Jumat, 30 Oktober 2009

Menkumham Berharap Wakil Menterinya Dari Kalangan Profesional

Menkumham Berharap Wakil Menterinya Dari Kalangan Profesional

Menkumham Berharap Wakil Menterinya Dari Kalangan Profesional

Posted: 29 Oct 2009 11:37 PM PDT

Jakarta, (tvOne)

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialis Akbar mengutarakan harapannya agar bila terdapat jabatan wakil menteri di Departemen Hukum dan HAM, maka yang akan ditunjuk adalah berasal dari kalangan profesional dan bukan partai politik.

"Saya berharap profesional," kata Menkumham di Jakarta, Jumat (30/10) seperti dilansir ANTARA.

Namun, ia menegaskan penentuan adanya jabatan wakil menteri di suatu departemen merupakan sepenuhnya hak presiden.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (26/10) mengatakan, fraksinya berpendapat terdapat sejumlah posisi wakil menteri yang layak ditempatkan di sejumlah departemen atau kementerian.

Ia mengemukakan, fraksinya menyarankan menteri-menteri yang pada posisi sering tugas di DPR RI, misalnya Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pertahanan (Menhan) dan Menteri Luar Negeri (Menlu), perlu mendapat pertimbangan untuk adanya wakil menteri.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga melihat posisi wakil menteri patut pula dipertimbangkan pada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pertanian, serta Menteri Hukum dan HAM. "Juga perlu ada Wakil Jaksa Agung, Wakil Panglima TNI. Serta Wakil Menteri Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet, karena seringnya mereka harus ke DPR RI untuk membahas undang-undang maupun anggaran," kata Tjahjo.

Namun, keputusan perlu dan tidaknya wakil menteri bergantung kepada keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu (28/10), menegaskan, pejabat karir yang berstatus PNS akan menempati posisi wakil menteri. "Yang jelas akan diisi oleh orang-orang yang profesional di bidangnya, mereka itu ya pejabat karir," tegas Hatta.

This content has passed through fivefilters.org.

Ketua DPD: Kenaikan Gaji Menteri Pertimbangkan Uang Negara

Posted: 29 Oct 2009 02:13 PM PDT

Jakarta, (tvOne)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengatakan, pemerintah hendaknya memperhitungkan secara cermat kemampuan keuangan negara serta memperhatikan aspirasi masyarakat sebelum menaikkan gaji pejabat negara mulai Januari 2010.

"Saat ini masih terjadi pro-kontra soal wacana kenaikan gaji pejabat negara. Belum tepat waktunya menaikkan gaji pada Januari 2010," kata Irman Gusman di Jakarta.

Ditegaskannya, sebelum menaikkan hendaknya para pejabat negara tersebut menunjukkan kinerjanya yang optimal, sehingga penyelenggaraan negara bisa mencapai sasaran. Jika para pejabat negara tersebut belum terlihat kinerjanya tapi gajinya sudah dinaikkan, kata dia, bisa mengecewakan masyarakat.

"Harapan masyarakat, wacana kenaikan gaji pejabat negara harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Irman yang mewakili daerah Sumatera Barat ini.

Irman sendiri tidak yakin kenaikan gaji pejabat negara ini bisa berdampak meningkatkan kinerjanya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie mengatakan, dia tidak dalam posisi setuju atau tidak soal kenaikan gaji pejabat negara. "Kalau memang pantas dan layak dinaikkan, ya silakan naik," kata Marzuki.

Menurut dia, rencana kenaikan gaji pejabat negara itu tidak melanggar undang-undang, sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

Anggota Fraksi Hanura DPR, Saleh Husin mengatakan, rencana kenaikan gaji menteri belum tepat karena mereka belum menunjukkan kinerjanya. Saleh menilai, para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II baru dilantik Presiden pada, 22 Oktober 2009 sehingga terlalu cepat kalau sudah naik gaji pada Januari 2010. (Ant)


 

This content has passed through fivefilters.org.

Ketua MPR: Naikkan Gaji PNS Dulu, Baru Menteri

Posted: 29 Oct 2009 12:50 PM PDT

Jakarta, (tvOne) 

Ketua MPR Taufiq Kiemas meminta sebelum menaikkan gaji menteri sebaiknya menaikkan dulu gaji pegawai negeri sipil (PNS) golongan satu sampai empat yang jumlahnya sekitar empat juta orang.

Taufiq juga yakin pemerintah tak mau sembarangan menaikkan gaji menteri pejabat, baik gubernur maupun menteri. "Ya, nggak berani dong pemerintah menaikkan gaji cuma buat gubernur dan menteri saja," tambahnya seperti dilansir Antara.

Ia menilai, selain gaji PNS golongan bawah, sebaiknya pemerintah juga menaikkan gaji TNI/Polri dulu dari pangkat yang terkecil lalu ke pangkat yang lebih tinggi. "Naikkan juga gaji TNI/Polri dulu, dari yang pangkat rendah sampai yang tinggi. Itulah saya bilang, tidak mungkin pemerintah berani menaikkan gaji mereka (pejabat) dulu baru yang lain," katanya.

Ketika menyinggung soal pegawai honorer, Taufiq juga membenarkan pegawai honorer juga mesti diperhatikan nasibnya sehingga mereka merasa dihargai oleh pemerintah. "Iya dong termasuk juga honorer dan pensiunan. Mesti naik dulu itu. Pemerintah meski begitu," katanya.

Yang jelas, tambah Taufiq lagi, kalau semua pegawai dari yang paling kecil sampai ke golongan besar sudah dinaikkan wajar saja yang 34 menteri itu dan 33 gubernur itu naik gaji. "Kalau semua itu sudah dinaikkan, gaji pejabat wajar dinaikkan," katanya.

Ketua Ketua DPR Marzuki Alie menilai masih wajar gaji menteri naik. Alasannya tanggung jawab menteri kepada negara sangat besar. "Menteri itu tanggung jawabnya republik ini. Jangan kita bandingkan menteri dengan buruh pabrik. Menteri itu mikir negara, mikir republik ini," katanya.

Menurut Marzuki, tidak gampang menjadi menteri yang sibuk mengurusi negara, terutama mereka yang kebagian jaga di departemen anggaran. Menteri-menteri itu, kata Sekjen Partai Demokrat ini, pantas diberi reward karena telah bekerja keras. "Menteri itu kerja nggak terukur jamnya. Kita sudah tidur mereka masih kerja, masih rapat di Cikeas, rapat ini, rapat itu," katanya.

Ia mengatakan, negara membayar para menteri puluhan juta per bulan itu pantas atas dasar profesionalitas. Seorang profesional bahkan bisa dibayar lebih dari standar gaji menteri Rp20 juta. "Profesional saja lebih dari Rp100 juta," katanya.

 

This content has passed through fivefilters.org.

Ketua DPR Bantah Intervensi Pembatalan Raker Komisi IX-Menkes

Posted: 29 Oct 2009 12:45 PM PDT

Jakarta, (tvOne) 

Ketua DPR Marzuki Alie membantah tudingan melakukan intervensi dan membatalkan rapat kerja antara Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih beberapa hari lalu. "Tidak ada intervensi itu. Lho, DPR itu kan ada mekanismenya. Jadwal kerja saja belum ada, belum disepakati dalam Bamus, kok tiba-tiba saja memanggil," katanya, Kamis (29/10).

Menurut dia, pimpinan DPR ingin membangun lembaga ini terstruktur dan terencana. Sehingga rapat-rapat yang digelar itu jelas agendanya, substansinya dan masalahnya. "Kita ingin membangun DPR ini menjadi lembaga yang jelas agendanya, substansinya dan masalahnya. Memanggil-manggil menteri itu kan harus jelas agenda dan substansinya. Termasuk soal menyediakan makanannya, sehingga anggaran yang dipakai bisa dipertanggungjawabkan," tambahnya.

Selain itu, kata Marzuki, semua pihak juga mesti menghargai dan menghormati menteri yang bersangkutan. Mengingat para menteri sedang dikejar target 100 hari dan sedang menyusun program jangka pendek tersebut. "Kapan saya arogan. Ya, kita mesti menghargai menteri, karena mereka dikejar target 100 hari," katanya seperti dilansir Antara.

Ketika menyinggung soal kenaikan gaji menteri, Marzuki mengaku terkejut ketika diberitakan seolah-olah menyetujui kenaikan gaji menteri. "Saya tidak pernah mengatakan setuju, tidak pernah itu. Cuma saya sebagai speaker of the house representatif bilang kenaikan itu mesti disesuaikan dengan asas kepatutan. Kalau dianggap belum patut kan ada ukurannya. Misalnya saja, tingkat kemiskinan masih 20 persen," katanya.

Namun, pria asal Sumatera Selatan ini mengakui, semenjak mendapat amanah dari Presiden SBY menjadi Ketua DPR RI tidak lagi sempat membaca koran dan menonton televisi. Akibatnya, berbagai pertanyaan yang diajukan oleh wartawan dia sering terkesan tidak menguasai masalah.

"Setelah ditugasi jadi Ketua DPR, saya tidak lagi sempat membaca koran dan menonton televisi. Pagi sudah berangkat ke DPR, pulang pasti larut malam dengan kondisi badan yang sudah letih. Akibatnya saya sering kaget ketika pagi harinya sejumlah wartawan di DPR memberondong saya dengan berbagai pertanyaan," katanya.

Di sisi lain, katanya, dia sudah bertekad untuk menyelesaikan semua pekerjaan itu sesuai dengan batas waktu, minimal dalam lima tahun ke depan. Kalau pekerjaan itu tidak selesai, maka dia menilai dirinya sendiri sebagai orang yang tidak mendatangkan manfaat di DPR.

"Dulu saya jadi PNS, terus minta berhenti karena saya merasa tidak mendatangkan manfaat. Lalu menjadi salah seorang direksi di BUMN di Palembang. Saya pun minta berhenti karena saya merasa tidak ada manfaatnya. Jadi saya bukan diberhentikan, tetapi saya yang minta berhenti," ujarnya.

Di DPR ini, lanjutnya, Marzuki Alie sudah membulatkan tekad agar kehadirannya di lembaga ini bisa mendatangkan manfaat. "Itulah tekad dan doa saya setiap harinya. Untuk itu, kepada seluruh media massa saya mohon pengertiannya bahwa saya hadir di sini bukan untuk mencari lawan, tetapi ingin secara bersama-sama memperbaiki moral dan kinerja DPR ini," katanya.

This content has passed through fivefilters.org.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)