Selasa, 09 Maret 2010

Indonesia Masih Jadi "Surga" Para Koruptor

Indonesia Masih Jadi "Surga" Para Koruptor

Indonesia Masih Jadi "Surga" Para Koruptor

Posted: 08 Mar 2010 09:21 PM PST

Jakarta, (tvOne)

Indonesia dinilai masih menjadi surga para koruptor alias masih ditasbihkan sebagai negara terkorup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi pada pelaku bisnis. Penilaian itu berasal dari perusahaan konsultan "Political & Economic Risk Consultancy" (PERC) yang berbasis di Hong Kong.

Menanggapi survey itu, Wakil Ketua Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto, membenarkan mengenai survey tersebut. "Memang, kelompok koroptor masih kuat di negeri ini," kata Bibit saat dihubungi, Selasa (9/3).

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar menambahkan, survey itu akan membuat KPK bekerja keras lagi. "KPK akan bekerja keras untuk membenahi sektor publik baik di pusat maupun daerah," ujarnya.

PERC menilai korupsi yang telah merajalela di semua level justru menjadi penghambat pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang bertugas memerangi korupsi, terutama terhambat oleh politisasi isu dari pihak-pihak yang merasa terancam. Hasil survei itu menyebutkan, Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup yang disurvei pada 2010. Nilai tersebut naik dari tahun lalu yang poinnya 7,69.

Responden survei berjumlah 2,174 dari berbagai kalangan eksekutif kelas menengah dan atas di Asia, Australia, dan Amerika Serikat. Sedangkan, posisi kedua ditempati oleh Kamboja sebagai negara paling korup. Kemudian diikuti oleh Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Taiwan, Korea, Macau, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Australia. Mereka semua termasuk negara paling korup dalam survei, selain Singapura.

Survei ini mengkaji bagaimana korupsi mempengaruhi berbagai tingkat kepemimpinan politik dan layanan sipil. Ini juga melihat bagaimana korupsi dianggap berpengaruh pada lingkungan bisnis secara menyeluruh, serta seberapa jauh perusahaan mengatasi masalah internal dan eksternal ketika berhadapan dengan situasi tersebut. (VIVAnews)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Pukat UGM: Waspadai Barter Kasus Suap Miranda dengan Century

Posted: 08 Mar 2010 09:07 PM PST

Jakarta, (tvOne)

Fraksi PDIP dinilai sebagai salah satu partai yang getol mendorong pengusutan kasus dana talangan (bail out) Bank Century dari tingkat Panitia Khusus (Pansus) hingga paripurna. PDIP berseberangan dengan partai penguasa, Partai Demokrat.

Namun, kini, partai ini tersandung batu kasus dugaan korupsi. Sebanyak 19 nama politisi PDIP dituding menerima suap saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI). "Ini seperti peta yang kemudian dibuka lebar-lebar.  Sebanyak 19 nama itu adalah politisi senior PDIP," kata Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar, Selasa (9/3).

Zainal mengingatkan, kemungkinan adanya barter kasus di tingkat tinggi, termasuk dengan kasus Century. "KPK harus tunjukkan profesional dalam mengusut Century sehingga tidak muncul pernyataan seperti ini," kata dia.

Bersama PDIP, sejumlah partai masuk jajaran yang menganggap bailout ke Century bermasalah, yakni Golkar, Hanura, PPP, dan Gerindra. Kekhawatiran ini, menurut dia, bukan tanpa sebab. Meski PDIP dkk menang di tingkat paripurna namun harus diingat bahwa salah satu rekomendasi paripurna adalah pembentukan tim pemantau atau monitoring. "Kekuatan politik masih bisa mengintervensi proses hukum kasus Century dengan alasan itu," kata dia. Apalagi, tim pemantau terdiri dari sembilan fraksi sehingga penegak hukum sangat mungkin terbawa arus kepentingan partai-partai. "Jual beli kasus masih dimungkinkan."

Sementara terkait kasus suap pemilihan Deputi BI, Zainal mengingatkan agar KPK tidak hanya mengusut dari satu partai saja. "Karena Miranda saat itu dipilih 41 suara. Bagaimana dengan pemilih di luar PDIP?" tegasnya. (VIVAnews)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Hari Perempuan Dunia, Wanita jadi Kepala Polisi PBB

Posted: 08 Mar 2010 07:49 PM PST

New York, (tvOne)

Pada Hari Perempuan Internasional yang diperingati pada Senin (8/3), Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon mengumumkan Ann-Marie Orler dari Swedia sebagai kepala kepolisian PBB. "Sekarang ini pejabat tertinggi kepolisian PBB adalah seorang perempuan," kata Ban kepada para wartawan di Markas Besar PBB, New York.

Ia menegaskan, bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu prioritas perhatiannya. Perempuan diharapkan dapat membantu memajukan perdamaian, stabilitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta menjadi pusat target-target pembangunan milenium (MDGs). "Karena itu, saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Ibu Ann-Marie Orler akan menjadi Penasehat Kepolisian yang baru bagi Departemen Operasi Penjaga Perdamaian," ujar Ban.

Orler sempat menjabat sebagai Wakil Penasehat Kepolisian PBB sejak tahun 2008. Selama  menjabat, ia memimpin upaya global dalam merekrut lebih banyak polisi perempuan untuk ditugaskan di misi-misi penjaga perdamaian PBB.

Saat ini Kepolisian PBB (UNPOL) memiliki 13.000 personil yang berasal dari sekitar 100 negara --termasuk Indonesia-- yang ditugaskan di 17 misi PBB di berbagai negara. Lebih dari enam persen (6%) dari jumlah total polisi PBB itu adalah perempuan.

Sementara itu, Orler yang berbicara pada jumpa pers di Markas Besar PBB, New York, memprioritaskan peningkatan jumlah perempuan dalam UNPOL. Ia menargetkan jumlah polisi perempuan PBB yang tergabung di misi penjaga perdamaian pada tahun 2014 akan mencapai dua puluh persen (20%).

Di negara asalnya, Orler sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Amnesty Internasional dan Kepala Kepolisian kota Vaastmanland. Di tingkat internasional, ia pernah menjabat sebagai Manajer Program untuk Kepolisan dan HAM Dewan Eropa. Selama menjabat posisi di Dewan tersebut, ia antara lain telah menjalankan tugas di misi-misi pencari fakta serta memberikan pelatihan para polisi di Turki dan sejumlah negara di Balkan. (Ant)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Hizbut Tahrir Indonesia Demo Tolak Kedatangan Obama

Posted: 08 Mar 2010 07:33 PM PST

Tangerang, (tvOne) 

Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah yang tergabung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan unjuk rasa di depan Kampus UIN Ciputat, Tangerang, untuk menolak kedatangan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama. "Kedatangan Obama ke Indonesia tak ubahnya ingin memperalat Bangsa Indonesia, sehingga kami menolak," kata Koordinator Hizbut Tahrir Indonesia Cabang Carter UIN, Ali Abdurahman yang memimpin aksi, Selasa (9/3).

Ali menegaskan, kehadiran Obama di Indonesia tidak hanya menjalin kerjasama bilateral antara kedua negara namun ada maksud lain. "Kedatangan Obama itu mempunyai tujuan untuk mencari dukungan dari Indonesia guna memberikan tekanan kepada negara Islam yang melakukan aksi terorisme," katanya.

Ia mengatakan, walaupun bagi pemerintah Indonesia kunjungan Obama itu memiliki keuntungan, bagi Hizbut Tahrir hal itu tidak ada gunanya. Presiden Obama, katanya merupakan pemimpin negara seperti halnya Presiden Amerika Serikat sebelumnya George W Bush Junior yang sangat bertentangan dengan Indonesia sebagai negara cinta damai dan anti perang.

Ali mengatakan, bahwa Amerika merupakan negara adidaya yang ingin memerangi aksi terorisme di dunia, sedangkan Indonesia salah satu negara yang harus dibidik. Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia menolak tuduhan tersebut, karena pada dasarnya perjuangan umat Islam tidak melakukan kekerasan. Ali menegaskan, pemerintah Indonesia harus memegang teguh prinsip kerakyatan dan menolak segala keinginan Amerika terkait kunjungan Obama. (Ant)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)