Senin, 01 Februari 2010

Surya Paloh: Nasional Demokrat Tak Dipersiapkan Jadi Parpol

Surya Paloh: Nasional Demokrat Tak Dipersiapkan Jadi Parpol

Surya Paloh: Nasional Demokrat Tak Dipersiapkan Jadi Parpol

Posted: 01 Feb 2010 06:33 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Inisiator terbentuknya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Nasional Demokrat, Surya Paloh, menyatakan, ormas itu tidak dipersiapkan untuk menjadi partai politik (parpol), tetapi lebih kepada kegiatan sosial untuk perubahan. "Pemikiran kami tidak sampai ke sana (menjadi parpol.red). Untuk mendirikan parpol itu mudah, sambil `ngopi` juga bisa. Tetapi Nasional Demokrat lain," kata Surya Paloh yang juga mantan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, didampingi tokoh Golkar lainnya, Sri Sultan Hamengkubuwono X, usai acara deklarasi di Istora Senayan Jakarta, Senin (1/2) petang.

Surya Paloh mengemukakan, Nasional Demokrat akan lebih fokus kepada perubahan di masyarakat untuk menghadapi masa depan. Nasional Demokrat akan menghimpun semangat seperti semangat yang pernah ditunjukkan semua lapisan masyarakat saat berlangsung Ganefo akhir tahun 1962. Selain di tingkat pusat, Nasional Demokrat akan dibentuk di daerah, bahkan hingga desa. Selain ada program nasional, juga ada program lokal yang dilaksanakan berdasarkan kondisi daerah.

Surya Paloh dalam pidato deklarasi Nasional Demokrat menyatakan, 47 tahun lalu Bung Karno meresmikan Ganefo di Istora Senayan sebagai reaksi atas dikeluarkannya Indonesia dari Komite Olimpiade International karena dianggap telah mencampuradukan politik dengan olah raga. Tetapi dalam pandangan Bung Karno, olah raga adalah bagian dari strategi perjuangan politik. Waktu itu, indonesia penuh dengan semangat nasionalisme dan kebangsaan yang luar biasa. "Kita kembali diingatkan ketika Bung Karno juga berpidato di Sidang Umum PBB yang mengajak agar kita membangun dunia baru yang penuh perdamaian dan kesejahteraan," katanya.

Surya Paloh mengemukakan, dalam pidato yang dikenal dengan "to build the world a new", Bung Karno minta Indonesia bebas dari penjajahan dan eksploitasi negara atas negara serta eksploitasi manusia atas manusia. "Bung Karno membangkitkan semangat di berbagai tempat. Semua masyarakat terpanggil dan yakin bahwa di tangan Bung Karno, bangsa ini patut dihargai di seluruh dunia," katanya.

Surya juga menjelaskan, Nasional Demokrat merupakan wadah untuk menghimpun seluruh potensi yang menyatukan semangat dan harapan yang sama dalam mengisi kemerdekaan. "Kalau Bung Karno datang dengan semangat perlawanan kepada ketidakadilan, mengapa kita yang memiliki keunggulan lebih baik, tidak punya semangat untuk melakukan perlawanan," kata Surya.

Surya menyatakan, hal-hal yang paradok terjadi dalam kehidupan di masyarakat. "Kita masih tertinggal jauh. tentu hal itu tidak memberi rasa optimis. 13 tahun memasuki reformasi, belum ada harapan, tetapi apa yang terjadi. Fakta yang ada, kita belum memperoleh adanya rasa keadilan, kenyamanan, kesejahteraan yang jauh lebih baik," katanya.

Surya mengemukakan, selama 13 tahun reformasi belum mampu mewujudkan cita-cita yang diharapkan. "Kita terjebak pada perbedaan, kita semakin egois, kita tidak mampu menunjukkan rasa kesetiakawanan dan tidak mampu menguatkan kebersamaan. Kita tidak memiliki kepercayaan diri yang kokoh dan kuat serta tidak mampu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi," katanya. Akibatnya, kata Surya, masyarakat yang miskin tetap miskin dan yang kaya tetap kaya. "Yang bodoh tetap bodoh," katanya. Menurut kedua inisiator, Nasional Demokrat akan menempatkan kehadirannya untuk meringankan beban masyarakat, bukan menambah beban masyarakat.(ANT)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Soal Penyitaan Dokumen BI, MA Serahkan Kepada Ketentuan

Posted: 01 Feb 2010 03:29 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Mahkamah Agung (MA) menyerahkan kepada ketentuan penyitaan dokumen Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) terkait Panitia Khusus (Pansus) Century yang meminta fatwa kepada MA. "Kita tidak ada rekomendasi (atas permintaan fatwa itu), kita serahkan kepada ketentuan (kepada pansus)," kata Juru Bicara (Jubir) MA, Hatta Ali, di Jakarta, Senin (1/2).

Ia menyatakan Pansus Century sendiri pada Senin (1/2) sudah melakukan pertemuan dengan MA yang dihadiri oleh Ketua MA, Harifin A Tumpa, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Abdul Kadir Mappong dan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ahmad Kamil. Sedangkan perwakilan dari Pansus Century, antara lain, Idrus Marham dan Gayus Lumbuun.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama setengah jam itu, kata dia, pansus konsultasi mengenai fatwa penyitaan dokumen BI. "Selain itu juga membicarakan soal Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket serta berkonsultasi soal hukum," katanya.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menegaskan, Fraksi PDIP tidak akan terpengaruh dengan sikap-sikap politik masing-masing fraksi di DPR terkait kesimpulan tentang skandal Bank Century, baik yang berafiliasi dengan pemerintah maupun yang tidak. "Kita tidak mau masuk dalam lingkaran pro dan kontra. Sikap Fraksi PDIP pasti `clear` dalam persoalan itu, khususnya yang menyangkut dua hal, Fasilitas Peminjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, Senin.

Dalam dua konteks itulah, menurut Pramono yang juga Wakil Ketua DPR, PDIP nantinya akan mengambil sikap yang tegas dan jelas. Fraksi PDIP, katanya, sama sekali tidak akan terpengaruh oleh fraksi-fraksi lain di DPR, baik itu fraksi penguasa atau pun fraksi yang sekarang ini mencoba berseberangan dengan penguasa.

Menurut Pramono Anung, pihaknya melihat persoalan Century itu dari dua sisi yakni siapa yang harus bertanggung jawab berkaitan dengan FPJP dan PMS, dan siapa pula yang bertanggung jawab atas kebijakan KSSK. "Itu saja kan sederhana. Jadi dalam konteks dua itulah PDIP akan menentukan sikapnya," ujar Pramono.(ANT)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

'SBY Tak Bisa Dijatuhkan karena RI Sistem Presidensil'

Posted: 01 Feb 2010 12:32 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar mengungkapkan, dalam sistem presidensil ini, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak dapat dijatuhkan.

Menurutnya, ada ciri-ciri dalam sistem presidensil ini di antaranya putusan politik harus tunduk pada hukum, di mana hukum sebagai primadona tidak bisa diganggu gugat. Bahkan putusan politik dibatalkan putusan hukum. "Sehingga pemakzulan tidak bisa serta merta, harus diikuti proses satu per satu, diuji kebenarannya, harus dibuktikan apakah mengkhianati hukum, negara atau melakukan korupsi," ujar Patrialis Akbar kepada wartawan di gedung DPR Jakarta, Senin (1/2).

Soal Century, menurutnya buktinya belum ada rekomendasi apa-apa, korupsi tidak terbukti, siapa terima, siapa menyuap siapa, melakukan perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat. "Di sini tidak ada satu pun pintu masuk pemakzulan," tuturnya.

Patrialis dalam kasus Century menilai adanya upaya provokasi melalui isu pemakzulan. "Suara pemakzulan lebih banyak provokasi. Justru ini diwaspadai," ujar Patrialis menambahkan.

Dia juga mempertanyakan apa tujuan mereka, apakah menginginkan negera Indonesia kacau balau. "Tolong waspadai upaya provokator yang minta pemerintah dibubarkan," katanya. (VIVAnews)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Hanura Gelar Munas Perdana 5-7 Februari

Posted: 01 Feb 2010 12:07 AM PST

Jakarta, (tvOne) 

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) siap menggelar agenda Musyawarah Nasional (Munas) pertamanya di Surabaya pada 5-7 Februari 2010. Salah satu agenda utama partai tersebut adalah memilih ketua umum DPP partai tersebut periode 2010-2015.

Menurut Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto di Jakarta, Senin (1/2), Munas I itu akan diikuti oleh 907 orang kader Hanura yang duduk di kursi legislatif DPR RI, DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Indonesia, ditambah para pengurus partai lainnya, undangan, peninjau dan simpatisan. "Total mereka yang akan meramaikan Munas di Surabaya itu jumlahnya mencapai 2.500-an orang, baik dari pusat maupun daerah-daerah," ujar Wiranto.

Dikatakan Wiranto, bahwa dalam perhelatan itu akan diputuskan berbagai hal strategis seperti pemilihan ketua umum Hanura yang baru untuk periode 2010-2015, program kerja selama lima tahun dan berbagai strategi untuk memenangkan Pemilu 2014. Hingga saat ini, katanya, Hanura telah banyak melakukan kegiatan kepartaian, mulai dari pendaftaran dan verifikasi partai baru, mengikuti pemilu legislatif dan presiden serta mendapat 907 kursi legislatif baik di tingkat pusat (DPR RI) maupun DPRD (provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia). "Sebagai partai baru, capaian itu tentunya merupakan prestasi tersendiri bagi Hanura dan harus terus dilanjutkan," kata Wiranto yang juga mantan Panglima TNI itu.

Ditegaskannya pula bahwa ke depan, Hanura ingin membangun organisasi kepartaian yang lebih solid dan modern seraya menjamin adanya regenerasi internal di tubuh partai tersebut.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Munas I Hanura, Nurdin Tampubolon, mengatakan, bahwa hingga saat ini persiapan untuk penyelenggaraan Munas itu telah mencapai 98 persen, yang meliputi kesiapan akomodasi, transportasi hingga konsumsi semua peserta. Demikian pula dengan agenda Munas, menurut dia, panitia telah menyiapkan draf penyempurnaan AD/ART Hanura serta rancangan program kerja yang akan dijalankan untuk memenuhi target perolehan suara di pemilu 2014 yang nantinya diputuskan oleh forum Munas.

Mengenai pencalonan kembali Wiranto sebagai ketua umum Hanura untuk periode selanjutnya, Nurdin yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu menegaskan, bahwa berdasarkan hasil Rapimnas Hanura beberapa waktu lalu, segenap DPD dan DPC Hanura se-Indonesia telah mengusulkan Wiranto untuk menjabat kembali posisinya. "Usulan ini bisa dipahami karena Wiranto merupakan pendiri partai ini. Selain itu, Hanura juga masih sangat muda sehingga jangan sampai terputus proses konsolidasinya demi membesarkan partai ini di masa depan," ujarnya.

Mengenai posisi Sekjen, menurut dia, hal itu akan diputuskan oleh formatur yang terdiri dari ketua umum terpilih bersama perwakilan pengurus daerah dan pusat. (Ant)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)