Jumat, 11 Desember 2009

Anas: Konflik Ani-Ical Tak Ganggu Panitia Angket

Anas: Konflik Ani-Ical Tak Ganggu Panitia Angket

Anas: Konflik Ani-Ical Tak Ganggu Panitia Angket

Posted: 11 Dec 2009 06:57 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Anas Urbaningrum mengatakan soal konflik Menkeu Sri Mulyani dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak akan mengganggu kerja Panitia Hak Angket Kasus Bank Century. "Kerja pansus itu kolektif. Jadi tidak ada agenda kepentingan pribadi. Karena soal konflik Ani-Ical, takkan mempengaruhi kerja pansus," katanya di Jakarta, Jumat (11/12).

Menurut dia, pansus bekerja sesuai dengan agenda yang sudah disepakati di Rapat Pleno DPR tanggal 14 Desember 2009 sehingga kalau berjalan sesuai dengan `rel-nya`, maka pansus bisa berjalan lancar. "Karena itu tak ada keraguan soal anggota Pansus, apalagi soal Idrus Markham. Yang pasti mereka bekerja berdasarkan agenda yang jelas," tuturnya.

Menyinggung soal kegagalan Tim 9 menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY,) lanjut Anas, pertemuan Tim 9 dengan Presiden SBY itu batal karena dianggap sudah tidak perlu. "Dibatalkan karena mungkin dianggap tidak perlu. Mas Ara (Maruarar Sirait, red.) juga tadi minta ditunda," paparnya.

Padahal sebelumnya, Tim 9 yang dimotori politisi muda PDIP Maruarar Sirait ngotot melakukan kunjungan kepada tokoh-tokoh penting nasional untuk menggalang dukungan pengusutan skandal Bank Century.

Di sisi lain, kata Anas, selain dianggap tidak perlu, substansi Tim 9 itu dalam rangka menemui sejumlah tokoh-tokoh politik sudah dianggap diwakilkan. "Substansinya sama, yakni minta dukungan dari tokoh-tokoh, kan SBY mendukung," tandasnya.

Menurut Anas, Presiden SBY sudah memberikan dukungan sikap, sehingga Angket Bank Century terbentuk. Bahkan kini Pansus Angket Century sudah mulai bekerja. "Bukan SBY yang mengundang, ini kan cuma menganggap sudah tidak perlu saja," pungkasnya

fivefilters.org featured article: Normalising the crime of the century by John Pilger

Mereka yang Akan Dipanggil Pansus Century

Posted: 11 Dec 2009 05:56 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Rapat konsultasi pansus angket Bank Century hari ini membahas tentang sejumlah nama yang akan dipanggil oleh pansus. Namun nama-nama tersebut baru diusulkan oleh masing-masing fraksi, dan kepastiannya baru akan ditentukan pada rapat pleno Senin, 14 Desember, mendatang. "Keputusannya tanggal 14. Nanti akan diputuskan siapa saja yang dipanggil sebagai saksi atau saksi ahli," ujar Wakil Ketua Pansus, Mahfudz Siddiq, Jumat (11/12).

Menurut Mahfudz, beberapa nama yang diusulkan untuk dihadirkan oleh pansus ialah:
1. Ketua BPK Hadi Poernomo. Kehadirannya diperlukan untuk memverifikasi data dan fakta, serta mengkonfirmasi progress report audit investigatif BPK atas Century.
2. Mantan Kabareskrim Susno Duadji. Ia akan dimintai keterangan terkait laporan hasil penyelidikan kasus Century oleh polisi.
3. Pimpinan KPK.
4. Segenap jajaran direksi Bank Century, baik sebelum maupun sesudah Century berada di bawah pengawasan BI.
5. Seluruh jajaran BI, termasuk Deputi Gubernur BI.
6. Sejumlah saksi ahli seperti ekonom Kwik Kian Gie, Dradjad Wibowo, dan Ichsanuddin Noorsyi.
7. Pimpinan PPATK.
8. Sri Mulyani yang saat bail-out menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Ketua KSSK.
9. Boediono yang saat bail-out menjabat sebagai Gubernur BI dan anggota KKSK.
10. Jusuf Kalla yang saat bail-out menjabat sebagai wapres sekaligus penanggung jawab pemerintah.

Mahfudz menjelaskan, untuk tiga nama terakhir, yakni Sri Mulyani, Boediono, dan Jusuf Kalla, akan dipanggil pada tahapan penyelidikan lanjutan, bukan pada pemeriksaan tahap pertama. "Pansus juga ingin mengungkap pihak yang disinyalir berada di balik Boediono dan Sri Mulyani," kata Mahfudz.

Secara umum, proses investigasi pansus dibagi menjadi dua tahap pemeriksaan. Pemeriksaan pertama mencakup pemanggilan terhadap saksi-saksi data primer dan sekunder. Sementara pemeriksaan kedua mencakup pemanggilan terhadap para pembuat kebijakan.(VIVAnews.com)

fivefilters.org featured article: Normalising the crime of the century by John Pilger

Bambang Miliki Rekaman Percakapan Sri Mulyani-Tantular

Posted: 11 Dec 2009 04:33 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Anggota panitia angket kasus Bank Century Bambang Soesatyo mengatakan dirinya memiliki bukti rekaman percakapan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisaris Bank Century Robert Tantular yang mengkondisikan bantuan dana talangan ke bank tersebut. "Rekaman percakapan tersebut makin menguatkan dugaan bahwa bantuan dana talangan dari Bank Indonesia ke Bank Century tidak murni," kata Bambang Soesatyo usai rapat panitia angket kasus Bank Century di Gedung DPR, Jumat (11/12).

Dikatakan Bambang, dalam rekaman tersebut Sri Mulyani mengatakan kepada Robert Tantular bahwa KSSK akan melakukan rapat tertutup untuk memberikan bantuan dana talangan ke Bank Century. Dalam rekaman tersebut, katanya, Robert Tantular menjawab, "silakan saja Bu, tapi dalam laporannya agar ditulis bantuan diberikan karena terjadi krisis finansial," kata Bambang menirukan isi rekaman. "Rekaman percapakan tersebut terjadi pada 21 Nopermber 2008 pada sebuah rapat," kata Bambang yang tidak menyebutkan rapat apa dan darimana dia memperoleh rekaman tersebut.

Ditambahkannya, dalam rekaman tersebut juga ada suara mantan Gubernur Senior Bank Indonesia tapi kenapa namanya tidak ikut dicantumkan dalam laporan final audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Saya akan tanyakan hal ini pada pimpinan BPK pada saat pimpinan BPK memberikan kesaksian di rapat pantia angket," kata anggota komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar ini. Rekaman percakapan tersebut akan diperdengarkan pada rapat panitia angket untuk diklarifikasi.

Sementara itu, ketua panitia angket kasus Bank Century, Idrus Marham mengatakan, pada saatnya rekaman percapakan tersebut akan diperdengarkan pada rapat panitia angket untuk menguatkan dugaan yang terjadi pada talangan dana ke Bank Century. Rapat pantia angket hari ini, adalah rapat konsultatif yang dihadiri sebagian dari 30 anggota panitia angket, untuk mematangkan beberapa agenda pada rapat pleno panitia angket, Senin (14/12). Hadir pada rapat tersebut antara lain, ketua panitia angket, Idrus Marham, serta tiga wakil ketua yakni Gayus Lumbuun, Mahfud Siddik, dan Yahya Sacawiria.

fivefilters.org featured article: Normalising the crime of the century by John Pilger

Priyo: Tak Ada Niat Golkar Untuk Memakzulkan

Posted: 11 Dec 2009 04:31 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Wakil Ketua DPR F-PG, Priyo Budisantoso menegaskan Partai Golkar tak punya niat sedikitpun soal pemakzulan Presiden SBY dan Wapres Boediono. Alasannya biaya politiknya terlalu besar buat bangsa. "Golkar tak punya niatan sampai pada pemakzulan, merekakan satu paket SBY-Boediono. Ya, karena cost politiknya terlalu besar," katanya usai diskusi "Mengawal Kerja Pansus Angket Century", di Jakarta, Jumat (11/12).

Menurutnya, hingga saat ini Partai Golkar melihat tidak ada peluang ke arah pemakzulan. Yang jelas, sikap Partai Golkar tetap akan mengawal pemerintahan SBY-Boediono hingga akhir 2014. "Golkar menilai tak ada arah ke sana, karena kita ingin ikut mengawal pemerintahan SBY-Boediono sampai akhir 2014,"tambahnya.

Saat ditanya apakah kemungkinan Wapres Boediono akan dipanggil pansus, Priyo secara diplomatis mengatakan Wapres Boediono juga belum dianggap perlu untuk dihadirkan, namun kita akan melihat perkembangan di lapangan. Hanya saja untuk mantan Wapres Jusuf Kalla, kemungkinan besar akan dihadirkan,"ucapnya.

Menyinggung soal pernyataan Menkeu Sri Mulyani, lebih jauh kata mantan Ketua F-PG ini, dirinya mengaku kecewa dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Karena itu, Golkar merasa pernyataan Sri Mulyani itu agak sombong. "Meski Demokrat membela Sri Mulyani sekalipun, tapi Golkar juga punya pandangan sendiri terhadap sikap Sri Mulyani yang seperti itu," Itu kan kurang santun dan sedikit sombong,"terangnya.

Yang jelas, kata Priyo, Sri Mulyani tak punya sedikit pun empati pada Golkar, padahal Golkar bersikap moderat dan berempati padanya. "Padahal Golkar bersikap moderat dan sering memuji-muji sikap Sri Mulyani, namun karena pernyataan seperti itu tentu kita kecewa,"tegasnya.

Priyo menambahkan terlalu menyederhanakan masalah apabila mengait-ngaitkan pembentukan Panitia Khusus Angket Century dengan Aburizal. Priyo menambahkan, jika Golkar memang berniat untuk menjatuhkan Sri Mulyani, maka tentu mereka sudah melakukannya sejak awal.

"Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, berpesan pada kami untuk tidak membidik seseorang untuk dijatuhkan. Itulah yang kami pegang. Golkar tidak hendak mengutak-atik Sri Mulyani, Boediono, apalagi SBY," tandasnya.

Dikatakan Priyo, pernyataan Sri Mulyani tersebut bagai menepuk air di dulang. Mestinya Sri Mulyani tak perlu gusar. "Golkar berpendapat, sikap seperti itu tak tepat dilakukan oleh seorang yang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ini sama saja menepuk air di dulang,"imbuhnya.

Di sisi lain, ungkap Prito, PDIP dan Demokrat menyatakan bahwa pernyataan Sri Mulyani tidak akan mempengaruhi dan mengganggu kinerja pansus. "Jadi biarlah ini berproses. Tunggu saja proses di lapangan, dan lihat bagaimana hasilnya nanti," pungkasnya.(ANT)

fivefilters.org featured article: Normalising the crime of the century by John Pilger

DPD Kirim Utusan ke Kopenhagen

Posted: 11 Dec 2009 04:30 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengirim delegasi ke KTT ke-15 (COP) Konvensi Badan Dunia untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Kopenhagen, Denmark. Mereka yang diutus Ketua Panitia Hubungan Antarlembaga (PHAL) DPD Hamdhani (anggota DPD asal Kalimantan Tengah) bersama Ketua Komite II DPD Bambang Susilo (anggota DPD asal Kalimantan Timur).

DPD menyatakan, 15th Conference of the Parties (COP-15) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Kopenhagen akan menjadi pertaruhan negara-negara dunia mengatasi perubahan iklim.

Di tengah pesimisme pertemuan tidak menyelesaikan permasalahan, karena prospek pencapaian suatu komitmen global yang mengikat negara-negara yang relatif kecil, DPD berharap pembahasan isu perubahan iklim dituntaskan hingga pertengahan tahun 2010. "Indonesia harus mendorong kesepakatan dan bahkan menyiapkan solusi mengingat peran Indonesia sebagai tuan rumah UNFCCC tahun 2007," kata Hamdhani didampingi Bambang Susilo.

Menanggapi perbedaan posisi yang mencolok di antara negara-negara menyikapi perubahan iklim, DPD berharap delegasi Republik Indonesia menyiapkan posisi yang menjembatani perbedaan yang mencolok antara negara maju dan negara berkembang.

Diharapkan, delegasi Republik Indonesia tidak hanya berbicara dalam tataran wacana di Kopenhagen tapi menjabarkan pencapaian target pengurangan emisi tahun 2020.

Mengantisipasi kebuntuan tersebut, khususnya ketika membahas target penurunan emisi negara maju, DPD berharap, posisi yang disiapkan Indonesia berupa "kesepakatan payung" sebagai komitmen global yang berisi tujuan, proses dan kerangka waktu pencapaiannya hingga Juni 2010. "Mari kita selesaikan. Saatnya negara-negara di dunia berkomitmen mengatasi rintangan," kata Bambang.

DPD berharap negara-negara COP-15 UNFCCC di Kopenhagen bersemangat `5C`, yaitu `Copenhagen`, `Constructiveness`, Cooperation, `Commitmen`, dan `Consensus`. Keberhasilan COP-15 UNFCCC di Kopenhagen hanya diukur dengan kesepakatan yang implementatif dan signifikan yang bisa dilaksanakan sehari setelah acara di Kopenhagen berakhir.

fivefilters.org featured article: Normalising the crime of the century by John Pilger
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)