangan mereka ke PBNU untuk mencari dukungan dalam mengawal proses hak angket kasus Bank Century agar tidak kandas di tengah jalan, seperti yang dialami sejumlah kasus hak angket lainnya. "Di era ini saja ada empat hak angket yang gugur. Selama reformasi ada 12 hak angket yang gugur. Kita khawatir hak angket Bank Century dimentahkan," kata politisi senior Partai Golkar tersebut.

This content has passed through fivefilters.org.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)