Selasa, 08 Desember 2009

Tersangka Korupsi, Golkar Tunggu Kejelasan Nasib Gubernur Kepri

Tersangka Korupsi, Golkar Tunggu Kejelasan Nasib Gubernur Kepri

Tersangka Korupsi, Golkar Tunggu Kejelasan Nasib Gubernur Kepri

Posted: 08 Dec 2009 07:30 AM PST

Tanjungpinang, (tvOne)

Partai Golkar masih menunggu perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran Otorita Batam yang melibatkan Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah.

Ketua DPD Partai Golkar Kepulauan Riau Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Selasa (8/12), mengatakan, Partai Golkar belum mengambil kebijakan apa pun terkait ditetapkannya Ismeth sebagai tersangka. "Kami masih melihat perkembangan kasus yang menimpa Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Kepulauan Riau (Ismeth Abdullah) ini," katanya usai membuka Musda Partai Golkar Kota Tanjungpinang.

Ansar juga belum mau mengomentari sikap Partai Golkar dalam menghadapi pemilu kepala daerah (Pilkada) Kepulauan Riau yang akan diselenggarakan 27 Mei 2010, sehubungan dengan ditetapkannya Ismeth sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengomentari kasus yang menimpa Pak Ismeth," kata dia yang juga menjabat Bupati Bintan.

Ia mengatakan, hingga sekarang belum ada kader Partai Golkar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang mempertanyakan kasus yang menimpa Ismeth. "Saya pikir kader Partai Golkar sudah memahaminya," katanya.

Menurut dia, Partai Golkar memiliki banyak kader yang saat ini duduk sebagai pemimpin daerah selain Ismeth, antara lain Wakil Gubernur Kepulauan Riau M Sani, Wali Kota Tanjungpinang Suryatati A Manan, dan Bupati Karimun Nurdin Basirun. "Golkar pasti memiliki kebijakan dalam menghadapi pilkada," katanya.

Pada 15 Desember 2009 Partai Golkar akan melakukan survei terhadap kadernya untuk diusung pada Pilkada Kepulauan Riau. "Kami akan menggunakan jasa lembaga survei untuk mengetahui siapa yang layak diusung Partai Golkar," katanya. (Ant)

This content has passed through fivefilters.org.

SBY: Waspadai Pembonceng di Aksi Antikorupsi

Posted: 08 Dec 2009 06:53 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan agar perayaan hari antikorupsi dunia dilakukan dengan baik. "Saya mendukung setiap acara dan prakarsa untuk menggaungkan hari dan semangat anti korupsi asal damai dan tertib," kata SBY dalam pidatonya di Istana Negara, Selasa (8/12) malam.

Sama seperti pernyataan sebelumnya, SBY memperingatkan adanya potensi hari antikorupsi akan ditunggangi kepentingan politik. "Jangan beri ruang pada pihak-pihak yang ingin membonceng dan menodai aksi yang mulia ini," tambah SBY.

Seperti diketahui, sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi besar-besaran besok merayakan hari antikorupsi 9 Desember esok. Aksi itu dikhwatirkan anarkis atau bermuatan politik.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku menerima informasi dari badan intelijen bahwa ada sejumlah gerakan sosial antikorupsi pada Rabu mendatang. SBY khawatir gerakan itu dimanfaatkan dengan motif tertentu. Bahkan, SBY tahu siapa target para demonstran.

This content has passed through fivefilters.org.

Idrus Marham Janji Tuntaskan Kasus Century

Posted: 08 Dec 2009 12:36 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Ketua panitia angket kasus Bank Century Idrus Marham berjanji akan mengungkap persoalan Bank Century hingga tuntas.

"Dalam menjalankan tugas sebagai ketua panitia angket, saya tidak mendapat titipan pesanan dari pihak-pihak tertentu seperti kecurigaan masyarakat," kata Idrus Marham pada diskusi "Pansus Angket Century Kawan atau Lawan" di sekretariat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Jakarta, Selasa.

Dikatakan Idrus, dirinya justru mendapat amanah dari Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dimana ia berkiprah selama ini.

Amanah Ketua Umum Partai Golkar, kata dia, Partai Golkar ingin menang pada Pemilu legislatif 2014. Jalan menuju kemenangan, harus bisa memahami suasana batin masyarakat. "Partai Golkar harus bisa mengerti apa yang diharapkan dan diinginkan masyarakat," kata Sekjen Partai Golkar ini.

Menurut dia, saat ini masyarakat sangat berharap panitia angket Bank Century bisa mengungkap persoalan Bank Century yang sesungguhnya.

Posisi ketua panitia angket, katanya, menjadi memontum untuk mengungkap kasus Bank Century.

Amanah lainnya, kata Idrus, pengungkapan kasus Bank Century oleh panitia angket bukan karena desakan kekuatan politik tertentu, tapi karena semangat dan idealisme untuk masa depan Partai Golkar yang lebih baik.

Amanah berikutnya dari Ketua Umum Partai Golkar, kata Idrus, persoalan Bank Century adalah persoalan yang sangat sensitif dan menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat. "Jika kita main-main dalam persoalan Bank Century, itu berarti kita bunuh diri," kata Idrus.

Dikatakan Idrus, dirinya sangat menyadari posisi ketua panitia angket akan menjadi sorotan masyarakat. Karena itu, ia akan bekerja optimal untuk menyelesaikan kasus bank Century.

Diakuinya, waktu dua bulan yang diberikan kepada panitia angket untuk mengungkap persoalan Bank Century sangat singkat, sehingga ia membagi tugas kepada wakil ketua panitia angket untuk menyusun mekanisme kerja, jadwal kerja, serta anggaran.

Panitia angket kasus Bank Century sebanyak 30 orang ditetapkan pada rapat paripurna DPR, Jumat (4/12) padi dan malam harinya dilakukan rapat pleno pemilihan pimpinan.

Hasil rapat pleno tersbebut menetapkan Idrus Mahram (Fraksi Partai Golkar) sebagai ketua panitia angket kasus Bank Century. Sedangkan wakilnya terdiri dari, Gayus Lumbuun (Fraksi PDI Perjuangan), Mahfud Siddik (Fraksi PKS), dan Yahya Sacawiria (Fraksi Partai Demokrat). (Ant)

 

This content has passed through fivefilters.org.

Tim Sukses SBY Bantah Terima Dana Century

Posted: 07 Dec 2009 07:53 PM PST

Jakarta, (tvOne)

Salah satu Tim Pemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono pada Pemilihan Presiden 2009 lalu, "Task Force SBY for President", secara resmi membantah telah menerima dana dari Bank Century.

"Ini klarifikasi resmi tim kami. Kami tidak menerima satu sen ppun dana dari Bank Century. Fitnah itu telah sangat mengganggu kami," tegas Sekjen "Task Force SBY for President" Hencky Luntungan di Jakarta, Selasa (8/12/2009).

Salah satu penandatangan akte pendirian Partai Demokrat itu, merasa terhina dengan fitnah yang terus disebarluaskan oleh berbagai pihak, seolah kemenangan SBY pada Pilpres 8 Juli 2009 ternoda oleh aliran dana Bank Century.

Dengan tegas, Hecky Luntungan mengatakan, tak ada uang dari "luar" yang masuk ke kas mereka, kecuali dana tim sukses internal. "Kita menggunakan dana sendiri selama enam bulan sejak persiapan, konsolidasi se-Indonesia sampai selesai Pilpres," kata Hencky Luntungan yang juga merupakan salah satu politisi penandatangan akte pendirian Partai Demokrat (PD) itu.

Namun, Hencky Luntungan mengatakan, jika memang terbukti ada aliran dana BC yang mengalir ke kantong-kantong pribadi tertentu agar diproses secara hukum. "Itu kalau ada yang terima dana secara pribadi. Ya, silakan diproses, kami siap mendukung," tandasnya.

Mengenai aksi damai pada Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember, Hencky Luntungan mendukung seratus persen. "Kami setuju, tapi tidak harus anarkis," kata fungsionaris Presidium Persatuan Alumni (PPA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu.

Bagi Hencky Luntungan, aksi itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang berkeadilan demi kesejahteraan rakyat. (Ant)

This content has passed through fivefilters.org.

'Pansus Century Jangan Melenceng dari Tujuan'

Posted: 07 Dec 2009 03:11 PM PST

Jakarta, (tvOne) 

Mantan Ketua Komisi XI DPR RI, Hafiz Zawawi mengingatkan agar Panitia Khusus (Pansus) Bank Century jangan melenceng dari rumusan awal investigasi Bank Century. "Harus ada kesinambungan dengan komisi XI sebelumnya, maka Pansus jangan melenceng dengan hanya memperhatikan aliran dana. Tetapi juga proses dan prosedur kebijakan yang telah diambil, apakah telah sesuai atau tidak, termasuk juga sistemik atau tidak," kata Hafiz di Jakarta.

Menurut dia, saat ini terasa ada indikasi Pansus hanya akan menangani aliran dana namun kebijakannya sendiri dilupakan. "Padahal dulu itu merupakan satu kesatuan dari hilir ke hulu, kebijakan yang diambil itu harus benar-benar dipahami," katanya.

Ia menjelaskan, dalam audit investigasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang diamanahkan oleh DPR 2004-2009 ketika masa jabatannya belum berakhir, menegaskan bahwa investigasi audit berdasarakan atas tiga tujuan. Pertama, investigasi terkait dasar hukum, kriteria dan proses pengambilan keputusan yang digunakan pemerintah dalam menetapkan status Bank Century yang berdampak sistemik.

Kedua, terkait jumlah dan penggunaan penyertaan modal sementara yang telah diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk penyelamatan Bank Century. Ketiga, terkait status dan dasar hukum pengucuran dana setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no.4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan ditolak oleh DPR RI.

Menurut Ketua Bidang Pengkaderan Partai Golkar ini, pengungkapan secara transparan terkait penyelamatan Bank Century oleh Pemerintah tidak dimaksudkan untuk menyerang pemerintahan. "Golkar tetap menginginkan pemerintahan ini tetap dapat bertahan sampai lima tahun ke depan sesuai konstitusi. Tetapi kita juga ingin setiap pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan transparan sesuai amanat reformasi," katanya.

Ia yakin, bila Pansus dapat melaksanakan tugasnya secara tegas, lugas dan transparan, maka hasil dari Pansus nantinya akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tinggi negara semakin meningkat.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy menenggarai, adanya permainan politik dalam pansus Bank Century ini. "Pansus ini dibayangi oleh transaksi politik karena konstelasi pansus yang jelas berpihak pada pemerintah," katanya.

Untuk itu, perlu adanya pengawalan ketat dari berbagai komponen agar pengungkapkan kasus Century tidak menjadi alat tawar menawar politik. (Ant)

This content has passed through fivefilters.org.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)