Rabu, 02 Desember 2009

'Jangan Berharap Banyak ke Panitia Angket Century'

'Jangan Berharap Banyak ke Panitia Angket Century'

'Jangan Berharap Banyak ke Panitia Angket Century'

Posted: 02 Dec 2009 05:05 AM PST

Jakarta, (tvOne) 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida mengatakan, masyarakat sebaiknya jangan terlalu berharap kepada paniti hak angket kasus Bank Century walau Rapat Paripurna DPR RI yang memuluskan usul menggunakan hak angket itu patut dihargai. "Jangan terlalu besar harapannya kepada panitia tersebut mengingat proses politik sering diwarnai kompromi," kata La Ode Ida pada dialog kenegaraan bertema "Skandal Century dan Stabilitas Pemerintahan" yang diselenggarakan DPD di Gedung DPD/MPR di Senayan, Rabu (2/12).

Diskusi ini juga menghadirkan pengamat hukum tata negara Margareto, mantan Ketua Pansus Bank Bali Lili Asdjudiredja, dan Ketua DPP Partai Demokrat Max Sopacua. Laode mengemukakan, harapan publik terhadap panitia angket Bank Century begitu besar. Hal itu seiring dengan menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum dan pemerintah. "Sekarang `trust` publik kepada pemerintah dan penegak hukum memang agak menurun. Publik menyandarkan harapan kepada hak angket ini," kata Laode.

Namun Laode mengemukakan, harapan publik kepada DPR seringkali "kandas" karena DPR sering tidak sepenuh hati melaksanakan keputusannya. Laode mengungkap ada kompromi-kompromi dalam keputusan politik

Laode mengemukakan, kompromi-kompromi itu kemudian mengakibatkan harapan publik sirna. Karena itu, Laode mengajak, rekan-rekannya di DPR untuk melaksanakan keputusannya secara konsisten.

Dia mengharapkan, lembaga perwakilan rakyat meningkatkan citranya. Saat ini, peluang besar bagi parlemen meningkatkan citra karena publik yang selama ini mencurahkan harapan dan citranya kepada pemerintah perlahan menurun seiring dengan ketidaktegasan sikap penegak hukum terhadap kasus Bank Century.

Laode mengemukakan, jika ingin mendapat dukungan publik untuk merealisasikan program-programnya, pemerintah perlu berupaya lebih tepat dan cepat dalam memulihkan citranya terlebih dahulu. "Kalau tidak ada upaya lebih cepat untuk memulihkan citranya, tentu dikhawatirkan orang-orang yang semula mendukung pemerintah akan berbalik menjadi bersikap kritis," katanya. (Ant)

This content has passed through fivefilters.org.

Unjuk Rasa Ancam Kunjungan SBY ke Makassar

Posted: 02 Dec 2009 04:50 AM PST

Makassar, (tvOne) 

Lembaga kemahasiswaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengancam akan melakukan unjuk rasa besar-besaran saat kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Makassar yang dijadwalkan 9 Desember 2009. "Ini baru pra-kondisi, nanti tanggal 9 kita akan turun ke jalan secara besar-besaran untuk menuntut pertanggungjawaban aliran dana ke Bank Century yang merugikan keuangan negara Rp6,7 triliun," kata salah satu Koordinator Lapangan dari Front Anti Korupsi (Fraksi) dan Serikat Rakyat Miskin Indonesian (SRMI) Sulsel, Bob, saat berunjuk rasa di Makassar, Rabu (2/12).

Dalam orasinya mereka mendesak Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dinonaktifkan dari jabatannya sampai kasus Bank Century selesai. Mereka meminta Presiden untuk tidak pasang badan dalam menyelesaikan kasus ini. Menurut mereka, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden khususnya dalam kasus Bank Century akan menemui masalah jika Boediono-Sri Mulyani tidak nonaktif.

Mereka juga meminta panitia khusus (pansus) penggunaan hak angket yang dibentuk DPR RI untuk bekerja netral, dan mengancam setiap yang mencoba menghalangi pemberantasan korupsi akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Fraksi dan SRMI meminta program 100 hari pemberantasan korupsi tidak perlu membuat berbagai lembaga karena dianggap hanya memperlambat kinerja, cukup Presiden memerintahkan penegak hukum untuk menahan yang terlibat.

Selain itu, pengunjuk rasa juga meminta kepada Presiden untuk menyiapkan seorang calon Kapolri dan Jaksa Agung yang dapat meneruskan cita-cita reformasi hukum yang jujur, seperti di era Kapolri Hoegeng dan Jaksa Agung Baharuddin Lopa.

Salah satu kader badan koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulselbar, Illang Rajab mengatakan akan berunjuk rasa menyambut kedatangan Presiden dengan kekuatan penuh. "HMI akan turun dengan kekuatan penuh dari tiga cabang yang ada. Salah satu tuntutannya meminta Boediono-Sri Mulyani untuk dinonaktifkan," katanya.

Menurut dia, mereka akan menduduki titik-titik penting di Makassar termasuk Bandara Sultan Hasanuddin, Monumen Mandala, dan jembatan layang Jalan Pettarani-Urip yang akan diresmikan presiden. (Ant)

This content has passed through fivefilters.org.

KPU Usulkan Desain Penyederhanaan Pemilu

Posted: 02 Dec 2009 04:09 AM PST

Jakarta, (tvOne) 

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Gusti Putu Artha mengusulkan desain penyederhanaan pemilu di Indonesia yakni dengan hanya melaksanakan dua kali pemilihan yaitu pemilu legislatif dan eksekutif setiap lima tahun sekali. Kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/12), ia mengatakan, gagasan tersebut dapat dilaksanakan pada 2013 dan 2014.

Menurut dia, pada 2013 direncanakan untuk pelaksanaan pemilu legislatif, sementara pemilu eksekutif yang terdiri dari pemilu presiden, gubernur, bupati dan wali kota dapat digelar serentak pada 2014. "Skenarionya, pemilu legislatif dilaksanakan pada Oktober 2013. Ini tidak melanggar undang-undang karena meskipun dilaksanakan 2013, pelantikannya tetap pada 1 Oktober 2014," katanya.

Alasan dilaksanakannya pemilu legislatif pada Oktober 2013 itu, kata Putu, agar penyelenggara pemilu memiliki kesempatan untuk mempersiapkan pemilu eksekutif yang akan digelar pada 2014. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada) serentak pada 2014, pemerintah harus mengambil tindakan sehubungan dengan masa jabatan kepala daerah.

Pemerintah harus menyiapkan penjabat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum 2014. Sedangkan bagi kepala daerah yang dipilih pada 2010, katanya, pemerintah dapat membuat aturan agar masa jabatan kepala daerah tersebut hanya empat tahun saja yaitu berakhir pada 2014. "Melalui penataan pilpres dan pilkada seperti itu, maka biaya pilpres dan pilkada dapat dihemat karena biaya pilpres dapat sekaligus digunakan untuk pilkada," katanya.

Ia menjelaskan, jika biaya pemilu bupati dan wali kota rata-rata menghabiskan Rp10 miliar di setiap kabupaten, maka dana yang dibutuhkan untuk melangsungkan pilkada di sekitar 500 kabupaten/kota adalah Rp5 triliun. Sementara untuk pemilu gubernur, jika rata-rata setiap provinsi mengeluarkan sekitar Rp500 miliar, maka biaya penyelenggaraan di 33 provinsi yaitu sekitar Rp4,95 triliun.

Apabila pilkada dilaksanakan bersamaan dengan pilpres, maka pengeluaran dana yang bersumber dari APBD tersebut dapat dihemat karena sebagian dana pilpres dapat dimanfaatkan juga untuk pilkada. "Berdasarkan asumsi kami, dana yang dihemat dapat mencapai sekitar Rp10 triliun," katanya.

Selain lebih efisien, Putu mengatakan, penyederhanaan waktu penyelenggaraan pemilu ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menilai, potensi konflik di masyarakat dapat dikurangi. (Ant)

This content has passed through fivefilters.org.

PBR dan Gerindra Sepakat Berkoalisi Pilkada Banjarbaru

Posted: 02 Dec 2009 01:03 AM PST

Banjarbaru, (tvOne)

Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sepakat berkoalisi, sehingga dapat mengusung bakal calon wali kota dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada), Kota Banjarbaru pada Juni 2010. "Kami sepakat berkoalisi, sehingga memenuhi syarat sebagai partai politik yang bisa mengusung bakal calon wali kota dalam Pilkada mendatang," ujar Ketua DPC PBR Banjarbaru, Agus Mulya Husin, Rabu (2/12).

Ia mengatakan, kesepakatan koalisi terjalin sejak pembentukan fraksi di DPRD Banjarbaru dimana PBR dan Gerindra bergabung dalam satu fraksi, yang diberi nama Fraksi Bintang Indonesia Raya. Penggabungan dua partai dalam satu fraksi itu, merupakan kesepakatan yang disetujui bersama dan berlanjut hingga sepakat mendukung calon yang dipilih untuk mengikuti Pilkada.

"Harapan kami koalisi yang sudah terjalin di tingkat fraksi bisa permanen, hingga menuju suksesi dan sama-sama sepakat mengusung calon yang dijagokan maju dalam Pilkada mendatang," ujarnya.

Namun, ia menekankan baik PBR maupun Gerindra tidak ngotot atau mengejar target harus mengusung bakal calon wali kota, tetapi masih melihat peluang dan calon lawan yang akan dihadapi nanti. Selain itu, tidak menutup kemungkinan koalisi yang sudah terjalin itu, bergabung dengan partai lain untuk sama-sama mengusung calon yang dinilai layak dan mampu, serta memiliki kans besar meraih kemenangan.

"Segala kemungkinan masih bisa terjadi, tetapi yang jelas koalisi PBR dan Gerindra terus berupaya menyamakan persepsi dan hasil kesamaan persepsi itu bisa saja diikuti penggabungan dengan partai lain untuk bersama-sama mengusung calon yang dijagokan," jelasnya.

Meski pun tidak membuka pendaftaran bakal calon wali kota secara resmi seperti yang dilakukan oleh beberapa parpol lain, tetapi koalisi dua partai itu sudah menerima lima bakal calon yang menyerahkan berkas pendaftaran secara resmi.

Kelima bakal calon itu adalah Muslih Amberi (Akademisi), Hadi Soesilo (pejabat Pemprov Kalsel), Fudhoil Yamin (pejabat Kejati Kalsel), Ruzaidin Noor (Wakil Wali Kota Banjarbaru) dan Rahmat Thohir (mantan wakil wali kota Banjarbaru) yang sudah menyampaikan permohonan lisan.

"Berkas permohonan yang disampaikan para bakal calon itu segera kami proses. Jika lulus seleksi, siapa yang terpilih akan direkomendasikan ke DPW PBR Kalsel dan DPP PBR untuk ditetapkan sebagai balon yang didukung," katanya. (Ant)

This content has passed through fivefilters.org.

SBY Diminta Jadi Pihak Terdepan Tuntaskan Kasus Century

Posted: 01 Dec 2009 07:10 AM PST

Jakarta, (tvOne) 

Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Roy BB Janis mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di garis depan dalam penuntasan skandal Bank Century ke wilayah hukum. "Kita minta kepada Presiden SBY berada di depan dan harus menuntaskan skandal Century ini ke wilayah hukum tanpa harus mempermasalahkan terbentuknya Panitia Angket," katanya di sela-sela peringatan HUT ke-4 PDP yang dilanjutkan dengan Diskusi Interaktif bertema "Muara Skandal Century" di Jakarta, Selasa (1/12).

Hadir pula dalam diskusi tersebut pengamat politik FISIP UI, FISIP UI Eep Saefullah Fatah, pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin, pengamat ekonomi INDEF Drajad Wibowo dan inisiator angket Century dari FPKS DPR Muhammad Misbakhun. Lebih jauh, kata Roy, setelah mengetahui hasil audit investigasi BPK, PDP terkejut dan mengaku kecewa terhadap Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Mestinya kedua pembantu presiden itu membenahi ekonomi bangsa. Tapi yang mereka lakukan justru bikin masalah dan melakukan tindakan tidak terpuji," tambahnya.

Roy menambahkan, hasil audit BPK sangat mencengangkan banyak pihak. Karena tergambar secara gamblang dan tak mungkin direkayasa. "Sangat gamblang audit BPK itu dan tak mungkin direkayasa," ujarnya sambil didampingi unsur PKN lainnya, seperti Didik Supriyanto, Noviantika Nasution, Posdam Hutasoid.

Lebih lanjut, kata Roy, sudah waktunya BPK menyampaikan hasil audit tersebut kepada publik, karena secara resmi BPK sudah menyerahkan hasil kerjanya ke DPR dan KPK. "Apalagi hasil audit investigasi BPK terhadap Century itu adalah gambaran nyata kondisi yang terjadi di saat Boediono jadi Gubernur Bank Indonesia dan Sri Mulyani Indrawati jadi Menkeu," ujarnya.

Namun, Roy sedikit menyesalkan sikap pemerintah terlalu lamban menjadikan skandal Bank Century sebagai bagian dari pemberantasan korupsi dan program 100 hari. "Kita menyayangkan pemerintah lambat merespon skandal ini sebagai bagian dari program anti korupsi dan program 100 hari," tegasnya. (Ant)

This content has passed through fivefilters.org.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)