Senin, 26 April 2010

Misbakhun Resmi Ditahan

Misbakhun Resmi Ditahan

Misbakhun Resmi Ditahan

Posted: 26 Apr 2010 09:50 AM PDT

Jakarta, (tvOne)

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muchamad Misbakhun akhirnya ditahan pihak di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Kabar penahanan itu datang dari Anggota Tim 9, Akbar Faisal yang malam ini menjenguk Misbakhun di Mabes Polri. "Kami dapat kabar, saudara Misbakhun ditahan dan kami ingin melihat," ujar Akbar sebelum memasuki ruang Bareskrim Mabes Polri, Senin (26/4).

Akbar yang berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu mengaku kaget, begitu mendengar penahanan Misbakhun. "Kami akan memberikan dukungan moril kepada dia," tuturnya seperti dilansir VIVAnews.

Menurutnya penahanan itu sangat membingungkan, karena terkait tuduhan pemalsuan dokumen. "Saya agak bingung juga, karena awalnya tuduhan mengenai LC (Letter of Credit) bodong, tapi kok bergeser ke situ," kata Akbar.

Akbar mengakui, mengetahui penahanan itu dari Misbakhun. "Ketika Saya mau pulang, saya diberitahu kalau dia ditahan," ujarnya.

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Survei UI: Malaysia Ancaman Utama Keamanan Indonesia

Posted: 26 Apr 2010 09:18 AM PDT

Jakarta, (tvOne)

Mayoritas mahasiswa FISIP Universitas Indonesia yang mengikuti survei tentang pengetahuan dan persepsi mereka terhadap komunitas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara menganggap Malaysia sebagai "ancaman keamanan utama" Indonesia.

Dari 250 mahasiswa berusia 17-23 tahun yang mengikuti survei diselenggarakan dosen senior FISIP UI, Edy Prasetyono,PhD pada Februari dan Maret 2010, sebanyak 120 orang atau 48 persen memilih Malaysia menjadi ancaman keamanan utama Indonesia.

Hasil survei diungkapkan Edy Prasetyono yang juga Wakil Dekan FISIP Universitas Indonesia (UI) dalam seminar tentang "Pengetahuan dan Persepsi Mahasiswa terhadap Komunitas ASEAN 2015" di kampus UI Depok, Senin.

Selain Malaysia, empat negara lainnya yang dipersepsi mahasiswa FISIP UI sebagai ancaman keamanan utama bagi Indonesia adalah Amerika Serikat (27,6 persen), China (12 persen), Australia dan Singapura (masing-masing 3,6 persen).

Sebanyak 69,6 persen responden survei itu juga menilai Malaysia sebagai pesaing Indonesia di era globalisasi di samping China.

Hasil survei itu menegaskan bahwa Malaysia dipandang banyak responden sebagai negara yang "harus diantisipasi Indonesia" dalam konteks persaingan global, kata Edy Prasetyono dalam seminar yang juga menghadirkan Peneliti Lembaga Studi Strategis Indonesia Bantarto Bandoro,MA itu.

Selain itu Malaysia termasuk salah satu dari sepuluh negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang paling dikenal mayoritas mahasiswa FISIP UI.

ASEAN beranggotakan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Singapura, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Laos.

Sebanyak 95,6 persen responden menempatkan Malaysia sebagai negara anggota ASEAN yang paling dikenal disusul Singapura (93,2 persen) dan Thailand (51,6 persen), kata Prasetyono.

Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa pengetahuan kalangan mahasiswa FISIP UI tentang ASEAN "relatif memadai" terbukti dari kemampuan mereka mengidentifikasi bendera ASEAN (94 persen), sepuluh negara anggota ASEAN (79,2 persen), tahun pendirian ASEAN (68 persen) dan kemampuan mereka mengenal baik ASEAN (92 persen).

Hanya saja, kendati negara-negara anggota perhimpunan regional yang didirikan di Bangkok pada 1967 itu dianggap banyak responden memiliki "karakteristik yang cenderung serupa di bidang sosial-budaya", dari aspek politik, keamanan dan ekonomi, ASEAN dipersepsi memiliki karakter yang berbeda satu sama lain.

Edy Prasetyono mengatakan, dipandang dari aspek kesamaan, sosial budaya menempati urutan pertama disusul politik keamanan dan ekonomi.

Dalam konteks ini, hasil survei menunjukkan bahwa kesamaan di bidang sosial-budaya tidak berkorelasi positif dengan kesamaan sistem politik yang demokratis maupun tingkat pertumbuhan ekonomi.

Dalam seminar yang diselenggarakan FISIP UI bersama Pusat kajian Global Civil Society (Pacivis) itu, Bantarto Bandoro memaparkan pandangan akademisnya tentang sejumlah kecenderungan dan perkembangan masa depan keamanan, diplomasi pertahanan dan komunitas keamanan-politik ASEAN tahun 2015.(ANT)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Komisi X Dukung Evaluasi UN

Posted: 26 Apr 2010 09:17 AM PDT

Jakarta, (tvOne)

Komisi X DPR mendukung pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap hasil Ujian Negara atau UN tahun ini. "Kita belum tahu kemana nanti ujungnya. Tak menutup kemungkinan eksistensi UN itu sendiri juga akan kita evaluasi dengan titik tolak dari hasil UN sekarang," kata anggota Komisi X, M Hanif Dhakiri Jakarta, Senin (26/4).

Sebagai salah satu model evaluasi pendidikan, menurut Hanif Dhakiri , UN bukanlah harga mati, artinya masih bisa dibicarakan ulang. "Kalau masih relevan, ya, kita pertahankan. Kalau tidak, ya, harus dicari alternatif yang lebih baik dan tepat. Tapi semua harus dibicarakan bersama antara pemerintah dengan Komisi X dengan tetap berpijak pada kepentingan rakyat secara berkeadilan," kata Sekretaris Fraksi PKB itu.

Menurut Hanif, penurunan tingkat kelulusan UN dari 93,74 persen di tahun 2009 menjadi 89,88 persen pada tahun ini bisa disebabkan setidaknya dua kemungkinan. Pertama, karena kinerja pengawasan pemerintah lebih baik dari sebelumnya. "Sehingga berpengaruh terhadap turunnya angka kelulusan yang pada tahun sebelumnya banyak diwarnai kecurangan," katanya.

Kemungkinan kedua, penurunan angka kelulusan UN disebabkan oleh belum sesuainya materi UN dengan konteks pengajaran di sekolah. "Berarti ada gap(kesenjangan, red) antara materi yang diujikan dengan materi yang diajarkan. Konteks pengajaran di sekolah ini terkait erat dengan masalah mutu di setiap sekolah yang kita tahu persis berbeda-beda keadaannya," katanya.

Logikanya, kata Hanif, materi UN yang sama mestinya diterapkan kepada sekolah dengan standar mutu yang sama pula. Faktanya, mutu sekolah tidak semuanya memenuhi standar, sementara materi UN sama semua. "Disini timbul kesenjangan yang boleh jadi memengaruhi tingkat kelulusan UN. Jika ini penyebabnya, berarti perlu dilakukan evaluasi terhadap program pengembangan mutu setiap satuan pendidikan, apakah sudah tepat sasaran atau belum," katanya.

Namun, tambah Hanif, itu baru kemungkinan, sehingga perlu kajian lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk mencari sebab mendasar dari turunnya angka kelulusan UN tahun ini. Betapapun, pemerintah tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan agar ke depan bisa ditemukan jalan keluar yang lebih tepat untuk meningkatkan prestasi siswa, sekaligus memenuhi target nasional.(ANT)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Delegasi Hamas Cari Dukungan ke DPR

Posted: 26 Apr 2010 09:12 AM PDT

Jakarta, (tvOne)

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung langkah Hamas dalam memperjuangkan hak-hak warga Palestina melalui lobi internasional. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Anis Matta melalui siaran persnya di Jakarta, Senin (26/4).

Anis hari ini telah menerima kunjungan dari delegasi Hamas. Selain Anis , sejumlah pimpinan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) ikut menjadi tuan rumah, antara lain Ketua BKSAP Hidayat Nur Wahid,  beserta dua Wakil Ketua yaitu Muhammad Najib dan Nurhayati Ali Assegaf. Hadir pula, Ketua Kaukus Anggota DPR untuk Palestina Al Muzammil Yusuf dan anggotanya Ma'mur Hasanuddin.

Dalam kesempatan itu, delegasi Hamas diwakili tiga pejabat biro politik, yaitu Muhamed Naser, Munir Said, dan Khaled Ahmad. Hamas menyatakan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Rakyat Indonesia yang tak henti-hentinya memberi dukungan untuk kemerdekaan rakyat Palestina.  

"Kami sangat menghargai pengakuan Indonesia terhadap eksistensi Hamas, tetapi kami jauh lebih menghargai pengakuan terhadap bangsa Palestina," kata Mohamed Naser, pimpinan rombongan. 

Ia menyatakan bahwa kunjungan tersebut adalah bagian dari road-show Hamas ke sejumlah negara untuk mendapat dukungan politik secara internasional.

Sebelumnya, Hamas telah melakukan kunjungan serupa ke sejumlah negara sahabat dan berhasil mendapat dukungan politik antara lain dari Rusia, sejumlah negara Eropa, dan Asia. Bahkan, dukungan datang dari mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter. 
"Meski tak dipungkiri ada intervensi pemerintah AS untuk menghalangi Hamas," ujarnya.

Seperti diketahui, Hamas merupakan pemenang pemilu paling demokratis di Palestina pada 2006, namun kemenangan ini disangkal AS, bahkan mencap Hamas sebagai 'teroris'. Tak hanya itu, AS juga membantu faksi yang kalah pemilu untuk memerangi Hamas dengan menangkapi anggota parlemen dan menteri-menteri Hamas. 

"AS menghianati sendiri demokrasi yang mereka agungkan, namun bukan Hamas yang merasa dihianati, tapi penghianatan terhadap pilihan rakyat Palestina," kata Naser.  

Ia menambahkan, tidak ada alasan untuk tidak mendukung Hamas. "Karena gerakan ini adalah gerakan dan kekuatan politik yang mendapatkan dukungan suara mayoritas masyarakat Palestina, seperti pemilu lalu," ujarnya.

Presiden Amerika Barack Obama secara terbuka dalam pidatonya mengatakan bahwa Hamas adalah partai politik yang harus di akui eksistensinya.

Para anggota DPR yang hadir pun lantas mendukung dan mendorong Hamas agar membuka kantor perwakilan di Indonesia. "Pada dasarnya Hamas dapat membuka perwakilan di negara sahabat di luar kedutaan besarnya," kata Anis Matta. Ia menyontohkan, beberapa negara seperti Malaysia yang sudah memberlakukan hal tersebut.

Di akhir pertemuan, Naser menambahkan, bahwa tujuan road-show Hamas ini adalah untuk memperjuangkan pengakuan dunia internasional  terhadap kedaulatan Palestina. "Saat ini adalah masa paling kritis bagi bangsa Palestina, karena upaya-upaya Israel me-yahudi-kan seluruh Palestina," kata dia.

Menurutnya, Israel kini berupaya merubah demografi penduduk asli Palestina dengan  memperbanyak jumlah warga Yahudi dan terus menambah pemukiman-pemukiman ilegalnya dengan merampas tanah-tanah warga Palestina, di samping upaya merobohkan kiblat pertama umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsha. (Ant)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)