Kamis, 18 Maret 2010

Wah, Pendapatan Guru SD di Jakarta Bisa Rp 8 Juta/Bulan

Wah, Pendapatan Guru SD di Jakarta Bisa Rp 8 Juta/Bulan

Wah, Pendapatan Guru SD di Jakarta Bisa Rp 8 Juta/Bulan

Posted: 18 Mar 2010 08:20 AM PDT

Jakarta, tvOne

Tingkat kesejahteraan guru di DKI Jakarta tahun 2010 semakin meningkat. Tidak tanggung-tanggung, total pendapatan take home pay guru PNS golongan IV setiap bulan bisa mencapai Rp 8.263.700 bahkan lebih.

"Berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomer 41 tahun 2010, seluruh guru di DKI memperoleh Tunjangan Kerja Daerah (TKD) sebesar Rp 2,9 juta," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto kepada wartawan, Kamis (18/3).

Ia menjelaskan, TKD ini merupakan bentuk apresiasi Pemprov DKI dan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. "Kalau dulu tunjangan untuk para guru yang sebelumnya bernama tunjangan Kesra, tunjangan beras, dan lainnya kini disatukan menjadi tunjangan kinerja daerah (TKD)," paparnya.

Contohnya, untuk guru PNS golongan III yang sudah sertifikasi memperoleh gaji pokok Rp 2.763.980, ditambah TKD Rp 2,9 juta, dan sertifikasi Rp 2.168.700, sehingga total pendapatannya mencapai Rp 7.832.684. Sedangkan untuk guru PNS golongan IV dengan gaji pokok Rp 3.195.000 ditambah sertifikasi dan TKD mencapai Rp 8.263.700.   

Sedangkan untuk pembayaran TKD pertama tahun ini telah diberikan pada 25 Februari lalu, dan tidak berbarengan dengan gaji pokok. "TKD akan diberikan pada tanggal 20 setiap bulannya dan akan dikeluarkan setelah bekerja, jadi untuk Januari akan dibayar bulan Februari, dan seterusnya." imbuhnya.

Pemberian TKD bagi para guru TKD diberikan berbasis kinerja dan kehadiran guru tersebut, dan tidak berdasarkan pada golongan kepangkatan.

Menurutnya dibandingkan tahun 2009 lalu, yang masih disebut tunjangan Kesra, TKD 2010 ini  mengalami peningkatan, dari Rp 2,5 menjadi Rp 2,9 juta.

"Bagi guru SMA/SMK masih bisa dapat tambahan penghasilan, dari tunjangan komite sekolah, karena SMA boleh ada dana dari masyarakat melalui komite sekolah," ujarnya mengakhiri perbincangan. (VIVAnew)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Pertamina Impor Azeri 1,9 Juta Barel

Posted: 18 Mar 2010 07:48 AM PDT

Jakarta, tvOne

PT Pertamina (Persero) mengimpor minyak mentah jenis azeri sebanyak 1,9 juta barel guna memenuhi kebutuhan kilang pada April 2010.

Vice President Planning and Optimalization Direktorat Pengolahan Pertamina Husni Fachruddin di Jakarta, Kamis, mengatakan, impor azeri itu akan masuk Kilang Balongan, Jabar sebesar 1,1 juta barel dan Kilang Cilacap 600 ribu barel. "Sisanya, sebanyak 200 ribu barel buat Kilang Balikpapan sebagai uji coba dalam rangka mencari pengganti minyak mentah jenis duri," ujarnya.

Menurut dia, minyak duri yang dihasilkan PT Chevron Pacific Indonesia di Riau, sudah mulai berkurang produksinya. Sehingga, lanjutnya, Pertamina perlu mencari pengganti minyak jenis ringan (sweet light crude/SLC) dari pasokan domestik tersebut.

Pertamina membeli minyak azeri antara 1-2 juta barel atau setara dengan 1-2 kargo per bulan sebagai jaminan pasokan. Sebagian besar pengadaan minyak mentah Pertamina berasal dari dalam negeri yakni bagian pemerintah dan pembelian kontraktor kerja sama dan sedikit melalui impor.

Dilansir Antara, pada 2007, Pertamina tercatat membeli minyak mentah sebanyak 855.000 barel per hari.
Sebanyak 535.000 barel per hari di antaranya atau mencakup 65 persen berasal dari dalam negeri yakni bagian pemerintah dan pembelian kontraktor kerja sama. Sementara, sebesar 320.000 barel per hari lainnya dilakukan melalui impor.

Komposisi impor minyak mentah itu adalah melalui kontrak jangka panjang 218.000 barel per hari atau 68 persen dan sewaktu-waktu (spot) 102.000 barel per hari atau 32 persen.
Kontrak jangka panjang selama ini dilakukan secara langsung dengan NOC melalui mekanisme antarpemerintah (G to G). Pengadaan "spot" sendiri dilakukan melalui perusahaan dagang secara tender.

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Polri: Teroris Ingin Jadikan Aceh Basis Perjuangan

Posted: 18 Mar 2010 07:31 AM PDT

Jakarta, tvOne

Jaringan teroris memilih Nangroe Aceh Darussalam sebagai markas untuk latihan. Bahkan, mereka ingin menjadikan Aceh sebagai Qoidah Aminah, yakni wilayah tempat hijrah atau basis perjuangan untuk menciptakan negara Islam Indonesia, dan Daulah Islam Asia Tenggara.

"Mereka ingin Aceh ini bisa dijadikan tempat hijrah atau menjadi basis perjuangan untuk menciptakan negara Islam Indonesia dan Daulah Islam Asia Tenggara," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Edward Aritonang di Jakarta, Kamis (18/3)

Keterangan Polri dari seorang teroris yang tertangkap, yaitu Uztadz Ubaid menyebutkan kegiatan di Aceh bentuknya berbeda dengan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Dr. Azahari dan Noordin M Top dengan melakukan pengeboman diberbagai  tempat di Indonesia.

Selain itu dari keterangan teroris yang tertangkap diperoleh keterangan bahwa sang pimpinan teroris, Abu Yusuf alias Mustaqim telah memerintahkan para anggotanya untuk turun ke desa-desa, guna memberikan pembinaan kepada masyarakat agar dapat tercipta tempat persembunyian yang sepenuhnya mendukung program kelompok ini.

Dari Kelompok teroris Aceh, polri telah menetapkan 31 orang sebagai DPO. Polisi juga berhasil menangkap 40 orang dalam penggerebekan yangdilakukan di beberapa daerah, tujuh diantaranya ditangkap dalam keadaan tewas.

Tujuh teroris yang tewas itu adalah Iwan Suka Abdulah, Marzuki, Ridwan, Hasan Nur, Jaja alias Pura Sudarma, Ardi alias Enceng Kurnia, dan salah satu pentolan teroris paling dicari Dulmatin. (VIVAnews)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Pembentukan Badan Ekspor-Impor Dianggap Langgar UU

Posted: 18 Mar 2010 07:26 AM PDT

Jakarta, tvOne

Kementerian BUMN menilai usulan pembentukan lembaga/badan yang mengatur atau mengawasi ekspor impor migas Pertamina bertentangan dengan UU BUMN. "Pembentukan lembaga pengatur ekspor impor tidak sesuai dengan UU No 19 Tahun 2009 tentang BUMN, sehingga usulan tersebut sulit terwujud," kata Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu di Jakarta, Kamis (18/3).

DikutipAntara, Said mengatakan, UU BUMN tersebut menyatakan bahwa selain organ korporasi dilarang melakukan intervensi ke BUMN. Adapun yang dimaksud dengan organ korporasi adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.

Sebelumnya, Dewan Komisaris Pertamina meminta direksi melakukan perubahan aturan pengadaan impor minyak mentah yang telah berjalan selama setahun terakhir ini. Permintaan itu tertuang dalam Memorandum Dewan Komisaris Nomor 072/K/DK/2010 tertanggal 22 Februari 2010 kepada Direktur Utama Pertamina.

Memorandum tersebut ditandatangani Pelaksana Tugas Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Pertamina Umar Said, yang menyebutkan bahwa pembelian minyak mentah secara langsung dapat dilakukan melalui perusahaan dagang (trader) yang memang ditunjuk perusahaan minyak nasional (national oil company/NOC).

Padahal, aturan pengadaan minyak yang berlaku sejak awal 2009 adalah melarang "trader" memasok minyak mentah secara langsung ke Pertamina dan hanya dibolehkan melalui NOC.

Dalam lampiran memorandum juga disebutkan mengupayakan agar Petral, anak perusahaan Pertamina, dapat ditunjuk menjadi salah satu "trader" dari minyak mentah jenis azeri dari Azerbaijan dan minyak mentah NOC atau produsen lainnya.

Menurut Said Didu, transparansi pengadaan barang dan jasa diwujudkan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (GCG). "Untuk transparansi pengadaan barang dan jasa di BUMN dalam UU Kebebasan Informasi Publik (UU KIP), BUMN diwajibkan mempublikasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa," tegas Said.

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)