Posted: 16 Feb 2010 06:11 AM PST

Message from fivefilters.org: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Jakarta, (tvOne)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan hasil rapat kerja dengan Menteri dan Kepala Daerah di Cipanas, awal Februari lalu, akan dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden. Pemerintah pun sudah mempersiapkan Inpres yang diharapkan ditandatangani pekan ini. Adapun nama lengkap Inpres tersebut adalah "Instruksi Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 - 2014 pada Tahun 2010."

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Radjasa menjelaskan Inpres akan memberi penekanan kepada 11 program prioritas. "Yaitu (1) reformasi birokrasi, (2) Pendidikan, (3) Kesehatan, (4) Penanggulangan Kemiskinan, itu sektor Menko Kesra," kata Hatta.

Sedangkan di sektor ekonomi, mencakup tujuh program. "Yaitu (5) Ketahanan pangan, (6) Infrastruktur, (7) Iklim investasi dan usaha, (8) Energi, (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, pasca konflik, dan (11) Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi," lanjut politisi asal Partai Amanat Nasional ini.

Selain itu, Hatta menambahkan ada kebijakan pokok lain yang berkaitan dengan penegakan hukum, kekuatan industri nasional, peningkatan pelayanan TKI, dan Kesejahteraan Rakyat. "Ini nanti dikontrol betul, dalam setahun apa aja achievement (pencapaian)-nya," kata Hatta. Kementerian pun, kata Hatta, akan melaporkan perkembangan program prioritas tersebut secara berkala. "Maksimum per tiga bulan, bisa juga per dua bulan," kata Hatta.

Sedangkan Juru Bicara Wakil Presiden Boediono, Yopie Hidayat, mengatakan Inpres ini juga akan digunakan UKP4 sebagai lembaga pengawasan. "Ini perintah kepada menteri dan semua pejabat, termasuk UKP4," kata Yopie. "UKP4 akan menjalankan fungsi (pengawasan) seperti 100 hari kemarin," tambah mantan Pemimpin Redaksi Kontan ini.

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Staf Khusus SBY Temui Pramono Anung

Posted: 16 Feb 2010 03:03 AM PST

Message from fivefilters.org: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Jakarta, (tvOne)

Andi Arief, staf khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana mendatangi Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Pramono Anung. Dalam pertemuan itu tampak hadir pula Puan Maharani, putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan antara Andi Arief, Pramono Anung, dan Puan Maharani itu berlangsung mulai pukul 14.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 15.30 WIB, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2).

Apa gerangan keperluan Andi Arief menemui dua petinggi PDIP itu? Apakah ada lobi politik untuk koalisi terkait kasus skandal Rp 6,7 triliun Bank Century? "Tidak ada (lobi politik). Ini pertemuan biasa. Kami kawan lama," ujar Pramono Anung yang juga Sekretaris Jenderal PDIP.

Sedangkan menurut Andi Arief, dirinya sebenarnya ingin bertemu Ketua DPR Marzuki Alie. Tetapi, karena Marzuki sedang rapat maka Andi Arief menemui pimpinan DPR lainnya, Pramono Anung. Mengapa ada Puan Maharani yang bukan pimpinan DPR? Pramono menjawab, "Kebetulan saja pas ada Puan. Ini pembicaraan biasa. Kita tidak bicarakan koalisi sama Andi. Yang jelas, masalah koalisi, hanya PDIP yang berjenis kelamin jelas."

Andi Arief menambahkan, kedatangannya ini untuk membicarakan program Rancangan Undang-Undang Mitigasi bencana alam. Andi menegaskan, bila RUU Mitigasi disahkan, maka akan banyak manfaatnya. "Misalnya gedung-gedung akan masuk. Gedung akan dibuat anti-gempa," kata mantan Sekretaris Jenderal Jaringan Nusantara, sebuah organisasi sukarelawan pemenangan SBY ini.

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

DPR Minta Pemerintah Konsisten Lindungi TKI

Posted: 15 Feb 2010 07:39 PM PST

Message from fivefilters.org: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Jakarta, (tvOne)

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi meminta pemerintah melalui sejumlah kementerian terkait agar semakin menunjukkan konsistensinya memberi perlindungan kepada WNI di luar negeri, terutama di kawasan ASEAN. "Kami berkomitmen untuk mendorong adanya upaya perlindungan kepada setiap WNI yang bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara ASEAN yang jumlahnya jutaan orang," katanya di Jakarta, Selasa (16/2).

Fayakhun Andriadi menilai, persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri semakin memuncak seperti gunung es. Ini menurutnya merupakan klimaks dari mata rantai ketidakseriusan sejumlah lembaga terkait di lingkup Pemerintah RI dalam menerapkan good governance. "Karenanya, kami menawarkan langkah-langkah konkret, pertama, mendesak teman-teman di Komisi II DPR RI untuk mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) segera menyelesaikan single identity number, sehingga tidak ada lagi KTP ganda, KTP Aspal, dan KTP Bodong yang jadi `mainan` para calo TKI dan telah menyengsarakan nasib WNI di lingkup ASEAN," ungkapnya.

Kedua, menurut dia, mendesak fraksi-fraksi di Komisi III DPR RI untuk mendorong Ditjen Imigrasi agar menertibkan paspor dengan sistem biometrik. "Ketiga, mendesak Komisi X DPR RI untuk mendorong Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) meningkatkan taraf pengetahuan WNI, sehingga memiliki kepandaian dan keterampilan ketika bekerja di luar negeri," ujarnya.

Selanjutnya, keempat, mendesak Komisi IX DPR RI untuk mendorong Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) merapikan sistem administrasi ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja yang lebih baik.

Lepas Ego

Fayakhun Andriadi mengharapkan, semua instansi terkait itu bisa melepaskan ego sektoral guna memberi pelayanan publik terbaik, khususnya bagi TKI yang banyak mengkontribusikan devisa bagi negara. "Selama masing-masing institusi masih mementingkan ego sektoral, maka TKI hanya akan menjadi obyek dan termarjinalkan. Padahal, potensi pemasukan devisa dari para TKI itu adalah besar sumbangannya untuk keuangan negara," tandasnya.

Ia mengingatkan, agar janganlah bangsa ini menjadi negara yang tidak tahu berterima kasih kepada para "pahlawan devisa". "Seharusnya kita mampu memperhatikan, menghargai dan melayani dengan baik (kepentingan TKI di luar negeri)," ujarnya.

Untuk itu, demikian Fayakhun Andriadi, Komisi I DPR RI segera akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Lintas Komisi yang terkait, yakni dengan melibatkan Komisi II, Komisi III, Komisi IX dan Komisi X. (Ant)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Berita Politik, Ekonomi, proposal bisnis dan Peluang bisnis

Selasa, 16 Februari 2010

Inpres Rakor Cipanas Fokuskan 11 Program

Inpres Rakor Cipanas Fokuskan 11 Program

Tidak ada komentar:

Posting Komentar