Kamis, 29 April 2010

Indonesia Dihuni Ratusan Alumni Afganistan

Indonesia Dihuni Ratusan Alumni Afganistan

Indonesia Dihuni Ratusan Alumni Afganistan

Posted: 29 Apr 2010 10:28 AM PDT

Jakarta, (tvOne)

Mantan petinggi Jamaah Islamiyah, Mantiqi 3 Nasir Abbas mengaku, Indonesia dihuni ratusan orang yang pernah mengenyam pendidikan militer dan perang di Afganistan. Namun tidak semua alumni Afganistan tersebut, melakukan kekerasan seperti halnya tindakan terorisme di Indonesia.

Menurut Nasir, jumlah alumni Afganistan dan Philipina Selatan yang ada di Indonesia mencapai ratusan. Tetapi, sebagian besar alumni tersebut tidak harus dicurigai mempunyai niat untuk melakukan tindakan terorisme seperti yang dilakukan beberapa pelaku terorisme.

"Maaf saya tidak bisa menyebut jumlah persisnya, tapi jumlahnya sekitar ratusan orang yang merupakan alumni kamp pelatihan militer. Tetapi dari jumlah alumni tersebut, hanya segelintir orang saja yang melakukan pengeboman. Apabila yang ratusan ini mempunyai pola pikir seperti itu, dipastikan keadaan makin kacau balau," ujarnya di Pesantren Al Muayad Solo, Kamis (29/4) seperti dilansir VIVAnews.

Selanjutnya Nasir mengatakan, bahwa kelompok terorisme yang ada saat ini kondisinya terlihat rapuh. Hal itu terlihat dari mudahnya beberapa anggota jaringan terorisme, yang mudah ditangkap Polisi. "Masak, di Aceh kemarin Polisi bisa menangkap dalam jumlah besar. Itu menandakan, kalau jaringan terorisme sekarang ini sudah rapuh," tuturnya.

Hanya saja, meskipun jaringannya sudah terlihat lemah tapi dari sisi ideologi dan padangan para pelaku terorisme belum mati. "Teroris yang tertangkap dan masuk penjara belum tentu ideologi mereka akan berubah. Bisa saja setelah keluar, mereka akan menjadi teroris lagi. Sebab itu, kita patus waspada," ujar Nasir

Dengan demikian, adanya Barisan Tolak Terorisme ini, Nasir memperingatkan kepada generasi muda terkait dengan bahaya terorisme. Pasalnya, anak muda menjadi target perekrutan terorisme. "Sekitar 500 pelaku terorisme yang sudah ditangkap, sebanyak 80 persen merupakan anak muda yang umurnya belasan tahun hingga tiga puluhan tahun. Sebagian besar kaum muda tersebut masih melajang," tutur Nasir.

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Astaga, DPR Usir Dirut PT Kereta Api

Posted: 29 Apr 2010 09:12 AM PDT

Jakarta, (tvOne) 

Komisi VI (bidang investasi) menolak kehadiran Direkur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignatius Jonan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (29/4). Penolakan itu dilakukan sebagai tindakan balasan atas sikap direksi KAI yang tidak berada di tempat saat anggota Komisi VI mengunjungi Kantor PT KAI pada Maret 2010.

Meskipun Dirut KAI sudah menjelaskan bahwa saat kunjungan itu dirinya berada di India untuk tugas resmi, namun anggota Komisi VI tidak bisa menerima alasan itu. Ketidakhadiran Dirut KAI pada kunjungan kerja Komisi VI itu, tetap dipersoalkan pimpinan rapat kerja Komisi VI DPR yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI, Ir Nurdin Tampubolon (Fraksi Partai Hanura)

"Waktu saya memimpin kunjungan kerja ke PT KAI, bahannya tidak ada, yang presentasi juga tidak ada. Silahkan diklarifikasi dulu dari Dirut KAI," kata Nurdin sebelum memulai memimpin rapat kerja Komisi VI DPR yang juga dihadiri Direksi PT Garuda, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT Angkutan Sungai Danau dan Perairan (ASDP) dan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA).

Setelah dipersoalkan Nurdin, akhirnya unsur pimpinan Komisi VI DPR menggelar pertemuan dan memutuskan untuk tidak memperkenankan Dirut PT KAI mengikuti rapat dengar pendapat. Sebaliknya Dirut PT KAI dipersilakan meninggalkan ruangan rapat Komisi VI DPR-RI.

Nurdin menegaskan, tujuan dari kunjungan kerja Komisi VI DPR-RI pada bulan Maret lalu adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari tangan pertama. "Tetapi ketika itu kita tidak mengetahui alasan kenapa Dirut KAI tidak datang. Alasannya pun tidak jelas," katanya

Ketidakhadiran dirut waktu itu dianggap sebagai sikap yang tidak menghargai kedatangan Komisi VI DPR . "Saya pikir semua pihak harus saling menghargai, apa lagi tujuan dari kunjungan kerja itu sangat subtansial. Ketika itu , Dirut Merpati pun tidak datang, tetapi alasannya jelas dan dapat kita pahami. Saya respek kepada Dirut Merpati. Tidak datang alasannya jelas," ujar Nurdin Tampubolon

Dirut PT KAI Ignatius Jonan menjelaskan, dirinya tidak bisa hadir pada saat kunjungan kerja Komisi VI ketika itu dikarenakan sedang melakukan kunjungan ke India untuk menghadiri seminar Asosiasi Perkeretaapin se-Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Namun, alasan itu tetap tidak mengubah sikap Komisi VI yang menolak kehadiran dirut BUMN itu. "Kita tidak bisa melanjutkan rapat kerja dengan PT Kereta Api, nanti kita undang kembali. Ini sesuai dengan hasil rapat konsultasi dengan tim tugas pokok dan fungsi (tupoksi)," kata Nurdin yang juga Ketua DPP Partai Hanura ini.

Mendengar ketegasan dari pimpinan sidang komisi VI DPR itu , Dirut PT KAI beserta stafnya tampak kecewa dan bangkit dari tempat duduk untuk meninggalkan ruangan.

Soal Merpati

Dalam rapat kerja Komisi VI DPR itu terungkap kondisi maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang sangat memprihatinkan. Disebutkan beberapa tahun terakhir, Merpati tidak memperoleh laba, kecuali pada tahun 2009 memperoleh laba, itupun kecil.

Akibatnya Merpati memiliki masalah keuangan. Jumlah aset Merpati tidak sampai Rp1 triliun, sementara kewajiban mencapai Rp2 triliun. "Saat ini sedang dilakukan negosiasi untuk penjadwalan ulang. Kami berharap Merpati bisa sehat dan mengikuti jejak Garuda untuk melakukan IPO serta membayar utang terutama kepada debitur BUMN," kata Dirut PT Merpati Nusantara Airlines Bambang Bhakti .

Menurut Bambang, sejak 2008 Merpati meninggalkan rute-rute di kawasan barat karena rute tersebut sangat kompetitif. Merpati untuk berkonsentrasi ke rute di kawasan tengah dan timur Indonesia.

Bambang memaparkan , strategi bisnis dalam penerbangan ke depan, Merpati berposisi sebagai feeder. Namun, yang masih menjadi kendala adalah pengadaan pesawat yang berkapasitas di bawah 20 penumpang, sejenis twin otter dan CASA.

Saat ini Merpati juga banyak menjalin kerjasama operasi dengan pemerintahan daerah tingkat II, seperti Sampit, Mamuju dan Bau-Bau. "Market untuk Merpati cukup banyak terutama untuk pesawat-pesawat kecil berkapasitas 30 atau 50 penumpang. Tahun 2008 kita telah melakukan restrukturisasi secara total, hasilnya Merpati dapat memperbaiki kinerja keuangan," kata Bambang. (Ant)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Jubir Wapres: Presiden Tak Intervensi Pemeriksaan Boediono

Posted: 29 Apr 2010 08:56 AM PDT

Jakarta, (tvOne)

Yopie Hidayat, juru bicara Wapres Boediono, membantah adanya intervensi Presiden SBY dalam pemberian keterangan Boediono ke KPK. Meskipun sebelum memberikan keterangan kepada KPK Boediono sempat bertemua dengan SBY, namun menurut Yopie, pertemuan tersebut bukanlah hal istimewa

"Presiden tidak pernah intervensi apa pun untuk persoalan dengan KPK," kata Yopie di Istana Wapres, Kamis (29/4). "Itu kesimpulan yang terlalu jauh, jangan ambil kesimpulan itu," lanjutnya.

Mengenai pemberian keterangan di Wisma Negara, menurut Yopie, merupakan persoalan teknis semata. Saat itu, Boediono memiliki agenda di Istana Presiden, sehingga pemeriksaan dianggap lebih mudah jika dilakukan di Wisma Negara. "Lagipula di lantai empat Wisma Negara kan ruang kerja Wapres juga," ujar Yopie.

Yopie pun membantah anggapan bahwa dengan pemeriksaan  di Komplek Istana Kepresidenan, maka secara simbolis presiden menyatakan dukungan kepada Boediono selama proses hukum terkait kasus Century. Yopie membantah, lokasi pemberian keterangan merupakan 'tekanan' yang dilakukan kepada KPK. "KPK tidak boleh ditekan. SBY juga tidak boleh intervensi apa pun," kata dia.

Bahkan, sebelum pemeriksaan pun Boediono menandatangani Prosedur Operasional Standar KPK. "Bahwa Pak Boediono tidak boleh memberikan apa pun kepada KPK. Itu SOP (Standart Operating Procedure) KPK," ujar Yopie. (VIVAnews)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Kemendiknas Jamin Peserta UN Ulangan Bisa Ikut Tes PTN

Posted: 29 Apr 2010 08:36 AM PDT

Jakarta, (tvOne)

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menjamin siswa yang ikut ujian nasional (UN) ulangan masih mempunyai kesempatan mengikuti seleksi masuk universitas dan berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi negeri.

"Peserta yang gagal pada UN tahap pertama sehingga harus mengulang pada 10-14 Mei nanti masih dapat berkuliah di perguruan tinggi negeri karena jadwal UN yang dimajukan dua minggu dapat mengakomodasi siswa yang lulus ujian ulangan untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri," kata Mendiknas Mohammad Nuh di Jakarta, Kamis(29/4).

Ia mengatakan pendaftaran yang masih bisa diikuti siswa, yakni seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) yang masih akan membuka pendaftaran dalam waktu yang relatif cukup panjang.

Mendiknas menuturkan bahwa pelaksanaan SNMPTN 2010 pada hari Rabu (16 Juni 2010) untuk jenis ujian tes potensi akademik dan tes bidang studi dasar, kemudian pada hari Kamis (17 Juni 2010) untuk jenis ujian tes bidang studi IPA dan tes bidang studi IPS.

Sementara itu, kata M. Nuh, ujian dan tes keterampilan akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu (18 dan 19 Juni 2010). Dijelaskan pula, pendaftarannya secara online melalui internet pada tanggal 2 Mei 2010 pukul 08.00 WIB sampai dengan 31 Mei 2010 pukul 16.00 WIB.

"Pendaftaran susulan secara online dibuka kembali pada tanggal 10-12 Juni 2010, khusus bagi lulusan SMA/MA/SMK/MAK yang mengikuti UN ulangan," kata Mendiknas menegaskan.

Dengan dimajukan waktu UN, kata dia, pendaftaran mandiri yang dilaksanakan perguruan tinggi negeri manapun juga masih dapat diakses oleh siswa peserta ujian ulangan. Bahkan, sebelum UN dilakukan pun siswa sudah bisa mendaftar.

"Perguruan tinggi negeri manapun sudah memahami kalau UN tahun ini ada dua tahap. Mereka juga tahu kalau hasil kelulusan baru dapat dipastikan usai ujian tahap kedua nanti. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran berlebih," katanya menandaskan.

Menyinggung kemungkinan siswa yang gagal pada UN ulangan, M. Nuh menegaskan bahwa pendaftar ke perguruan tinggi negeri juga bisa mengikuti ujian paket C yang statusnya setara dengan ujian ulangan sehingga siswa bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri yang diminati.

Pengelola beberapa perguruan tinggi negeri, seperti universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) telah menyatakan kesediaannya untuk memberi peluang bagi siswa yang gagal UN pada tahap pertama untuk mengikuti seleksi masuk ke PTN tersebut. (Ant)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)