Senin, 26 Oktober 2009

Golkar Pahami Rencana Presiden Tetapkan Wakil Menteri

Golkar Pahami Rencana Presiden Tetapkan Wakil Menteri

Golkar Pahami Rencana Presiden Tetapkan Wakil Menteri

Posted: 26 Oct 2009 05:41 AM PDT

Jakarta, (tvOne)

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, Fraksi Partai Golkar bisa memahami rencana Presiden Susilo Bambang Yudhyono yang akan menetapkan sejumlah wakil menteri untuk mendampingi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. "Kami bisa memahami sejumlah menteri yang beban tugasnya sangat berat perlu didampingi wakil menteri," kata Priyo Budi Santoso di gedung DPR Senayan Jakarta, Senin.

Priyo mengatakan, keberadaan wakil menteri itu tidak menjadi masalah karena diatur dalam undang-undang No.39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Jika Presiden mengangkat sejumlah wakil menteri maka Fraksi Partai Golkar akan mengapresiasi dan tidak mempermasalahkannya.

"Di jaman Presiden Soeharto juga pernah ada posisi menteri muda di sejumlah pos menteri," kata ketua Fraksi Partai Golkar DPR 2004-2009 ini. Namun karena posisinya menteri muda, kata dia, kemudian terjadi dualisme kepemimpinan dan program yang tumpang tindih, sehingga Presiden Yudhoyono saat ini lebih baik menempatkan posisi wakil menteri.

Ketika ditanya pos menteri apa saja yang beban tugasnya sangat berat sehingga membutuhkan wakil menteri, menurut dia, antara lain menteri keuangan dan menteri luar negeri. Pertimbangannya, menteri keuangan tugasnya sangat berat seperti mengejar target di sektor pajak dan mengatur stabilitas moneter.

Sedangkan menteri luar negeri, kata dia, tugas-tugasnya banyak yang mengharuskan menteri luar negeri berada di luar negeri, sehingga diperlukan wakil menteri untuk mengkoordinir pekerjaan di departemen luar negeri. "Persoalan wakil menteri bukan persoalan cukup atau tidak cukup, tapi persoalan perlu atau tidak perlu," kata ketua DPP Partai Golkar ini. Soal kewenangan calon menteri, menurut dia, untuk tugas-tugas yang diwakili wakil menteri, dirjen, atau deputi, mereka tidak dalam posisi mengambil keputusan.

Sementara itu, pengamat politik dari Charta Politika, Bima Arya Sugiarto mengatakan, rencana Presiden Yudhoyono mengangkat wakil menteri untuk membantu beban tugas menteri yang sangat berat, bukan karena akomodasi politik. Bima memperkirakan, beban tugas menteri yang sangat berat antara lain, menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri perhubungan.

Rencana pengangkatan wakil menteri itu, kata dia, bukan untuk mengakomodir kader dari PDIP yang sampai saat ini belum menyatakan sikap secara tegas. "Untuk posisi wakil menteri dibutuhkan figur profesional yang memiliki kompetensi, kapabilitas, dan pengalaman, sehingga kecil kemungkinan posisi tersebut diisi politisi dari parpol," ujar Bima yang memperkirakan SBY saat ini sudah tidak lagi menunggu sikap PDI Perjuangan untuk berkoalisi.

This content has passed through fivefilters.org.

Ketua Fraksi PDIP: Kenaikan Gaji Jangan Dijadikan Prioritas

Posted: 26 Oct 2009 03:15 AM PDT

Jakarta, (tvOne)

Ketua Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) DPR RI Tjahjo Kumolo meminta kenaikan gaji menteri dan pejabat tinggi negara, jangan dijadikan prioritas program pertama Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II).

"Pada prinsipnya, saya atas nama kawan-kawan kurang sependapat kalau prioritas program pertama KIB II adalah kenaikan gaji itu," ujarnya di Jakarta seperti dilansir ANTARA ,Senin (26/10).

Menurutnya, para menteri memegang prinsip prioritas kerja Pemerintahan SBY, yakni peningkatan kesejahteraan rakyat, demokrasi dan keadilan. "Jika kenaikan gaji jadi prioritas, kebijakan tersebut mencederai tiga hal sekaligus yang disampaikan presiden pada saat pelantikan," ungkapnya.

Kebajikan kabinet harusnya melihat ke bawah, ke masyarakat kecil, jangan ke atas saja. "Karena itulah, kami mengingatkan, agar urungkan lah niat kuat untuk fokus pada menaikkan gaji, termasuk fasilitas lainnya di hari-hari awal menjabat sebagai anggota KIB II," katanya.

Tjahjo Kumolo juga berharap, agar program 100 hari sejak diangkat jadi menteri dan pejabat tinggi negara lainnya, tidak hanya sekadar kata-kata yang sulit dibuktikan.

This content has passed through fivefilters.org.

Koalisi Partai Akan Umumkan Calon Wali Kota

Posted: 26 Oct 2009 02:42 AM PDT

Semarang, (tvOne)

Koalisi empat partai yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa(PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akan mengumumkan pasangan calon wali kota/wakil wali kota.

"Setelah tanggal 28 Oktober 2009, koalisi empat partai akan mendeklarasikan pasangan siapa yang akan kami usung," kata Suryanto, Ketua DPC PKB Kota Semarang, di Semarang, Senin (26/10) seperti dilansir ANTARA. Suryanto mengatakan, berdasarkan persentase sudah 90 persen kemungkinan koalisi empat partai tersebut akan mengusung sendiri nama pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota tanpa membuka pendaftaran.

Ia menyebutkan, saat ini sudah ada tiga nama untuk bakal calon wali kota dan tiga nama untuk bakal calon wakil wali kota. "Kami harapkan setelah tanggal 28 Oktober 2009, sudah mengerucut satu nama untuk kemudian kami umumkan," katanya.

Tiga bakal calon wali kota tersebut, Mahfudz Ali (Wakil Wali Kota Semarang), Soemarmo (mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Semarang), dan M Farchan (Kabid Perencanaan Pembangunan III Bappeda Kota Semarang). Sementara untuk bakal calon wakil wali kota yakni Sriyanto Saputra (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah), Suharyanto (pengusaha), dan Hakim Junaedi (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang).

Suryanto mengatakan, saat ini masih dalam tahap komunikasi untuk mencari satu paket nama bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota. Ia menambahkan, karena kemungkinan besar pengusungan pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota bukan berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), maka koalisi empat partai mencoba menjaring aspirasi kader dengan cara mendirikan posko pemenangan pemilu.

"Kita tidak menggunakan polling, karena langkah itu sudah biasa. Akan tetapi, kita menggunakan cara lain yakni menjaring aspirasi masyarakat, siapa nama yang mereka kehendaki untuk mempimpin Kota Semarang melalui posko," katanya.

Suryanto menjelaskan, minimal ada empat posko yang akan dibangun di antaranya di Jl Sudirman, Jl Majapahit, wilayah Banyumanik, dan wilayah tengah Kota Semarang. "Kita inginnya di setiap kecamatan ada posko yang didirikan partai koalisi," tutupnya.
 

This content has passed through fivefilters.org.

Hatta Radjasa: Kenaikan Gaji Menteri Tengah Dikaji

Posted: 25 Oct 2009 03:06 PM PDT

Jakarta, (tvOne) 

Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, saat ini pengaturan gaji menteri pada kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sedang dalam pembahasan. "Pengaturan gaji tertuang dalam peraturan pemerintah. Saya tidak bilang pasti naik, namun ada pertimbangan," ujarnya di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, Minggu (25/10).

Ia menjelaskan, kenaikan dan pengaturan gaji menteri berbeda dengan sistem remunerasi yang memerlukan parameter kinerja jelas. Mengingat pengaturan mengenai gaji merupakan amanah dari peraturan pemerintah.

"Ini berbeda dengan sistem remunerasi yang merupakan hasil reformasi birokrasi di setiap departemen. Remunerasi bisa turun tergantung dari kinerja yang dilakukan," ujarnya.

Sebelumnya, pada Jumat (23/10), Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, rencana kenaikan gaji menteri bukan muncul bersamaan dengan kabinet baru. "Hanya gaji menteri dan presiden/wakil presiden yang belum naik. Namun semuanya didahului dengan aturan, tidak serta merta naik," ujarnya.

Menneg Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menambahkan, kenaikan gaji akan ditentukan berdasarkan kondisi keuangan pemerintah.

Mantan Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas saat itu, Paskah Suzetta mengatakan, diperlukan sistem remunerasi dan penggajian yang jelas untuk para menteri karena beban kerja dan tantangan berat untuk menopang keberhasilan presiden menjalankan tugas.

This content has passed through fivefilters.org.

"SBY Haruskan Buktikan Janji-janji Kampanyenya"

Posted: 25 Oct 2009 01:51 PM PDT

Jakarta, (tvOne) 

Pakar politik jebolan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi, di Jakarta, Minggu (25/10), mengingatkan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II agar jangan terlalu berlama-lama beradaptasi dan terkesan menyibukkan diri dengan pencitraan politik.

"KIB II harus segera dapat memanfaatkan waktu secara efektif melalui tindakan nyata yang terukur dalam mewujudkan janji-janji SBY menyejahterakan rakyat dan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Itu harus menjadi agenda politik mendesak," katanya seperti dilansir Antara.

Menurutnya, langkah ini penting, karena sangat signifikan untuk membangkitkan optimisme rakyat. "Tentu ini sekaligus membuktikan bahwa kabinet yang dibentuk SBY-Boediono tersebut bukanlah sekadar pakta elite yang dibentuk atas dasar pragmatisme pengamanan kekuasaan, politik balas budi, atau bahkan kartel politik yang tunduk pada kepentingan asing," kata fungsionaris Presidium Persatuan Alumni (PPA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini.

Ade Reza Hariyadi berharap, ada kontrol publik yang ketat atas kabinet ini, karena hal tersebut agaknya sulit terwujud dalam waktu mendesak dari Parlemen. "Kan kita semua tahu, mayoritas anggota parlemen itu yang notabene anggota partai-partai koalisi atau yang mendukung pemerintah. Sementara waktu, ini terkesan sangat sulit menjalankan salah satu fungsinya, yakni controlling dan mengkritisi kebijakan-kebijakan publik," katanya.

Namun, Ade Reza Hariyadi juga tidak pesimistis, pada waktunya nanti, hati nurani para anggota Dewan pasti akan tergerak untuk memberi kontribusi bagi pembangunan demokrasi yang benar.
 

This content has passed through fivefilters.org.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)