Minggu, 13 Desember 2009

Konflik Menkeu-Aburizal Bakrie Ancam Kaburkan Kasus Century

Konflik Menkeu-Aburizal Bakrie Ancam Kaburkan Kasus Century


Konflik Menkeu-Aburizal Bakrie Ancam Kaburkan Kasus Century

Posted: 13 Dec 2009 07:22 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Sekjen Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ton Abdillah Has mendesak masyarakat agar tetap obyektif dalam memandang konflik pribadi antara Menkeu Sri Mulyani dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sehingga tidak mengaburkan substansi kasus dana talangan Bank Century.

"Semua pihak harus menjaga pokok persoalan skandal Century agar bisa selesai secara fair dan transparan untuk memenuhi tuntutan keadilan masyarakat," kata Ton di Jakarta, Minggu (13/12).

Menurut dia , jika tidak diwaspadai bukan mustahil konflik pribadi yang mengemuka belakangan tersebut justru mengaburkan kasus Century yang merugikan negara sebesar Rp6,7 triliun. "Desakan publik agar keadilan ditegakkan telah dibiaskan menjadi aroma balas dendam," katanya.

Ton Abdillah Has mengingatkan dua tokoh yang sedang bertikai itu memiliki masalah masing-masing. Sri Mulyani kini dalam sorotan terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus Century, sementara publik pun belum lupa dengan kasus semburan lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo yang melibatkan perusahaan keluarga Aburizal.

Dalam wawancara dengan harian The Wall Street Journal, Sri Mulyani, yang menurut rencana akan dipanggil Panitia Angket Century, menyampaikan ada niat buruk terhadap dirinya terkait dukungan penuh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie kepada Panitia Angket Century yang diketuai politisi Partai Golkar Idrus Marham.

Sri Mulyani merasa akan ada balas dendam terkait berbagai kebijakannya yang dianggap merugikan perusahaan Aburizal. Namun hal itu dibantas juru bicara Aburizal, Lalu Mara Satria Wangsa, yang menyatakan tidak ada dendam pribadi Aburizal terhadap Sri Mulyani. Bank Century yang kini bernama Bank Mutiara telah menerima dana talangan Rp6,7 triliun.

fivefilters.org featured article: Normalising the crime of the century by John Pilger

Bambang Soesatyo Akhiri Polemik Rekaman Sri Mulyani-Robert

Posted: 13 Dec 2009 12:11 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Anggota Panitia Khusus hak angket Bank Century, Bambang Soesatyo meminta polemik terkait rekaman pembicaraan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan mantan pemilik Bank Century Robert Tantular dihentikan.

"Karena soal rekaman akan jadi kontra produktif," kata Bambang dalam jumpa pers di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Minggu (13/12/2009).

Bambang melanjutkan, pansus akan fokus pada bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 Triliun yang merupakan hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Apakah ada rekayasa atau penyalahgunaan jabatan," ujarnya.

Menurut Bambang, rekaman tersebut akan dibuktikan dalam sidang pansus. Untuk itu, dia mengagendakan pemutaran rekaman di Pansus.

"Pimpinan juga harus hadirkan Robert Tantular. Saya tidak dalam posisi fitnah karena kami menemukan ada suara," tutur dia.

"Kami hanya meminta konfirmasi. Kalau dikatakan itu Marsilam, so what? Kalau Robert, berarti ada keterkaitan dengan bailout," kata dia.

Bambang berterima kasih pada pihak-pihak yang mengkonfirmasi pembicaraan yang menyebut nama Robert. Kalimat itu menurut Bambang berbunyi "Ya sudah, rapat tertutup sekarang kita ya, Robert".

"Ketika ada 'begitu ya Robert', apakah Marsilam tiba-tiba berubah menjadi Robert?" Bambang bertanya balik.

fivefilters.org featured article: Normalising the crime of the century by John Pilger

Kaukus Golkar Bersih Prihatinkan Serangan ke Menkeu

Posted: 12 Dec 2009 08:00 PM PST

Jakarta, (tvOne)

Politisi Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan, menyatakan, kehadiran "Kaukus Golkar Bersih" atau KGB yang diprakarsainya bersama beberapa kader partai, berangkat dari keprihatinan atas cara teman-teman di Golkar yang menyerang balik Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Saya dan teman-teman Partai Golkar (PG), di antaranya Zainal Bintang, Aryadi Ahmad dan Kamrussamad membentuk KGB antara lain karena soal itu," ujarnya kepada ANTARA, di Jakarta, Minggu.

Seharusnya, menurut mantan Ketua Pansus RUU Pemilu di DPR RI ini, sebagai partai yang sudah cukup matang, ada cara elegan untuk merespon pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indarwati (SMI) itu.

"Yakni, dengan menemui Menkeu, dan meminta klarifikasi, agar persoalan Ketua Umum DPP PG dan Menkeu tidak terkesan menambah hiruk pikuk opini, yang bisa saja semakin membosankan publik serta menjadikan para elit pemerintahan dan politik kian tak disukai rakyat," katanya.

Isu Pengalihan

Ferry Mursyidan Baldan lalu mengingatkan, agar persoalan (saling serang lewat media) antara Ketua Umum (Ketum) DPP PG versus Menkeu SMI itu harus ditegaskan menjadi bagian yang sama sekali terpisah dan tidak boleh menjadi isu pengalihan, apalagi diangkat sebagai fokus tambahan dalam pembahasan di Pansus Angket Bank Century di DPR RI.

"Kalau itu yang terjadi, maka wajarlah ketika banyak pihak yang ragu pada PG yang memimpin Pansus. Dan dengan adanya masalah Ketum DPP PG versus Menkeu SMI, justru tantangan kepada DPP PG untuk secara cerdas dan elegan menunjukkan bahwa soal ini terpisah secara substantif, dan PG tidak akan membawa ini menjadi materi Pansus Angket Bank Century," ujarnya.

Jika ini dibawa, menurutnya, akan semakin menegaskan PG punya agenda tersendiri yang berbeda dengan tugas utama Pansus Angket Bank Century tersebut.

"Dengan dasar pertimbangan itulah, maka KGB yang ingin menegaskan bahwa PG menjadi bagian dari elemen masyarakat untuk membangun Indonesia Bersih, ingin menemui Menkeu untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi lebih lanjut dari Menkeu, berkaitan dengan pernyataannya tentang Ketum DPP PG itu," ungkapnya.

Polusi Opini

Ferry Mursyidan Baldan menambahkan, ini (menemui Menkeu untuk klarifikasi) merupakan cara elegan yang diharapkan oleh kader PG, agar masalahnya tidak menambah kisruh dan polusi opini.

"Ini penting, agar situasi yang terjadi itu tidak lagi dianggap cara PG untuk membelokkan tujuan Pansus. Karena, sejatinya tugas Pansus Angket Bank Century ini adalah untuk bangsa dan negara, dibiayai oleh negara dan merupakan alat dari Lembaga Negara, dalam hal ini DPR RI," tegasnya.

Karena itu, menurutnya, (tugas Pansus) tidak boleh dicampur aduk atau dimanfaatkan oleh PG untuk agenda lain. "Dalam hal ini agenda yang kebetulan menyangkut pernyataan Menkeu berkaitan dengan ihwal Ketua Umum DPP PG," ungkap Ferry Mursyidan Baldan lagi. (Ant)

fivefilters.org featured article: Normalising the crime of the century by John Pilger

Tidak ada komentar:

Posting Komentar