Sabtu, 12 Desember 2009

Marzuki Alie: Pernyataan Bambang Soal Menkeu Pendapat Pribadi

Marzuki Alie: Pernyataan Bambang Soal Menkeu Pendapat Pribadi

Marzuki Alie: Pernyataan Bambang Soal Menkeu Pendapat Pribadi

Posted: 12 Dec 2009 04:37 AM PST

Bogor, (tvOne)

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan pernyataan anggota panitia angket kasus Bank Century Bambang Soesatyo soal Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah pernyataan pribadi di luar agenda yang akan dibahas angket. "Kalau pendapat pribadi tidak perlu dikomentari," kata Marzuki Ali usai membuka acara pers gathering di Wisma DPR, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/12) sore.

Hal itu dikatakan Marzuki Alie menjawab pertanyaan pers soal pernyataan anggota panitia angket Bambang Soesatyo yang terkesan memojokkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Marzuki, apa yang disampaikan Bambang bukan yang akan dibicarakan panitia angket. "Panitia angket baru akan melakukan rapat pleno untuk menentukan agenda kerja pada Senin (14/12) besok," katanya.

Pada rapat pleno tersebut, katanya, panitia angket akan menetapkan apa saja yang akan dikerjakan dan siapa saja yang akan diundang. Menurut dia, agenda yang sudah disepakati tersebut yang akan dilaksanakan, bukan agenda atau pernyataan pribadi.

Marzuki meminta kepada seluruh anggota panitia angket untuk fokus pada agenda yang akan ditetapkan, tidak berbicara yang lain-lain. Ia menilai, sampai saat ini sudah banyak pendapat pribadi yang disampaikan atas nama panitia angket. "Kalau anggota panitia angket banyak mengomentari hal-hal di luar konteks nanti kerjanya tidak fokus, sehingga hasil akhirnya tidak sesuai tujuan," kata mantan Sekjen Partai Demokrat ini.

Saat ini terjadi polemik terbuka antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Sri Mulyani menyatakan, Aburizal Bakrie tidak senang pada dirinya dan pengurus Partai Golkar tidak ada yang bersikap baik pada dirinya, yang dikutip sebuah harian terbitan Singapura, edisi Kamis (10/12).

Pernyataan tersebut yang ditanggapi Bambang Soesatyo dengan menyebut pernyataan Sri Mulyani tidak berdasar. Bahkan Bambang mengatakan memiliki rekaman percakapan antara Sri Mulyani dan komisaris Bank Century Robert Tantular soal setting bantuan dana talangan ke Bank Century yang pada saatnya akan diperdengarkan pada rapat panitia angket.

fivefilters.org featured article: Normalising the crime of the century by John Pilger

Boediono: Jangan Perkeruh Suasana

Posted: 12 Dec 2009 04:35 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Wakil Presiden Boediono mengimbau semua pihak untuk berpikir dan bertindak jernih dalam menyikapi perkembangan penanganan kasus Bank Century baik secara politik maupun hukum. "Saya ingin mengimbau, marilah kita menjernih situasi jangan malah memperkeruh. Marilah berpolitik, bukan sekadar berpolitik. Berpolitik untuk kepentingan dan kesejahateraan," katanya, dalam jumpa media di Jakarta, Sabtu (12/12).

Konferensi pers Wapres ini digelar untuk menanggapi adanya rekaman pembicaraan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Robert Tantular dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Bank Century pada 20-21 November 2008, yang ditemukan anggota Pansus Angket Century Bambang Soesatyo.

Boediono menegaskan, pemerintah sangat ingin agar penanganan kasus Bank Century dapat dilakukan secara baik, tepat dan cepat. Pemerintah mendukung proses hukum dan proses politik yang tengah berjalan. "Pemerintah tidak ingin ada prasangka tidak baik terhadap pemerintah terkait penanangan kasus Bank Century. Makanya, penanganan dan penuntasannya harus gamblang, jelas dan terbuka," kata Boediono.

Boediono yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia menandaskan, bahwa dalam rapat KSSK sama sekali tidak ada pembicaraan antara Menkeu Sri Mulyani dan Robert Tantular. "Dia hadir, tetapi tidak ikut rapat. Dan kehadirannya di gedung yang sama di lantai berbeda untuk dimintai pertanggungjawaban karena Bank Century bermasalah. Jadi, sebagai prosedur tidak masalah," ujarnya.

Yang ada hanya pembicaraan Sri Mulyani dengan Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan dan Program Reformasi (UKP3R) Marsilam Simanjutak, dimana keduanya menyebut nama Robert Tantular. "Apa yang dikesankan seolah-olah ada pembicaraan Sri Mulyani dan Robert Tantular sama sekali tidak benar. Yang benar pembicaraan antara Si Mulyani dan Marsilam Simanjutak," kata Boediono menegaskan.

Pada kesempatan itu, Boediono menegaskan apa yang dilakukannya saat menjabat Gubernur BI dalam penanganan Bank Century sudah benar. "Situasi saat itu memang benar-benar gawat, dan perlu ada keputusan cepat namun tepat. Saya pribadi, menilai apa yang saya lakukan sudah benar," tuturnya.

Boediono bahkan menambahkan,"Saya berani mempertaruhkan segalanya baik jabatannya maupun sebagai insan kepada Tuhannya. Saya berani bertaruh dunia dan akherat,". "Jadi, marilah kita berpikir jernih. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru malah membuat apa yang ingin kita capai, yakni penuntasan yang sebenar-benarnya dan secepat-cepatnya, tidak terwujud," kata Wapres.

fivefilters.org featured article: Normalising the crime of the century by John Pilger

Pansus Hak Angket Belum Pasti Undang Presiden

Posted: 12 Dec 2009 01:34 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century, Gayus Lumbuun mengatakan pihaknya belum dapat memastikan apakah akan mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memberikan penjelasan.

"Apakah presiden perlu diundang itu tergantung," katanya, di Jakarta, Sabtu (12/12), usai acara diskusi tentang refleksi pemberantasan korupsi di Indonesia, yang juga dihadiri oleh Staf Khusus Kepresidenan Bidang Hukum Denny Indrayana, Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, dan Sejarahwan Universitas Indonesia JJ Rizal.

Menurut Gayus, panitia khusus membutuhkan penjelasan tentang Perpu Nomor 4 tahun 2008, tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang dinilai menjadi dasar untuk menyelamatkan Bank Century. "Kita ingin mengetahui bagaimana kondisi kasus ini terhadap Perpu 4/2008. Kami ingin menanyakan langsung pada presiden apa argumentasi dibuatnya perpu tersebut," katanya.

Berkaitan dengan nama saksi yang akan dipanggil, Gayus mengatakan pihaknya telah menyusun nama-nama tersebut dan akan ditetapkan dalam rapat pleno Panitia Khusus Hak Angket, Senin (14/12). Setelah ditetapkan pada rapat pleno Senin (14/12), panitia angket segera menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan data dan informasi seputar persoalan Bank Century.

Menanggapi wacana mengundang presiden tersebut, Denny Indrayana mengatakan tidak melihat relevansi presiden perlu hadir untuk memberikan penjelasan. Dalam kesempatan tersebut ia juga menegaskan pemerintah tidak akan menonaktifkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan kasus Bank Century. "Pak Boediono dan Ibu Sri Mulyani bekerja keras untuk negeri, punya integritas dan profesional, mereka masih dibutuhkan profesionalitasnya untuk mengawal ekonomi ke depan," katanya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Emerson menyatakan keraguannya terhadap pansus hak angket dapat menyelidiki kasus Bank Century dengan tuntas dan menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran. Menurut Emerson, dari beberapa pansus hak angket yang pernah dibentuk, hampir tidak ada yang sukses. "Kita tidak berharap banyak pada teman di DPR. Kita berharap kasus ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," katanya.

Tidak sependapat dengan Emerson, Gayus mengatakan tidak semua pansus yang dibentuk gagal. Ia meminta agar informasi tersebut diluruskan karena akan menyesatkan publik. "Pansus mana yang tidak berhasil, saya rasa terlalu sempit pandangan itu," katanya.

Menurutnya pansus hak angket berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ia mengatakan tidak semua kasus dapat diselesaikan di KPK. Jika terbukti ada unsur korupsi, maka kasus Bank Century dapat dibawa ke KPK disamping penyelesaian dari sisi politik tetap dilakukan. "Tidak semua bisa masuk ke KPK. Kalau ditemukan adanya kerugian negara baru bisa masuk ke KPK," tambahnya. (Ant)

fivefilters.org featured article: Normalising the crime of the century by John Pilger

Anggota DPR Minta Mahasiswa Madura Sumbang Saran

Posted: 11 Dec 2009 09:36 PM PST

Sumenep, (tvOne)

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI (Madura), minta kalangan mahasiswa ikut memberikan saran dan sumbangan pemikiran terkait tugas yang diembannya sebagai wakil rakyat. Hal itu diungkapkan tiga anggota DPR RI Ahsanul Qosasi, M.H. Said Abdullah, dan Abdul Aziz Suseno dalam kegiatan silaturrahmi dengan mahasiswa perwakilan dari perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa se-Madura, di Sumenep, Sabtu (12/12).

"Kami sepakat untuk terbuka selama di DPR RI. Silakan sampaikan saran dan sumbangan pemikiran yang terkait tugas kami sebagai wakil rakyat, baik secara langsung melalui tatap muka maupun pesan menggunakan fasilitas telepon genggam," kata Ahsanul Qosasi di Sumenep.

Secara kelembagaan, pihaknya siap memperjuangkan terwujudnya kegiatan atau program yang benar-benar dibutuhkan warga Madura. "Setelah jembatan nasional Surabaya-Madura (Suramadu) beroperasi, jangan sampai yang terjadi hanya membangun Madura. Kami akan kawal untuk memastikan yang terjadi adalah memberdayakan dan membangun warga di Madura. Sehingga warga Madura lebih sejahtera pada masa mendatang," kata Qosasi yang anggota DPR RI dari Partai Demokrat.

Sementara sejumlah mahasiswa, meminta anggota DPR RI lebih banyak turun ke bawah untuk mendengar aspirasi dari masyarakat. "Kami berharap keberadaan delapan anggota DPR RI dari Madura benar-benar bermanfaat bagi warga Madura. Caranya, pastikan dan kawal setiap program nasional yang dilaksanakan di Madura benar-benar dibutuhkan oleh warga Madura," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep, Sutomo.

"Jujur saja, kami hanya mengkhawatirkan warga Madura akan menjadi penonton, pascaoperasi jembatan Suramadu. Tolong, ini juga dipikirkan oleh anggota DPR RI dari Madura," kata Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumenep, Wiyanto Kawirian menambahkan. (Ant)

fivefilters.org featured article: Normalising the crime of the century by John Pilger

Tim 9 Tetap Ingin Temui SBY-JK

Posted: 11 Dec 2009 04:51 PM PST

Jakarta, (tvOne)

Tim 9 atau inisiator Hak Angket kasus dana talangan Bank Century masih tetap ingin bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, M Jusuf Kalla dan Hasyim Muzadi.

"Tim 9 tetap ingin bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, mantan Wapres M Jusuf Kalla dan Ketua PBNU Hasyim Muzadi," kata anggota Tim 9 Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat malam.

Maruarar menjelaskan sebelumnya Tim 9 telah menemui beberapa tokoh masyarakat seperti mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ustad Hilmi, Ketum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Surya Paloh, dan beberapa media cetak.

Menurut Maruarar apa yang dilakukan Tim 9 adalah sebuah gerakan safari kebenaran. Ia mengakui Tim 9 terdiri atas tokoh-tokoh muda yang masih perlu dukungan dan bimbingan tokoh nasional.

"Kepada Presiden SBY kita ingin pertanyakan soal Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK)," katanya.

Sementara ketika ditanyakan siapa saja yang akan dipanggil oleh Pansus Hak Angket, Maruarar menegaskan, Pansus Hak Angket akan bersikap profesional dan hanya memanggil orang-orang yang benar-benar mengerti dan terkait kasus Bank Century.

"Mantan kabareskrim Susno Duadji, mantan Wapres Jusuf Kalla, Wapres Boediono, Menkeu Sri Mulyani. Biar masalahnya jadi terang benderang seperti yang selalu dikatakan Presiden Yudhoyono," kata Maruarar menjelaskan kemungkinan nama-nama yang akan dipanggil.

Namun Maruarar menegaskan untuk nama-nama yang akan dipanggil pansus Hak Angkat baru akan diputuskan pada rapat Senin (14/12).

Yang jelas, tambahnya, pansus berjanji akan bersikap profesional. Karena itu, tambahnya, pansus juga merencanakan adanya staf ahli untuk membantu. Staf ahli yang diperlukan antara lain bidang hukum, informasi teknologi, audit khusus investigasi dan sebagainya.

"Harus sangat profesional di bidangnya dan kredibel," kata Maruarar.

Sementara ketika ditanyakan apakah perlu Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani nonaktif, Maruarar mengatakan hal itu disesuaikan dengan perkembangan yang aja. "Yaa kita lihat perkembangannya saja," katanya.

fivefilters.org featured article: Normalising the crime of the century by John Pilger
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)