Posted: 11 Jan 2010 04:50 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta temuan satuan tugas pemberantasan mafia hukum atas adanya indikasi perlakuan istimewa terhadap narapidana di rumah tahanan (Rutan) harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait.

Juru bicara Kepresidenan Julian Pasha di Kantor Presiden Jakarta, Senin (11/1), mengatakan Presiden sudah mendengar adanya temuan tersebut dan meminta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menindaklanjuti sehingga tidak lagi terjadi dimasa yang akan datang.

"Jadi memang Presiden telah mendengar temuan yang kemarin dilakukan oleh satgas pemberatasan mafia hukum, tentang adanya keistimewaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pondok Bambu. Jadi intinya Presiden meminta kepada pihak terkait dalam hal ini Kementrian Hukum dan ham untuk menindaklanjuti temuan satgas tersebut ," kata Julian.

Ia menjelaskan bagaimanapun setiap warga negara yang menjalani proses hukum harus memiliki hak dan perlakuan yang sama di depan hukum. "Jadi memang tidak boleh ada suatu keistimewaan, dispensasi atau hal-hal lain yang tentunya tidak sama seperti yang ditemui oleh para pelaksana proses hukum lain," tegasnya.

Julian mengatakan dalam waktu dekat Presiden akan mendengarkan laporan langsung dari Menteri Hukum dan Ham Patrialis Akbar mengenai masalah ini, meski ia belum mengetahui jadwal tepatnya. "Saya kira seharusnya memang dilaporkan langsung oleh Pak Menteri mengenai temuan itu, nanti akan ditindaklanjuti," katanya.

Ketika ditanya apakah ada instruksi khusus dari Presiden untuk diambil tindakan bagi mereka yang mendapatkan fasilitas khusus tersebut, Julian mengatakan hingga saat ini tidak ada.

Yang jelas menurutnya semua harus diproses berdasarkan konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan.

Sebelumnya, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada Minggu (10/1) malam melakukan inspeksi mendadak di rumah tahanan wanita kelas II A Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Sidak dilakukan oleh tiga anggota Satgas masing-masing Yunus Husein, Deny Indrayana dan Mas Achmad Santosa. Dalam sidak itu mereka menemukan adanya fasilitas yang seharusnya tidak diberikan kepada tahanan maupun narapidana.

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Robert: Permintaan FPJP Diajukan Direksi Century

Posted: 11 Jan 2010 04:12 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Mantan pemilik Bank Century Robert Tantular mengungkapkan permintaan agar Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dikucurkan, dilakukan oleh Direksi Bank Century. "Itu dilakukan sesuai prosedur dan permintaan itu dilakukan oleh direksi kepada BI," ujarnya dalam memberikan keterangan di hadapan panitia angket di Gedung DPR, Senin (11/1).

Ia menceritakan kondisi saat itu bahwa direksi juga mengetahui kemungkinan tidak bisa mengikuti kliring karena kekurangan dana. "Direksi sudah tahu untuk besok kurang sekitar Rp30 miliar,"ujarnya.

Menurut dia, Bank Century cabang Palembang sebenarnya akan menyetor dananya, namun menurut Bank Indonesia (BI) Bank century telah dinyatakan gagal kliring karena adanya keterlambatan. "Pada saat itu terjadi kekurangan setor hanya Rp5 miliar, sangat disayangkan, namun telah diumumkan oleh BI," ujarnya.

Robert menambahkan setelah pada 13 November dinyatakan gagal kliring, pada 14 November 2008 Bank Century sudah dinyatakan boleh kliring lagi.

FPJP diberikan BI kepada Bank Century pada 14 November 2008 setelah BI mengubah peraturan BI mengenai syarat pemberian FPJP dimana Bank Century akhirnya mendapatkan FPJP walau CARnya positif, dari syarat pemberian FPJP semula CAR 8 persen.

Robert menambahkan ada kemungkinan akibat pengumuman gagal kliring oleh BI pada 13 November itu menjadi pemicu Bank Century mengalami "penarikan dana besar-besaran" (rush) oleh nasabahnya. "Iya, itu terjadi akibat dinyatakan gagal kliring," ujarnya.

Menurut Robert, ia mengakui Bank Century mengalami kesulitan likuiditas sejak lama namun kalau tidak dikatakan gagal kliring mungkin persoalannya menjadi lain. "Kita mengalami kesulitan likuiditas namun persoalan menjadi lain ketika dinyatakan gagal kliring," ujarnya.

Robert juga menambahkan, kesulitan likuiditas memang sudah terjadi dan sejak lama telah meminta bantuan dari BI. "Namun tidak diberi dan kita usaha sendiri," ujarnya. Robert yang mengaku hanya memiliki saham sebesar 9 persen di Bank Century juga membantah mengakusisi Bank Century melalui pasar saham.

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

SBY Sangat Berkepentingan untuk Evaluasi Koalisi

Posted: 10 Jan 2010 04:48 PM PST

Jakarta, (tvOne)

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Tjahjo Kumolo menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat berkepentingan untuk mengevaluasi koalisi dan kocok ulang kabinet. "Terkait dengan kocok ulang kabinet dan juga evaluasi koalisi itu, menurut kami, yang paling berkepentingan selain Presiden SBY adalah Partai Demokrat sendiri," katanya di Jakarta, Senin (11/1).

Ia mengatakan, hal itu mengomentari wacana yang berkembang menyusul pernyataan Presiden SBY terkait kemungkinan melakukan evaluasi koalisi dan kocok ulang kabinet. "Kewenangan penuh ada pada Presiden SBY, baik selaku Presiden RI (kepala pemerintahan) maupun pimpinan Partai Demokrat," tambahnya. Seandainya ada evaluasi serta kocok ulang, demikian Tjahjo Kumolo, itu sangat sah juga. "Apa pun itu, tentu demi kenyamanan koalisi dan efektifitas pemerintahan," katanya.

Tjahjo Kumolo juga menilai, jika patokannya kinerja kabinet 100 hari, maka sudah kelihatan dan ketahuan mana yang mampu, telah bekerja bagus, serta siapa tergolong tidak mampu atau belum bisa diandalkan menerjemahkan arahan Presiden SBY. "Saya kira Presiden SBY sudah paham dan sudah tahu. Dan kalau Presiden akan kocok ulang, ya sah dan wajar saja, bahkan menurut saya itu perlu, demi jalannya pemerintahan yang lebih baik," ujarnya lagi.

Hanya saja, menurutnya, kita tak bisa berandai-andai terlalu jauh terlebih dulu. "Mari kita lihat dan tunggu saja nanti bagaimana perkembangannya ke depan. Yang pasti bagi kami, apa pun keputusannya, itu ada pada Presiden SBY," tegas Tjahjo Kumolo. (Ant)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Berita Politik, Ekonomi, proposal bisnis dan Peluang bisnis

Senin, 11 Januari 2010

Presiden Minta Temuan Satgas Segera Ditindaklanjuti

Presiden Minta Temuan Satgas Segera Ditindaklanjuti

Tidak ada komentar:

Posting Komentar