Selasa, 15 Desember 2009

Menkominfo Akui Ada Tim Damaikan Perseteruan Ical-Mulyani

Menkominfo Akui Ada Tim Damaikan Perseteruan Ical-Mulyani

Menkominfo Akui Ada Tim Damaikan Perseteruan Ical-Mulyani

Posted: 15 Dec 2009 03:35 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring mengakui pemerintah telah membentuk tim untuk mendamaikan perseteruan antara Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Saya dapat informasi itu (Ical-Sri Mulyani) sudah didamaikan, sudah ada timnya tapi saya tidak ikut," kata Menkominfo Tifatul Sembiring usai menghadiri peringatan Hari Aids Sedunia di Istana Wapres Jakarta, Selasa (15/12).

Sebelumnya terjadi perseteruan serius antara Ketua DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Menkeu Sri Mulyani. Perseteruan dipicu oleh pernyataan Ical yang setuju jika pejabat terkait kasus Bank Century yakni Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani non aktif.

Atas pernyataan tersebut Sri Mulyani membalas dengan menyatakan Ical tidak suka dengan dirinya karena beberapa kebijakan yang diambilnya menyangkut bisnis Ical. Belakangan muncul pemberitaan soal penyelewengan pajak oleh beberapa perusahaan Ical. Lebih lanjut Tifatul mengaku tidak tahu proses perdamaian tersebut. "Saya tahu deh," kata Tifatul buru-buru memasuki mobil Fortunernya.

Sebelumnya Tifatul juga membantah adanya isu perpecahan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Menurut Tifatul kabinet tetap dalam keadaanya kompak. "Ngak ada yang pecah. Kabinet, kompak kok. Kabinet itu koordinatornya presiden. Dan ngak ada masalah," kata Tifatul.

fivefilters.org featured article: Normalising the crime of the century by John Pilger. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Kader Golkar Tak Ingin Lengserkan Sri Mulyani

Posted: 14 Dec 2009 07:59 PM PST

Jakarta, (tvOne)

Politisi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Yasseir Thohari, menyatakan, kader partainya tidak ingin menggulingkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Pikiran bahwa Partai Golkar dengan Panitia Angket Kasus Bank Century ingin menggulingkan Menkeu Sri Mulyani tidak masuk dalam logika politik," tandasnya, di Jakarta, Selasa.

Sebab, demikian Hajriyanto Thohari, Sri Mulyani merupakan teknokrat yang memiliki reputasi bersih dan profesional. "Golkar justru akan mendapatkan `diskredit` jika melakukan manuver tersebut," katanya meyakinkan.

Demikian juga pikiran seolah Partai Golkar ingin menggulingkan Wapres Boediono dan kemudian menggantikannya dengan Aburizal Bakri (Ketua Umum DPP Partai Golkar), menurutnya, hanyalah merupakan sebuah insinuasi.

"Yah, ini insinuasi dari orang-orang yang tidak memahami konstitusi, UUD 1945. Pasalnya, menurut UUD 1945, jika Wapres berhalangan tetap, baik karena meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan, maka Presiden mengajukan dua orang calon wakil presiden kepada MPR RI untuk dipilih dalam Sidang MPR RI itu," ungkapnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, Presiden diberi waktu selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. "Jadi, bola ada di tangan presiden, dan sama sekali bukan di Parpol apapun, apalagi Partai Golkar," tegasnya.

Kursi Wapres

Mengenai siapa dua orang calon Wapres tersebut, menurut Hajriyanto Thohari, merupakan hak sepenuhnya presiden.

"Ini sebagai konsekuensi logis dari sistem presidensiil. Dan dalam perspektif ini, maka para pengamat jangan `ngawur dan sembarang menuduh bahwa Partai Golkar mengincar kursi Wapres," tandasnya.

Sebaliknya, ia minta semua orang Partai Golkar juga jangan bermimpi untuk meraih ambisi itu.

"Tuduhan dan ambisi itu jika ada adalah benar-benar tidak berlandaskan konstitusi. Ini belum lagi soal bahwa memakzulkan Wapres itu bukan pekerjaan mudah. Meski tidak sekecil lobang jarum, `impeachment` Wapres itu pintunya sangat kecil. Sama kecilnya dengan pintu `impeachment` terhadap presiden," ujarnya.

Hajriyanto Thohari menegaskan, Presiden dan Wapres hanya bisa dinilai jika mereka melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi atau pidana berat lainnya (pasal 7A UUD 45). "Dan itu bukan cuma urusan DPR RI dan MPR RI. DPR hanya bisa berpendapat saja, dan yang berhak mengadili dan membuktikannya adalah Mahkamah Konstitusi (MK)," katanya.

Untuk itu, ia Thohari meminta, sebaiknya insinuasi negatif dan pikiran-pikiran yang tidak ada landasannya dalam UUD untuk mengaitkan antara kasus Bank Century serta ambisi mengganti Wapres itu dihilangkan jauh-jauh. "Baik oleh para pengamat maupun kalangan Partai Golkar sendiri," kata Hajriyanto Y Thohari. (Ant)

fivefilters.org featured article: Normalising the crime of the century by John Pilger. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

KPU Usulkan Anggaran Pilkada Kepri Rp5 miliar

Posted: 14 Dec 2009 02:47 PM PST

Karimun, (tvOne) 

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun Islahuddin Roelhaf mengatakan, anggaran untuk pelaksanaan pemilu kepala daerah (Pilkada) Provinsi Kepulauan Riau 2010 di wilayah kabupaten itu diusulkan sebesar Rp5 miliar. "Usulan kami Rp5 miliar, namun apakah terealisasi sebesar itu tergantung anggaran dari KPU provinsi," katanya di Karimun.

Ia mengatakan, pembiayaan terbesar pada pilkada nanti diperkirakan sama dengan pemilu presiden (pilpres) lalu yaitu pada kegiatan pendistribusian logistik ke pulau-pulau diperkirakan mencapai 30 persen dari anggaran yang diusulkan. "Hampir seluruh wilayah kecamatan dipisahkan dengan laut, kecuali untuk tiga kecamatan di Pulau Karimun Besar, yaitu Tanjung balai Karimun, Meral dan Tebing yang dapat ditempuh lewat jalan darat," katanya.

Biaya tersebut, kata dia, diperuntukkan bagi penyewaan kapal distribusi yang berlayar secara estafet dari kecamatan terdekat hingga terjauh, yaitu dari Kecamatan Buru, Pulau Kundur, Moro dan Durai, baik saat pengiriman maupun pengembalian logistik setelah pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS). "Pendistribusian meliputi penyewaan kapal, pengangkutan logistik dari pelabuhan sampai ke TPS (tempat pemungutan suara)," katanya.

Selain itu, kata dia, anggaran yang mendapat porsi besar berada pada pos operasional dan honor para perangkat Pilkada dari KPU hingga KPPS yang diperkirakan mencapai 30 persen. "Selebihnya adalah anggaran untuk sosialisasi, biaya administrasi dan lainnya," katanya.

Ia juga mengatakan, anggaran pilkada yang disetujui DPRD Kepri sebesar Rp60 miliar lebih yang diperuntukkan bagi seluruh kabupaten/kota. "Kami belum tahu berapa jatah untuk Karimun, mudah-mudahan anggaran sebesar itu disetujui," katanya.

Secara terpisah, Ketua KPU Kabupaten Karimun Zulfikri mengatakan pemenuhan anggaran Pilkada Kepri juga akan dikoordinasikan dengan Pemkab Karimun, khususnya untuk menutupi kekurangan dana yang dikucurkan provinsi. "Ketentuannya, bantuan dari pemkab tersebut tidak tumpang tindih dengan pos-pos anggaran yang sudah dianggarkan dari APBD provinsi," katanya. (Ant)

fivefilters.org featured article: Normalising the crime of the century by John Pilger. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Puan Maharani Tegaskan PDIP Bukan Oposisi

Posted: 14 Dec 2009 02:28 PM PST

Palangkaraya, (tvOne) 

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani kembali menegaskan partainya saat ini tidak dalam posisi koalisi maupun oposisi, tetapi cenderung pada kekuatan penyeimbang pemerintah. "Kita harus realistis bahwa suara kita tidak kuat baik di pusat maupun secara nasional," kata Puan Maharani, di Palangkaraya.

Puan mengatakan, peta kekuatan suara PDI Perjuangan di pusat hanya 94 orang yang duduk di kursi DPR demikian juga secara nasional dengan hanya meraih 14 persen suara hasil Pemilu 2009. Dengan kekuatan seperti itu, Puan mengatakan, bila partainya memaksakan menjadi oposisi pihaknya tetap tidak bisa mengalahkan kekuatan koalisi yang digalang di bawah pimpinan Partai Demokrat.

Menurut Puan, posisi penyeimbang itu juga telah diarahkan dengan tegas oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Tetapi sebagai penyeimbang, kita bisa ikuti apa yang dimainkan oleh mereka (koalisi). Sehingga saat kebijakan mereka pro rakyat, kita mendukung. Namun saat kebijakan tidak pro rakyat, kita bisa mengkritisi," tegasnya.

Sementara itu, sebagai upaya regenerasi partai menghadapi Pemilu 2014 mendatang, Puan meminta kader dan pengurus mulai melakukan kerja politiknya mulai tahun depan. Ia berharap, kader-kader mendatang lebih banyak yang berjiwa muda untuk maju bersamanya mengembangkan partai agar lebih besar.

Selain itu, kaderisasi partai juga diharapkan tetap menerapkan prinsip 30 persen kuota untuk perempuan guna mempersiapkan calon-calon anggota legislatif dari kaum hawa yang saat ini masih sangat sedikit. "Di DPP PDIP sendiri hanya ada empat perempuan. Saya minta di daerah dapat dikembangkan kuota perempuan 30 persen nantinya," kata Puan.

Khusus untuk regenerasi pengurus, ia menegaskan, agar para kader hanya memilih pengurus yang berpotensi, memiliki loyalitas, dan mau berkontribusi untuk partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.

Loyalitas saja, menurutnya, tidak cukup karena yang dibutuhkan partai adalah yang mau berkontribusi membesarkan partai dan tidak melupakan jasa partai apabila telah berhasil menempatkannya duduk di kursi eksekutif maupun legislatif nantinya. "Yang jadi caleg jangan lupa dengan partai, kalau lupa evaluasi saja. Mereka duduk itu karena rakyat di bawah bendera PDI Perjuangan," tegas Puan. (Ant)

fivefilters.org featured article: Normalising the crime of the century by John Pilger. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)