Selasa, 06 April 2010

Boediono Pimpin Rapat Bahas Percepatan Pembangunan di Papua

Boediono Pimpin Rapat Bahas Percepatan Pembangunan di Papua

Boediono Pimpin Rapat Bahas Percepatan Pembangunan di Papua

Posted: 05 Apr 2010 11:27 PM PDT

Jakarta, (tvOne).

Wakil Presiden, Boediono, hadiri rapat percepatan pembangunan hari ini, Selasa (6/4). Rencanaya, Boediono akan memimpin rapat percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Pembahasan akan dihadiri Tim Inpres No5/2007 tentang Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat, serta Inpres No7/2008 tentang Percepatan Pembangunan di Sulawesi Tengah.

Sebelumnya, Wapres Boediono menerima Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Rusli Halim Fadli dan kini tengah menerima Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM dan Koperasi Sandiaga Uno.

Keseluruhan agenda kerja Wapres sepanjang hari ini dilaksanakan di Istana Wapres.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengadakan silahturahim dengan para tokoh Papua. Dalam silahturahim itu, dibicarakan berbagai hal yang terjadi di Papua baik sosial, ekonomi, budaya, politik dan keamanan.

"Papua ini pendapatan per kapita cukup tinggi, namun belum ada pemerataan jadi pembangunan sosial ekonominya harus lebih diberdayakan agar lebih merata," katanya. (Ant)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

MUI Solo Dukung Fatwa Haram Bunga Bank

Posted: 05 Apr 2010 11:10 PM PDT

Jakarta, (tvOne).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Solo mendukung adanya Fatwa haram bungan bank konvensional yang dikeluarkan PP Muhammadiyah.

Meski demikian, fatwa tersebut hingga hari ini, belum berpengaruh terhadap kinerja perbankan konvesional di Solo, SElasa (6/4).

Ketua MUI Solo, Zainal Arifin Adnan menyatakan, polemik bunga perbankan konvensional haram itu telah berlangsung sejak lama. "Jika Muhammadiyah mengeluarkan fatwa seperti itu jelas bagus. Kita mendukungnya," kata Zainal kepada VIVAnews di Solo.

Alasannya, baik MUI maupun Muhammadiyah, memiliki dasar untuk memfatwakan haram bunga bank konvensional itu sama, yakni Alqur'an dan Sunnah. "Bahkan, MUI Solo sama dengan MUI Pusat bahwa bunga bank itu haram," ujarnya.

Maka dari itu, MUI mengimbau umat Islam agar simpanan maupun tabungan yang ada di bank konvensional segera dipindahkan ke perbankan syariah secara bertahap.

"Kalau tidak bisa memindahkan sekaligus ya secara bertahap. Karena banyak orang yang menyimpan uang  di bank konvensional itu untuk mengambil keuntungan bukan untuk keamanan," tegasnya.

Menanggapi keluarnya fatwa tersebut, Pjs Pemimpin Bank Indonesia Solo, Yiyol T Herlambang mengatakan hingga saat ini belum ada dampak perkembangan, baik dari sumber dana maupun penyaluran dana bagi bank konvensional. "Dampaknya belum terlihat," ujarnya.

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Kapolda Lampung Baru Prioritaskan Berantas Mafia Hukum

Posted: 05 Apr 2010 10:56 PM PDT

Bandarlampung, (tvOne).

Kapolda Lampung yang baru, Brigjen Sulistyo Ishak, berjanji memprioritaskan pemberantasan mafia kasus di lingkungan Polda Lampung sebagai program awal kerjanya.

"Kami akan melakukan penertiban mafia kasus yang terindikasi ada di Polda Lampung. Hal itu dapat terbukti apabila ada fakta dan proses pemetaan terlebih dahulu," katanya usai melaksanakan acara pisah sambut dengan mantan Kapolda Lampung Brigjen Edmon Ilyas, di Bandarlampung, Selasa (6/4).

Sulistyo belum bisa memastikan tentang keberadaan mafia kasus di wilayah kerja yang baru dipimpinnya, meskipun dia mengindikasikan pelaku tersebut ada di setiap Polda dan institusi hukum di Indonesia.

"Saya akan melakukan pembenahan dan pembersihan ke dalam, selain itu tentunya melanjutkan program yang sudah direncanakan sebelumnya," kata dia.

Sementara itu, sebelum mengikuti acara Pisah Sambut di Mapolda Lampung, Kabid Humas AKBP Fatmawati melarang wartawan mewawancarai Brigjen Edmon Ilyas. "Saya minta nanti setelah acara, tidak ada wawancara ya, mohon hargai perasaan Bapak," kata dia.

Permintaan tidak mewawancara Edmon itu, dilakukan Fatmawati dengan alasan kemanusiaan, terkait masalah dan tuduhan yang dihadapi Edmon saat ini.

Selama acara berlangsung, meskipun terlihat akrab dan selalu berbicara dengan Kapolda Lampung baru, Edmon yang biasanya ramah dengan wartawan memilih untuk tidak menjawab pertanyaan insan pers itu.

Usai mengikuti acara pisah sambut yang berlangsung singkat di Mapolda Lampung, Sulistyo langsung mengumpulkan para perwira Polda Lampung untuk memberikan instruksi dan arahan mengenai kinerja Polda Lampung ke depan. (Ant)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

DPR Sebut Ada Jenderal Bintang Tiga Terlibat Markus

Posted: 05 Apr 2010 10:45 PM PDT

Jakarta, (tvOne)

Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman menyatakan, bahwa Komisi III akan bertanya secara langsung kepada Susno Duadji tentang keterlibatan sejumlah jenderal di tubuh Kepolisian RI (Polri) terkait makelar kasus (markus) di lembaga penegak hukum tersebut. "Saya dengar tidak hanya jenderal bintang satu yang terlibat, tapi juga ada salah satu jenderal bintang tiga," kata Benny di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/4).

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo. "Kami sudah mengendus ada keterlibatan yang lebih tinggi dari jenderal bintang satu. Tapi kami belum bisa menyebutkan namanya," ujar Bambang dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta.

Bambang beralasan, penyebutan nama maupun inisial dari jenderal yang bersangkutan dapat mengganggu pemeriksaan internal Polri yang saat ini sedang berjalan. Bambang menyatakan, DPR menghormati proses pemeriksaan di Divisi Propam internal Polri.

Ia mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Kapolri beberapa waktu lalu, Kapolri sendiri mengatakan bahwa pihak kepolisian saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti. "Oleh karena itu, kami serahkan dulu hal ini kepada Polri, karena kami tidak ingin pertikaian atau konflik yang ada sampai menghancurkan institusi Polri," ujarnya.

Terlebih, lanjut Bambang, Kapolri sudah berkomitmen untuk mengambil langkah hukum yang tegas terhadap sejumlah pejabatnya yang terlibat markus. Sementara itu, tentang rencana pemanggilan Komisi III atas Susno, Bambang mengatakan, Fraksi Golkar mengusulkan pemanggilan tersebut dilakukan secara tertutup. "Rapat dengan Susno kami minta tertutup, karena kami perlu melihat data-data yang disampaikan oleh Susno, apakah itu betul-betul data hukum atau tudingan semata," katanya. (Vivanews)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)