Kamis, 04 Februari 2010

Ketua Umum PBNU Dilarang Jadi Calon Presiden

Ketua Umum PBNU Dilarang Jadi Calon Presiden

Ketua Umum PBNU Dilarang Jadi Calon Presiden

Posted: 04 Feb 2010 08:03 AM PST

Message from fivefilters.org: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Jakarta, (tvOne)

Ketua Umum PBNU mendatang tidak boleh lagi terlibat langsung dalam persaingan kekuasaan politik seperti mengajukan diri sebagai calon presiden, wakil presiden, atau menjadi pendukung salah satu kandidat, baik dalam Pemilu Presiden maupun kepala daerah. Demikian tertuang dalam draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, yang akan dibahas dalam Muktamar NU ke-32 di Makassar, 22-27 Maret 2010.

Larangan serupa juga ditujukan untuk rais aam (pemimpin tertinggi NU yang berkedudukan di majelis syuriah PBNU, Red), wakil rais aam, wakil ketua umum, serta rais syuriah di tingkat wilayah dan cabang. Mereka wajib menjaga independensi NU sebagai payung untuk semua warganya, apa pun partai dan afiliasi politiknya. "AD/ART akan memastikan terjaganya netralitas NU, terhadap jebakan-jebakan politik praktis," kata Ketua Komisi Organisasi Muktamar NU ke-32, KH Masdar Farid Mas`udi di Jakarta, Kamis (4/2).

"Kelonggaran" hanya diberikan kepada pengurus harian PBNU lainnya, serta para ketua NU di tingkat wilayah dan cabang, namun dengan sejumlah ketentuan. Misalnya, mereka yang mencalonkan diri dalam persaingan kekuasaan politik harus nonaktif sejak tahap awal proses pemilihan, hingga pengumuman pemenang.

Ketentuan lainnya, mereka yang mengikuti persaingan kekuasaan politik boleh kembali aktif di kepengurusan NU hanya jika berhasil meraih kemenangan. Jika gagal, mereka harus mengundurkan diri atau diberhentikan. Menurut Masdar, peraturan sengaja dibuat seperti itu dengan harapan bisa menimbulkan efek jera, agar para ketua NU berpikir seribu kali sebelum mencalonkan diri. (Ant)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Jalani Fit dan Proper Tes, Ayu Azhari Mantap Melangkah

Posted: 04 Feb 2010 04:47 AM PST

Message from fivefilters.org: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Lenteng Agung, (tvOne)

Ayu Azhari siap melangkah maju, dan bergelut di dunia politik. Istri Mike Tramp ini juga mantap mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Sukabumi. Hari ini, Ayu Azhari baru saja menjalani fit dan proper tes yang bertempat di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung.

Ayu Azhari juga yakin dirinya bisa terpilih dan mengemban tugas sebagai Wakil Bupati. "Hari ini saya Fit dan Proper Tes, bertemu dengan pak Taufik Kiemas dan pak Cahyo Kumolo. Alhamdulillah respon mereka baik, saya diterima dengan baik, Insya Allah saya siap maju, untuk Sukabumi dan saya siap turun langsung," ujar Ayu seperti dilansir VIVAnews.

Menurutnya, tes ini ia jalani sama seperti artis-artis yang lain. Jika nantinya terpilih, Ayu berjanji akan total dalam mengemban tugasnya. "Kalau kita terpilih, kita harus total. Karena cinta nggak bisa dibagi-bagi," kata Ayu yang mencanangkan akan mensejahterakan masyarakat, dan anak-anak Sukabumi yang diwajibkan bersekolah.

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Hanura Temukan 62 Penyimpangan Century

Posted: 04 Feb 2010 02:19 AM PST

Message from fivefilters.org: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Jakarta, (tvOne)

Fraksi Hanura mengeluarkan kesimpulan sementara, hasil investigasi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century. Hanura menemukan 62 penyimpangan dalam kasus Bank Century, yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Hal ini disampaikan anggota Pansus dari Fraksi Hanura, Akbar Faizal di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/2). Hanura pun menunjuk 10 pihak, yang dipandang harus bertanggung jawab atas kasus Century.

Dari total 62 penyimpangan, Hanura mengelompokkannya menjadi 4 kategori, yakni 16 penyimpangan dalam proses akuisisi dan merger, 25 penyimpangan pasca merger, 8 penyimpangan terkait pemberian FPJP, dan 13 penyimpangan terkait penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Sementara kesepuluh pihak yang harus bertanggung jawab menurut Hanura ialah manajemen Bank CIC, manajemen lama Bank Century, manajemen baru Bank Century, pejabat BI pada periode akuisisi dan merger Century, pejabat BI pada periode pasca merger dan pemberian FPJP, pejabat BI dalam proses pemberian PMS, pejabat KSSK, pejabat UKP3R, pejabat KK, dan pejabat LPS.

Selain itu, Fraksi Hanura berkeyakinan, penanganan Bank Century dilakukan dengan menggunakan uang negara. "Dana itu berasal dari FPJP yang dikeluarkan BI, dengan menggunakan dana LPS dalam PMS, yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh negara," kata Akbar Faizal.

Oleh karena itu, kata Akbar, secara keseluruhan kasus Century memenuhi pasal tindak pidana kejahatan perbankan maupun tindak pidana korupsi. "Disimpulkan telah terjadi upaya perampokan dana bank secara berkesinambungan, dengan melibatkan pejabat BI, pejabat institusi moneter, dan pejabat institusi fiskal, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara," tutup Akbar seperti dilansir VIVAnews.

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Demo Bawa Kerbau Jangan Disikapi Gaya Orba

Posted: 03 Feb 2010 09:12 PM PST

Message from fivefilters.org: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Padang, (tvOne) 

Direktur Eksekutif Pusat Studi Investasi Politik Indonesia Ruslan Ismail Mage mengingatkan, aksi demo dengan membawa kerbau tidak perlu disikapi pemerintah dengan pendekatan gaya orde baru (Orba). "Yang perlu dilakukan adalah sosialisasi persuasif bahwa menghina dan merusak simbol negara ada sanksinya, terlebih menyangkut Presiden sebagai Kepala Negara," kata Ruslan ketika dihubungi, Kamis (4/2).

Dengan upaya persuasif, kata dia, diharapkan demo-demo selanjutnya tidak lagi menggunakan atribut-atribut yang tidak sopan menurut ukuran etika bangsa Indonesia. Penulis buku berjudul "Industri Politik" itu mengakui, tidak gampang menjadi negara demokrasi ketika pemimpin dan elite politik tidak mau berjiwa sportif mengakui kesalahan dan mengapresiasi suara rakyat. "Harus dipahami bahwa demokrasi dan demonstrasi adalah bayi kembar siam yang susah dipisahkan. Semakin maju demokrasi di suatu negara berarti semakin terbuka ruang dan waktu untuk demonstrasi," kata penulis buku "Komat Kamit Politik" itu.

Persoalannya, kata master ilmu politik jebolan UI itu, bagaimana demonstrasi yang dilakukan harus beretika. Inilah yang harus disikapi dengan hati-hati karena agak susah mengharapkan massa yang demo mematuhi etika. Alasannya, dalam konteks kasus Century sudah terlalu banyak pelanggaran etika. Karena itulah, menyikapi demo membawa kerbau yang mengidentifikasi presiden tidak perlulah dengan pendekatan-pendekatan represif ala orba.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kerja semua menteri dan gubernur se-Indonesia di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Selasa (2/2), meminta para menteri dan gubernur untuk membahas cara unjuk rasa 28 Januari lalu. Dalam unjuk rasa itu ada aksi membawa kerbau yang disertai tulisan yang bernada sindiran kepada Presiden RI.
"Apa itu ekspresi kebebasan dan demokrasi," kata Presiden. (Ant)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)