Jumat, 14 Mei 2010

Pemerintah Antisipasi Kedatangan Obama pada Juni

Pemerintah Antisipasi Kedatangan Obama pada Juni

Pemerintah Antisipasi Kedatangan Obama pada Juni

Posted: 14 May 2010 10:47 AM PDT

Jakarta (tvOne)

Pemerintah Indonesia mengantisipasi rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama ke Indonesia pada Juni 2010. "Meskipun belum ada jadwal yang pasti, namun Pemerintah Indonesia tengah mengantisipasi rencana kunjungan pada pertengahan atau akhir Juni," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah di Jakarta, Jumat (14/5).

Sekalipun pihak Gedung Putih belum mengeluarkan tanggal pasti kedatangan Obama, namun menurut jubir Kemlu, Pemerintah Indonesia tetap melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Barack Obama sebelumnya berencana melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada akhir Maret 2010.

Presiden kulit hitam pertama AS itu juga bermaksud, membawa serta istri dan kedua anak perempuannya. Namun ia menunda rencananya ke Indonesia, setelah adanya keluhan dari kalangan anggota DPR asal Demokrat yang merasa dipaksa segera menuntaskan pemungutan suara soal layanan kesehatan agar Obama dan keluarga bisa berangkat ke Indonesia.

Sebelumnya selain melakukan kunjungan kerja Obama yang memiliki ayah tiri orang Indonesia dan pernah tinggal di Menteng, Jakarta di masa kecilnya itu bermaksud melakukan kunjungan nostalgia ke sejumlah tempat di Indonesia. (ant)

Five Filters featured article: The Art of Looking Prime Ministerial - The 2010 UK General Election. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Kemenlu Pastikan Tak Ada Travel Warning ke Indonesia

Posted: 14 May 2010 10:41 AM PDT

Sementara itu, Polisi Antiteror Kepolisian Negara RI kembali membekuk kelompok yang diduga terkait dengan terorisme pada Rabu dan Kamis (14/5) di beberapa wilayah. Sejauh ini polisi telah menangkap sedikitnya 11 orang, lima di antaranya tewas ditembak saat penyergapan.

Polri beralasan, sasaran berusaha melawan saat hendak ditangkap sehingga terpaksa ditembak. Mereka diduga terlibat dalam pelatihan bersenjata di Aceh Besar pada Februari. Sejauh ini, tiga orang yang ditembak itu diduga Saptono, Maulana, dan Hasbi. Sedangkan Kamis (14/5) kemarin, tim polisi antiteror menggerebek kios setrum aki di RT 3 RW 6 Dusun Gondang, Desa Baki Pandeyan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sekitar pukul 08.30 WIB. Polri menangkap tiga orang dalam operasi di lokasi itu.

Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Zainuri Lubis merinci, pada Rabu siang, polisi menembak mati tiga orang di Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur. Pada petang harinya, polisi menyergap tiga orang di Cikampek, dua di antaranya ditembak mati. Polisi juga menangkap dua orang di Bekasi dalam keadaan hidup. Dengan demikian, delapan orang dibekuk pada hari Rabu tersebut.

Pada Kamis, penyergapan berlanjut di kios setrum aki di RT 3 RW 6 Dusun Gondang, Desa Baki Pandeyan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sekitar pukul 08.30. Polri menangkap tiga orang dalam operasi di lokasi itu. Tiga orang yang ditangkap dalam keadaan hidup, diketahui bernama Erwin (22).

Kepala Polri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengatakan, operasi yang dijalankan polisi antiteror ini bagian dari kelanjutan operasi penggerebekan teroris di Aceh serta penangkapan 12 orang yang sebelumnya diduga terkait teroris sebelumnya di Jakarta dan Bekasi pada awal Mei.

Namun Zainuri mengatakan, dari 12 orang yang ditangkap pada awal Mei tersebut, hanya tiga orang yang ditahan karena ada bukti awal keterlibatan terorisme, sementara yang lainya dibebaskan. (ant)

Five Filters featured article: The Art of Looking Prime Ministerial - The 2010 UK General Election. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Pemilu Kada Ngawi Tunda Kegiatan Sensus Empat Hari

Posted: 14 May 2010 09:13 AM PDT

Ngawi, (tvOne).

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu Kada) Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, berdampak pada penundaan kegiatan sensus penduduk di wilayah setempat selama empat hari.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Ngawi, Widarto Adi, mengakui kegiatan sensus penduduk tertunda selama empat hari sejak masa tenang hingga hari pemungutan suara lalu, saat ditemui Jumat, (14/5). "Sejak masa tenang pada tanggal 9 Mei-11 Mei dan saat pencoblosan pada tanggal 12 Mei, terpaksa tidak ada kegiatan sensus karena aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa yang menjadi mitra kerja BPS juga ikut memantau pilkada," ujarnya.

Menurut Widiarto, penundaan itu telah dilaporkan kepada BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Pusat, bahkan kedua pihak itu telah menyetujui penundaan itu. Untuk memenuhi target pelaksanaan sensus yang sudah harus berakhir pada tanggal 31 Mei mendatang, pihak BPS Ngawi telah memajukan tanggal pelaksanaan sensus penduduk beberapa lebih awal dari yang ditetapkan nasional, yakni 1 Mei.

"Atas izin dari BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Pusat, kami sudah melakukan sensus sejak 24 April lalu dan nanti terakhir sensus tetap 31 Mei. Itu sebagai ganti kegiatan yang tertunda selama pilkada," katanya.

Selain telah mendapatkan izin dari pusat, penundaan beberapa hari kegiatan sensus penduduk juga telah sesuai peraturan daerah untuk daerah yang sedang mengelar pemilihan kepala daerah supaya tidak boleh ada kegiatan lain karena khawatir dimanfaatkan untuk kepentingan politik, jelas Widiarto. "Ada ketakutan jika petugas sensus yang rata-rata terdiri atas perangkat itu justru dituduh melakukan pelanggaran pemilu jika tetap melakukan kegiatan sensus penduduk ke rumah-rumah warga," katanya.

Dalam kesempatan itu, dia mengatakan BPS Ngawi saat ini masih kekurangan 16.000 stiker untuk dipasangkan di rumah-rumah warga sehingga rumah-rumah yang telah didatangi petugas sensus pada tahap pertama masih ada yang belum dipasangi stiker. "Rumah-rumah tersebut akan dipasangi stiker oleh petugas saat stiker yang telah dipesan dari pusat itu datang. Saat ini kami masih menunggu kedatangan stiker tersebut," katanya.

Dia menyebutkan kekurangan stiker tersebut disebabkan prediksi awal jumlah stiker yang dibutuhkan memang kurang dari kenyataan jumlah bangunan rumah tangga di lapangan. Dari pendataan tahap awal, kata dia, diperoleh hasil sementara ada 248.792 rumah tangga di Ngawi, sedangkan jumlah stiker tidak sebanyak itu. Untuk pendataan tahap pertama pada 1-8 Mei lalu sudah selesai 100 persen, sedangkan untuk pendataan yang lebih rinci tahap kedua sudah mencapai 45,31 persen.

Kegiatan sensus penduduk di Ngawi, BPS setempat telah mengerahkan sebanyak 2.092 petugas sensus yang terdiri atas petugas cacah lapangan (PCL), kordinator tim (kortim), dan kordinator lapangan (korlap). Jumlah tersebut tersebar di 217 desa dan kelurahan di 19 kecamatan yang ada di Ngawi. (Ant)

Five Filters featured article: The Art of Looking Prime Ministerial - The 2010 UK General Election. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Menkopolhukam: Pemerintah Segera Revisi UU Terorisme

Posted: 14 May 2010 08:43 AM PDT

Jakarta, (tvOne).

Pemerintah akan segera merevisi UU No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme untuk lebih mengoptimalkan pemberantasan kejahatan yang meresahkan masyarakat itu, ungkap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, (12/5) bersama Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri.

Menkopolhukam mengatakan, revisi itu dilakukan karena ada beberapa hal yang masih belum tercantum dalam undang-undang itu sehingga perlu ada penegasan sebagai payung hukum. "UU itu akan dievaluasi dengan perubahan-perubahan yang antara lain bagaimana bisa mencegah terorisme," ujarnya.

Selain itu, UU itu akan memperluas soal pihak-pihak yang ikut membantu terorisme terutama untuk menjerat para penyandang dana. Aturan pidana dalam aturan itu juga akan direvisi.

Djoko menegaskan, untuk memberantas terorisme, pemerintah belum berpikir untuk membuat undang-undang keamanan dalam negeri semacam "internal security act" (ISA) sebagaimana yang diberlakukan di Malaysia.

Dengan ISA, Malaysia bisa menahan seseorang selama dua tahun tanpa proses hukum dengan alasan membahayakan keamanan negara. "Kita tidak ada pikiran untuk memberlakukan ISA. Evaluasi UU N0 15 tahun 2003 akan dilakukan untuk memperkuat pemberantasan terorisme. Bagian yang masih lemah akan diperkuat," ujarnya.

Sementara itu, Kapolri mendukung penuh revisi UU itu karena aturan itu masih membuat penyidik Polri kedodoran dalam bekerja sebab dibatasi waktu hanya tujuh hari untuk memeriksa orang yang dicurigai terlibat terorisme. Dalam UU itu, Polri berwenang memeriksa orang yang diduga terlibat terorisme selama tujuh hari tanpa didampingi pengacara.

Jika selama itu, tidak ada bukti maka yang ditangkap harus dilepaskan sedangkan yang terlibat baru ditahan resmi di hari ke delapan setelah penangkapan. "Waktu tujuh hari sangat singkat. Anggota saya `keponthal-ponthal` (kedodoran) untuk bisa mengungkap teror," kata mantan Kapolda Sumut dan Kalsel itu.

Kapolri menilai, pemeriksaan selama tujuh hari tanpa pengacara itu tidak bisa disebut melanggar hak asasi manusia karena harus memperhatikan hak asasi orang lain karena ada hak warga lain untuk tidak menjadi sasaran teror. "Mudah-mudahan revisi UU itu akan masuk DPR pada tahun 2010 atau 2011," ujar mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu. (Ant)

Five Filters featured article: The Art of Looking Prime Ministerial - The 2010 UK General Election. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)