Kamis, 06 Januari 2011

Polri Pastikan Foto Paspor Sony Laksono Mirip Gayus

Polri Pastikan Foto Paspor Sony Laksono Mirip Gayus


Polri Pastikan Foto Paspor Sony Laksono Mirip Gayus

Posted: 06 Jan 2011 07:55 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Mabes Polri memastikan paspor atas nama Sony Laksono, mirip terdakwa Gayus HP Tambunan. Polri pun langsung membentuk tim guna melakukan penyidikan atas kasus tersebut.

"Tidak diragukan lagi," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Anton Bachrul Alam, di Jakarta, Kamis (6/1).

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar mengatakan tim gabungan melakukan penyidikan terkait dugaan orang mirip Gayus dengan atas nama Sony Laksono.

Tim gabungan dari Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melakukan dan mengetahui adanya dokumen atau catatan perjalanan ke luar negeri atas nama Sony Laksono dengan wajah mirip mantan pegawai Ditjen Pajak tersebut.

Boy mengatakan, pengecekan paspor atas nama Gayus sudah dilakukan dan nama tersebut sudah tidak ada. "Paspor milik Gayus mulai berlaku pada 2008 sampai 2013, sudah disita saat Gayus dibawa pulang dari Singapura," kata Boy.

Penyidik Polri mendapat informasi bahwa paspor atas nama Sony Laksono awalnya diperuntukkan bagi Margareta, ujarnya.

"Dari hasil penelitian manifes terdapat seseorang berinisial Sony Laksono yang bepergian ke luar negeri menggunakan pesawat Mandala pada tanggal 24 September 2010 tujuan Macau dan pada 30 September 2010 menggunakan AirAsia," kata Boy. Polri saat ini masih menyelidiki keberadaan paspor asli atas nama Sony Laksono tersebut. (Ant)

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured site: So, Why is Wikileaks a Good Thing Again?.

PLN Akan Kurangi Pemakaian BBM Satu Juta Kiloliter

Posted: 06 Jan 2011 07:50 AM PST

 

Jakarta, (tvOne).

PT PLN (Persero) menargetkan pengurangan pemakaian bahan bakar minyak sedikitnya satu juta kiloliter per tahun. 

Dirut PLN Dahlan Iskan mengatakan, pengurangan BBM bisa dilakukan menyusul beroperasinya sejumlah pembangkit program 10.000 MW mulai tahun 2011. 

"Tahun ini berkurang satu juta kiloliter, tahun depan sebesar itu juga," katanya di Jakarta, Kamis, (5/1). 

Menurut Dahlan, sejumlah pembangkit berbahan bakar minyak seperti PLTGU Tambak Lorok, Semarang, PLTGU Tanjung Priok, Jakarta, PLTGU Muara Karang, Jakarta, dan PLTGU Muara Bekasi, Jabar akan dihentikan. 

Selanjutnya, pasokan listrik di wilayah tersebut digantikan PLTU-PLTU program 10.000 MW. 

Dahlan mencontohkan, PLTU program 10.000 MW yakni Suralaya, Banten 625 MW dan Paiton, Jatim 660 MW yang akan memasok listrik ke kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Surabaya, Semarang, dan Jakarta melalui sistem interkoneksi Jawa-Bali berkapasitas 500 kV. 

Sebelumnya, pasokan listrik di Semarang berasal dari PLTGU Tambak Lorok 1.000 MW dan tidak mengambil dari sistem 500 kV. "Jakarta juga sedikit mengambil dari 500 kV. Lebih banyak dari PLTU Muara Karang, Tanjung Priok, dan Muara Tawar," ujar Dahlan. 

Nantinya, listrik Semarang dan Jakarta akan lebih banyak dipasok dari sistem 500 kV. Untuk menunjang rencana tersebut di Semarang tengah dibangun tambahan satu trafo guna melengkapi dua trafo yang sudah ada di Ungaran. 

"Kalau trafo sudah terpasang, Semarang bisa mendapat pasokan 400 MW dari sistem 500 kV dan salah satu mesin PLTGU Tambak Lorok bisa dimatikan," ujarnya. 

Kemudian, Semarang juga akan mendapat tambahan 600 MW setelah beroperasinya PLTU 10.000 MW di Rembang berkapasitas 2x315 MW. Pasokan listrik PLTU Rembang masuk ke Semarang melalui sistem 150 kV. 

"Semarang akan dapat 1.000 MW yang berasal dari sistem 500 kV sebanyak 400 MW dan 600 MW dari Rembang. Dengan demikian, PLTGU Tambak Lorok akan dimatikan semua pada pertengahan 2011," katanya. 

PLTGU Tambak Lorok akan dijadikan sebagai cadangan saat terjadi gangguan listrik. 

Hal serupa juga dilakukan di Jakarta dengan menambah tujuh trafo di antaranya di Gandul, Bekasi, Cibatu, dan Depok yang akan dapat menerima pasokan listrik dari sistem 500 kV dan PLTU 10.000 MW. "Trafo-trafo itu sedang dalam proses pemasangan," ujar Dahlan. (Ant)

Jakarta, (tvOne).

PT PLN (Persero) menargetkan pengurangan pemakaian bahan bakar minyak sedikitnya satu juta kiloliter per tahun. 

Dirut PLN Dahlan Iskan mengatakan, pengurangan BBM bisa dilakukan menyusul beroperasinya sejumlah pembangkit program 10.000 MW mulai tahun 2011. Tahun ini berkurang satu juta kiloliter, tahun depan sebesar itu juga," katanya di Jakarta, Kamis, (5/1). 

Menurut Dahlan, sejumlah pembangkit berbahan bakar minyak seperti PLTGU Tambak Lorok, Semarang, PLTGU Tanjung Priok, Jakarta, PLTGU Muara Karang, Jakarta, dan PLTGU Muara Bekasi, Jabar akan dihentikan. Selanjutnya, pasokan listrik di wilayah tersebut digantikan PLTU-PLTU program 10.000 MW. 

Dahlan mencontohkan, PLTU program 10.000 MW yakni Suralaya, Banten 625 MW dan Paiton, Jatim 660 MW yang akan memasok listrik ke kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Surabaya, Semarang, dan Jakarta melalui sistem interkoneksi Jawa-Bali berkapasitas 500 kV. 

Sebelumnya, pasokan listrik di Semarang berasal dari PLTGU Tambak Lorok 1.000 MW dan tidak mengambil dari sistem 500 kV. "Jakarta juga sedikit mengambil dari 500 kV. Lebih banyak dari PLTU Muara Karang, Tanjung Priok, dan Muara Tawar," ujar Dahlan. 

Nantinya, listrik Semarang dan Jakarta akan lebih banyak dipasok dari sistem 500 kV. Untuk menunjang rencana tersebut di Semarang tengah dibangun tambahan satu trafo guna melengkapi dua trafo yang sudah ada di Ungaran. 

"Kalau trafo sudah terpasang, Semarang bisa mendapat pasokan 400 MW dari sistem 500 kV dan salah satu mesin PLTGU Tambak Lorok bisa dimatikan," ujarnya. 

Kemudian, Semarang juga akan mendapat tambahan 600 MW setelah beroperasinya PLTU 10.000 MW di Rembang berkapasitas 2x315 MW. Pasokan listrik PLTU Rembang masuk ke Semarang melalui sistem 150 kV. 

"Semarang akan dapat 1.000 MW yang berasal dari sistem 500 kV sebanyak 400 MW dan 600 MW dari Rembang. Dengan demikian, PLTGU Tambak Lorok akan dimatikan semua pada pertengahan 2011," katanya. 

PLTGU Tambak Lorok akan dijadikan sebagai cadangan saat terjadi gangguan listrik. 
Hal serupa juga dilakukan di Jakarta dengan menambah tujuh trafo di antaranya di Gandul, Bekasi, Cibatu, dan Depok yang akan dapat menerima pasokan listrik dari sistem 500 kV dan PLTU 10.000 MW. "Trafo-trafo itu sedang dalam proses pemasangan," ujar Dahlan. (Ant)

 

at

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured site: So, Why is Wikileaks a Good Thing Again?.

BNP2TKI Usut Dugaan Menteri Malaysia Perkosa TKW

Posted: 06 Jan 2011 06:27 AM PST

 

Cipanas, (tvOne).

Dugaan kasus pemerkosaan TKI inisial RB (46) yang melibatkan Menteri Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan Malaysia, Rais Yatim akan diusut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 

"Kami siap menangani kasus ini jika benar dengan mengedepankan pemulihaan hak-hak korban," kata Jumhur saat ditanya wartawan di sela-sela Rakernis BNP2TKI, di Cipanas, Jawa Barat, Kamis, (6/1). 

RB dikabarkan pernah bekerja di Malaysia sejak 1999 dan kembali ke kampung halamannya di Desa Pagelak RT 03 RW 02 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah pada Maret 2007. 

RB, isteri dari Sukirman dan ibu dua anak bernama Monika Umami dan Agustina Umami, pernah bekerja di rumah Rais Yatim. 

Pada September 2007, RB sempat diwawancarai wartawan dan dia membantah telah diusir majikannya di Malaysia melainkan pulang ke kampung halamannya atas kehendak sendiri. 

Jumhur siap memperjuangkan hak-hak alias RB yang diduga mendapat perlakuan tak patut dari Rais Yatim pada 2007. 

Rais Yatim, melalui Kantor Berita Malaysia Bernama dan sejumlah media di negeri jiran itu, telah membantah dugaan tersebut. 

Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat telah menugaskan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah AB Rochman untuk menemui RB dan keluarganya di Banjarnegara, Jawa Tengah. 

Jumhur mengatakan hingga kini belum ada laporan ke pihak Kepolisian baik di Malaysia atau di Indonesia. 

"Namun demikian, pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap TKI maupun WNI di manapun dia berada. Karena itu, jika korban merasa dirugikan BNP2TKI siap memfasilitasi menyelesaikan kasus ini sesuai hukum yang berlaku," katanya. 

BNP2TKI, kata Jumhur, akan melakukan koordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur dan pihak-pihak terkait, untuk menyelesaikan kasus itu. (Ant)

Cipanas, (tvOne).

Dugaan kasus pemerkosaan TKI inisial RB (46) yang melibatkan Menteri Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan Malaysia, Rais Yatim akan diusut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 

"Kami siap menangani kasus ini jika benar dengan mengedepankan pemulihaan hak-hak korban," kata Jumhur saat ditanya wartawan di sela-sela Rakernis BNP2TKI, di Cipanas, Jawa Barat, Kamis, (6/1). 

RB dikabarkan pernah bekerja di Malaysia sejak 1999 dan kembali ke kampung halamannya di Desa Pagelak RT 03 RW 02 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah pada Maret 2007. 

RB, isteri dari Sukirman dan ibu dua anak bernama Monika Umami dan Agustina Umami, pernah bekerja di rumah Rais Yatim. 

Pada September 2007, RB sempat diwawancarai wartawan dan dia membantah telah diusir majikannya di Malaysia melainkan pulang ke kampung halamannya atas kehendak sendiri. 
Jumhur siap memperjuangkan hak-hak alias RB yang diduga mendapat perlakuan tak patut dari Rais Yatim pada 2007. 

Rais Yatim, melalui Kantor Berita Malaysia Bernama dan sejumlah media di negeri jiran itu, telah membantah dugaan tersebut. 

Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat telah menugaskan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah AB Rochman untuk menemui RB dan keluarganya di Banjarnegara, Jawa Tengah. 

Jumhur mengatakan hingga kini belum ada laporan ke pihak Kepolisian baik di Malaysia atau di Indonesia. 

"Namun demikian, pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap TKI maupun WNI di manapun dia berada. Karena itu, jika korban merasa dirugikan BNP2TKI siap memfasilitasi menyelesaikan kasus ini sesuai hukum yang berlaku," katanya. 

BNP2TKI, kata Jumhur, akan melakukan koordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur dan pihak-pihak terkait, untuk menyelesaikan kasus itu. (Ant)

 

at

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured site: So, Why is Wikileaks a Good Thing Again?.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar