Minggu, 14 Februari 2010

'Cara Kerja Kementerian Pertahanan Kayak Zaman Orde Baru'

'Cara Kerja Kementerian Pertahanan Kayak Zaman Orde Baru'

'Cara Kerja Kementerian Pertahanan Kayak Zaman Orde Baru'

Posted: 13 Feb 2010 10:19 PM PST

Message from fivefilters.org: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Jakarta, (tvOne) 

Juru bicara Fraksi Partai Golkar di Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi, atas nama rekan-rekannya mengkritik kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang hingga kini belum menyelesaikan master plan (Rencana Induk) Pertahanan Nasional. "Kan sulit menyatakan kinerja mereka baik, bila master plan-nya saja tidak tuntas. Buktinya hingga sekarang, sudah lewat 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, master plan-nya belum disampaikan ke komisi," ujarnya, di Jakarta, Minggu (14/2).

Dalam kondisi seperti itu, menurutnya, apa yang dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pimpinan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bisa tidak terencana, karena tak memiliki skala prioritas. "Padahal, dalam masa persidangan pertama DPR RI periode ini, `blue print` (cetak biru) pertahanan dimasukkan dalam program 100 hari kerja mereka dan akan disampaikan kepada Komisi I DPR RI," ungkapnya.

Sekarang, demikian Fayakhun Andriadi, 100 harinya sudah lewat, master plan-nya belum juga jadi. "Saya belum terima, padahal janjinya Desember tahun lalu sudah harus diserahkan ke Komisi I DPR RI," ujarnya lagi.

Politisi Partai Golkar ini kemudian menyoroti cara Kemenhan yang terkesan `tebang pilih` dalam memberikan informasi kepada Komisi Informasi, Pertahanan dan Luar Negeri DPR RI tersebut. "Tak jarang Kemhan hanya memberikan informasi kepada segelintir orang di Dewan. Kan lucu, kita baru tahu tentang rencana Kemenhan dari media massa. Tahu-tahu mau beli `Tucano`. Ketika ditanya, mereka mengaku sudah menyampaikan informasinya kepada Komisi I. Maksudnya Komisi I yang mana," tanyanya dalam nada tinggi.

Sikap ini, menurutnya, merupakan perilaku tidak baik dan bisa mengganggu kemitraan yang sudah bagus sejak periode sebelumnya ketika Komisi I DPR RI dipimpin oleh politisi senior Partai Golkar, Theo L Sambuaga. "Saya melihat sekarang, paradigma Kemenhan masih kembali ke gaya lama dan belum berubah. Padahal, anggota Dewan sekarang sudah berubah. Yang jadi anggota kan yang suara terbanyak dan bukan ditentukan oleh partai politik," katanya mengingatkan.

Gaya-gaya Kemenhan ini, kata mantan pimpinan Badan Informasi dan Komunikasi (BIK) DPP Partai Golkar ini, tak ubahnya dengan cara Orde Baru (Orba), dengan memberikan informasi kepada pihak-pihak tertentu saja. "Bisa saja informasinya hanya tiba di tingkat pimpinan komisi, saja. Mereka (Kemenhan) mengira, kalau pimpinan Komisi atau Banggar-nya sudah diberi tahu, yang lain pasti  menurut. Ini tidak benar, perlu diperbaiki dan diluruskan. Jadi, jangan tebang pilih-lah," tegas Fayakhun Andriadi. (Ant)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Mahfud MD: Ikatan Alumni UII Dilarang Keras Berpolitik

Posted: 13 Feb 2010 09:12 PM PST

Message from fivefilters.org: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Jakarta, (tvOne)

Mahfud MD terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Mahfud memberikan peringatan keras bagi organisasi ikatan alumni. "Ikatan Alumni Keluarga UII tidak boleh menjadi alat politik. Bahaya kalau ikatan alumni UII dipolitikkan," kata Mahfud MD dalam acara pengukuhan pengurus alumni di Gedung Departemen Perhubungan, Jakarta, Minggu (14/2).

Menurut Mahfud, dunia politik itu pasti memihak dan berkubu-kubu. Maka itu sangat bahaya bila organisasi yang dipimpinnya ini menjadi alat politik. "Kami katakan organisasi keluarga alumni tidak berpolitik. Anggota alumni ini ada sekitar 57 ribu orang. Itu pasti afiliasinya berbeda-beda," kata pria yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Oleh karena itu, kata Mahfud, organisasi ikatan alumni UII ini menolak berpolitik. Menurut dia, organisasi yang dipimpinnya ini lebih tepat disebut paguyuban. "Urusan politik, dukung mendukung itu merupakan sikap perorangan bukan keluarga besar alumni," ujar mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. (Vivanews)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)