Rabu, 03 Februari 2010

Presiden Akan Terbitkan Inpres Lanjutan Program 100 Hari

Presiden Akan Terbitkan Inpres Lanjutan Program 100 Hari

Presiden Akan Terbitkan Inpres Lanjutan Program 100 Hari

Posted: 03 Feb 2010 07:10 AM PST

Message from fivefilters.org: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang implementasi dan pelaksanaan kelanjutan program pemerintah usai 100 hari pertama kabinet akan diterbitkan, sebagai panduan kerja yang akan dievaluasi tiga bulan mendatang. "Hasil rapat kerja kita di Cipanas ini ditambah hasil evaluasi program kerja 100 hari segera dituangkan dalam Inpres, untuk ditindaklanjuti di pusat dan daerah dalam dua minggu sudah diterbitkan," kata Kepala Negara saat memberikan pengarahan kepada para menteri dan gubernur, sebelum menutup rapat kerja di Istana Cipanas, Jabar, Rabu (3/2) malam.

Kepala Negara mengatakan, dalam tiga bulan mendatang, pencapaian kerja sesuai Inpres yang nanti diterbitkan akan dievaluasi. "Tiga bulan mendatang rapat kerja lagi untuk evaluasi, apakah Inpres itu bisa ditindaklanjuti dan dicapai, kita ingin pastikan itu dilaksanakan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu Presiden meminta kepada para gubernur, agar bersama bupati mengadakan rapat kerja serupa untuk sinkronisasi program pembangunan di kabupaten/kota dengan provinsi. Sehingga target pembangunan nasional, dan daerah bisa tercapai secara bersama. Sementara pada anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Kepala Negara meminta adanya saran dan masukan dalam bidang ketatanegaraan, pemerintahan dan sejumlah bidang lainnya yang penting yang juga dibahas dalam rapat kerja tersebut beserta tindaklanjutnya.

Dari rapat kerja dua hari di Istana Cipanas, Presiden mengatakan berdasarkan masukan dari enam kelompok kerja yang masing-masing membahas satu tema maka telah diidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kerja pemerintah beberapa waktu mendatang. "Yang bisa saya simpulkan, apa yang dilaporkan tadi telah dapat kita rumuskan solusi dan opsi berbagai permasalahan pembangunan," katanya.

Presiden mengatakan, dari hasil rapat kerja tersebut telah dapat ditetapkan masing-masing tanggung jawab setiap pihak dalam pelaksanaan program pasca 100 hari pertama kabinet. "Kita bisa tetapkan siapa berbuat apa untuk atasi masalah baik di pemerintah pusat dan daerah, telah ditetapkan timeline, terutama untuk 2010, dirumuskan perangkat dan instrumen yang dibutuhkan seperti UU, PP atau perpres serta dirumuskan anggaran dan sumber daya yang diperlukan," ungkapnya

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menutup rapat kerja pembahasan
implementasi rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) di Istana Cipanas, Rabu (3/2) malam. Sebelum menutup rapat kerja yang dihadiri oleh seluruh menteri kabinet Indonesia Bersatu II dan para gubernur se-Indonesia tersebut, Presiden mendengarkan laporan hasil kerja enam kelompok kerja yang membahas sejumlah masalah sejak Selasa (2/2).

Peserta rapat tersebut dibagi menjadi enam kelompok kerja. Keenam
kelompok kerja itu masing-masing pokja tata ruang dan climate change atau perubahan iklim, pertahanan, perizinan dan sinkronisasi perundang-undangan sektoral, pokja pangan (Hulu-Hilir), pokja energi, pokja Infrastruktur, pokja program-program pro rakyat, pokja reformasi birokrasi, keamanan, demokrasi, dan penegakan hukum.

Presiden kemudian menyerahkan buku pedoman RPJMN 2010-2014 pada
perwakilan menteri dan gubernur masing-masing Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Gubernur Sumut Syamsul Arifin, Gubernur Jawa Barat Akhmad Heryawan, Gubernur Kalteng Teras Narang, Gubernur Sulut Sarundajang dan Gubernur Papua Barnabas Suebu.

Acara selesai sekitar pukul 19.00 WIB, Kepala Negara beserta rombongan kemudian kembali ke Jakarta beberapa waktu kemudian. Dalam kesempatan itu hadir Wakil Presiden Boediono, para menteri, gubernur dan pejabat lainnya. Kawasan Cipanas sendiri sejak Selasa hingga Rabu malam cukup padat baik peserta rapat kerja maupun komponen pendukung kegiatan termasuk aparat keamanan. (Ant)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Partai Golkar Tak Khawatirkan Kehadiran Nasional Demokrat

Posted: 03 Feb 2010 06:03 AM PST

Message from fivefilters.org: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Jakarta (tvOne)

Ketua DPP Partai Golkar bidang Politik dan Legislatif, Priyo Budi Santoso menyatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kehadiran Ormas Nasional Demokrat. "Sebaliknya, partai kami mengapresiasi deklarasi Nasional Demokrat sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) baru, yang konon mengusung gerakan perubahan," tegasnya di Jakarta, Rabu (3/2).

Karena itu, Priyo Budi Santoso yang juga Wakil Ketua DPR RI sekali lagi menegaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan (dengan kehadiran Ormas Nasional Demokrat), karena ini bukan Partai Politik (Parpol). "Apalagi kita sudah mengenal reputasi dan kehebatan pak Surya Paloh, pak Sri Sultan, di mana keduanya adalah tokoh nasional yang amat dihormati dan sampai sekarang masih kader Partai Golkar," ujarnya.

Priyo Budi Santoso menambahkan, hanya satu kalimat penting yang pantas diberikan kepada mereka, yakni: "selamat datang di dunia nyata untuk pengabdian kepada rakyat dan bangsa". (Antara)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Kemenkeu: Dokumen Bank Century ke DPR Sesuai Aslinya

Posted: 03 Feb 2010 05:20 AM PST

Message from fivefilters.org: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Kepala Biro Humas Kemenkeu, Harry Z. Soeratin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (3/2) memberikan penjelasan berkenaan dengan polemik yang terjadi terkait adanya kata disclaimer yang dicantumkan dalam transkrip yang diserahkan kepada DPR. Kemenkeu menjelaskan, bahwa transkrip dibuat oleh seseorang dengan mendengarkan rekaman yang memungkinkan adanya unsur subyektifitas dalam menginterpretasikan suara yang ada pada rekaman ketika proses pembuatan transkrip tersebut.

Penggunaan kata disclaimer, juga dikarenakan isi transkrip tidak pernah diverifikasi langsung kepada nama-nama yang ada dalam transkrip tersebut. Kedua hal tersebut terjadi semata-mata bukan karena faktor kesengajaan, namun karena keterbatasan. Dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Panitia Angket DPR terdiri atas dokumen surat-menyurat yang sudah dilegalisasi, dokumen transkrip, dan rekaman rapat dalam bentuk berkas elektronik suara/compact disk sebagai data sumber transkrip.

Kemenkeu menyatakan, bahwa dokumen-dokumen dimaksud sebagaimana diminta oleh Wakil Ketua DPR RI adalah copy sesuai dengan aslinya. Apabila Panitia Angket merasa adanya kekurangan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dapat meminta kembali kekurangan tersebut kepada Kemenkeu. Kemenkeu terbuka untuk membicarakan dan melakukan pembahasan bersama dalam rangka melengkapi dokumen. Hal ini mengingat, bahwa tidak semua dokumen terkait permasalahan Bank Century berada di Kemenkeu.

Kemenkeu tidak pernah keberatan dalam menyerahkan dokumen, siap memenuhi ketentuan, serta beritikad baik dalam memenuhi permintaan Panitia Angket. Dokumen-dokumen resmi terkait dengan permasalahan Bank Century yang dimiliki oleh Kemenkeu telah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI melalui surat Menteri Keuangan Nomor: S-786/MK.01/2009 tanggal17 Desember 2009 pukul 22.30 WIB yang diterima oleh M. Idrus Marham selaku Ketua Panitia Angket DPR.

Juga surat Menteri Keuangan Nomor: S-27/MK.01/20110 tanggal 22 Januari 2010, yang diterima oleh August Siahaan selaku Kepala Bagian Sekretariat Panitia Angket pada tanggal 25 Januari 2010 pukul 09.12 WIB. (A039/R009)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Muhaimin: Gugatan PKB Gus Dur Akan Sia Sia

Posted: 03 Feb 2010 02:04 AM PST

Message from fivefilters.org: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Jakarta, (tvOne)

Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan, bahwa gugatan ketidakabsahan Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB Ancol yang diajukan pengurus PKB Gus Dur akan sia-sia, karena perkara serupa sudah pernah divonis pengadilan. "Itu gugatan sudah diulang-ulang. Akan sia-sia karena sudah pernah divonis di pengadilan. Saya kira ini hanya manuver politik untuk minta posisi tawar. Kita `wellcome` saja," katanya kepada wartawan, di sela-sela rapat konsolidasi anggota legislatif PKB se-Indonesia di Jakarta, Rabu (3/2).

Menurut Muhaimin, saat ini memang banyak pihak yang ingin kembali bergabung dengan PKB, hanya saja cara yang ditempuh untuk bergabung kembali bermacam-macam. "Ada yang gengsi, sehingga menginginkan muktamar atau melakukan manuver-manuver, tetapi kesimpulannya semua ingin kembali," katanya.

Muhaimin menegaskan, pihaknya siap menerima mereka yang ingin kembali bergabung dan bersama-sama membesarkan PKB. "Saya membuka pintu seluas-luasnya, kepada siapa pun yang ingin kembali. Syaratnya suka sama suka, tidak ada pemaksaan, ikhlas, memiliki kesamaan visi dan tidak mengedepankan perbedaan," katanya.

Terkait posisi di kepengurusan untuk mereka yang kembali bergabung, menurut Muhaimin, pihaknya tentu akan mempertimbangkan sesuai kualitas, pengabdian, dan perjuangan mereka di PKB. Pada Selasa (2/2), sejumlah pengurus PKB Gus Dur melalui kuasa hukumnya, Ikhsan Abdullah, mendaftarkan gugatan perdata terhadap Muhaimin Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hendak menggugat pula Menteri Hukum dan HAM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Substansi gugatan berkisar pada ketidakabsahan Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB Ancol dan Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan susunan kepengurusan PKB hasil MLB Ancol," kata Ikhsan. (Ant)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)