2012, Pemerintah Taget 13 Ribu Pulau Terdeposit di PBB

2012, Pemerintah Taget 13 Ribu Pulau Terdeposit di PBB
Mendiknas: Pendidikan Anak Usia Dini Jadi Prioritas Pada 2011
Dubes Malaysia: Pemulangan Nelayan Kesepakatan Bersama
Menlu: Malaysia Belum Siap Bahas Garis Batas

Posted: 17 Aug 2010 08:09 AM PDT

Jakarta, (tvOne).

Indonesia memiliki sekitar 13 ribu pulau tersebar di seluruh nusantara. Angka itu didapat berdasarkan hasil survei dan verifikasi terkahir Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Total pulau kita hanya 13.000, itu berdasarkan survei terakhir kita," kata Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K), Sudirman Saad di Jakarta, Selasa, (17/8).

Sudirman mengatakan penurunan jumlah pulau yang dimiliki Indonesia tak berkaitan dengan hilangnya pulau akibat kenaikan muka air laut akibat pemanasan global, atau karena penggalian pasir laut.

"Ini hanya masalah akurasi data saja, karena selama ini belum ada survei yang menghitung jumlah pulau-pulau di Indonesia secara keseluruhan," ujar dia.

Akurasi data jumlah pulau Indonesia ada setelah KKP melalui Direktorat Jenderal KP3K merampungkan validasi penamaan seluruh pulau di Indonesia. "Validasinya sudah selesai sekarang, selesainya tahun ini (2010) juga," tambahnya.

Sudirman mengatakan pada tahun 2012 nanti seluruh nama pulau yang dimiliki Indonesia sebanyak lebih dari 13.000 pulau tersebut sudah akan terdeposit di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sudirman pun mengatakan bahwa dalam waktu dekat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Toponomi yang didalamnya akan menerangkan penambahan rupa bumi, termasuk mencantumkan jumlah dan nama-nama pulau yang dimiliki Indonesia akan keluar.

"Tidak sampai akhir tahun diharapkan PP itu sudah keluar. Berapa pulau kita dan apa saja namanya akan termuat di dalam peraturan tersebut," tutupnya.

Sebelumnya diketahui bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia memiliki 17.480 pulau.(Ant)

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: "Peace Envoy" Blair Gets an Easy Ride in the Independent.

Mendiknas: Pendidikan Anak Usia Dini Jadi Prioritas Pada 2011

Posted: 17 Aug 2010 07:36 AM PDT

Menteri Pendidikan Nasional M Nuh

Doc Presidensby.info

Jakarta, (tvOne).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi prioritas menjadi prioritas Menteri Pendidikan (Mendiknas) Mohammad Nuh pada 2011. Disamping itu, pendidikan dasar, vokasi/politeknik, dan percepatan doktor untuk para dosen juga menjadi fokus di tahun depan.

"Pendidikan dasar menjadi prioritas utama pada 2011, termasuk urusan perbukuan dan lembar kerja siswa (LKS)," katanya usai menjadi pembina upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Ke-65 RI di halaman Kantor Kemdiknas di Jakarta, Selasa, (17/8).

Hadir pada upacara itu Wamendiknas RI, Fasli Jalal, pejabat Kemdiknas, dan penerima anugerah Satya Lancana Karya Satya. Pendidikan vokasi, katanya, yaitu sekolah menengah kejuruan (SMK) dan politeknik diprioritaskan untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan.

"Melalui pendidikan vokasi ini disiapkan tenaga-tenaga kerja yang punya keterampilan dan keahlian," katanya. Kemudian percepatan kualifikasi doktor juga di perguruan tinggi menjadi prioritas.

Saat ini terdapat 23 ribu dosen dengan latarbelakang pendidikan doktor (S3) dari 270 ribu dosen atau hanya sekitar delapan persennya, jelas Mendiknas.

Nuh menargetkan pada 2014/2015 angka itu menjadi menjadi 20 persen atau 30 ribu dosen berpendidikan S3, atau ada tambahan paling sedikit 5.000 doktor baru per tahun.

"Prioritas berikutnya adalah PAUD. Saat ini angka partisipasi kasar (APK) PAUD secara nasional mencapai 54 persen, dan di daerah tertentu ada yang mencapai 70 persen. Tahun depan PAUD kami genjot," ujarnya. (Ant)

Dubes Malaysia: Pemulangan Nelayan Kesepakatan Bersama

Posted: 17 Aug 2010 04:44 AM PDT

Jakarta, (tvOne).

Insiden Penahanan tiga P2SDKP Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh aparat Malaysia di sekitar Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau dinilai Dubes Malaysia untuk RI, Dato Syed Manshe Afdzaruddin Syed Hassan tak mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara.

"Hubungan Malaysia dan Indonesia perfect. Tidak ada keraguan untuk itu," kata Hassan di Istana Merdeka Jakarta, Selasa, (17/8) usai menghadiri Upacara Peringatan Kemerdekaan 17 Agustus.

Hasan juga mengatakan bahwa ketujuh nelayan asal Malaysia dan tiga petugas KKP telah sama-sama dipulangkan berdasarkan kesepakatan bersama. "Ini kesepakatan bersama. Ini hanya isu kecil yang bisa dilakukan dengan persahabatan serumpun," katanya.

Saat ditanya mengenai insiden serupa yang telah terjadi 10 kali, dia mengatakan hal itu terjadi karena kedua negara berbagi batas laut dan berdekatan. "Kita ini satu rumpun dan dalam batas yang berdekatan....Kita harus menyelesaikan ini sebagai sahabat," katanya.

Sementara itu ditemui di lokasi yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Fadel Muhammad mengatakan bahwa pihak Malaysia harus di desak meminta maaf atas insiden itu. "Harus didesak minta maaf kepada kita, karena (kita) tidak bersalah," katanya.

Menurut Fadel, sesungguhnya hubungan antar Pemerintah Indonesia dan Malaysia di tataran atas terbilang cukup baik namun sayangnya hal itu tidak diikuti di tataran bawah. "Mereka kalau di tingkat atas Malaysia itu baik sama kita ... tetapi ditingkat aparat bawah itu yang saya merasa kurang enak hubungannya," katanya.

Fadel menjelaskan bahwa insiden tersebut bukan untuk pertama kalinya terjadi. "Ini pengalaman pahit yang kita hadapi dan pengalaman ini bukan yang pertama kali,sudah berapa kali,sudah 10 kali kita mengalami yang seperti begini dengan Malaysia," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, harus mulai dicari pola baru dalam kerjasama pengaturan keamanan di Indonesia. Dia juga mengaku tak keberatan dengan usulan pengoperasian kapal-kapal KKP oleh Angkatan Laut.

"Saya tak keberatan, artinya kalau usul itu memang kita kaji artinya memang bagusnya ya di kementerian saya urus ekonomi dan masalah-masalah yang berhubungan dengan perbatasan, keamanan, itu aparat keamanan," katanya. (Ant)

Menlu: Malaysia Belum Siap Bahas Garis Batas

Posted: 17 Aug 2010 12:58 AM PDT

Jakarta, (tvOne)

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan alasan masih "menggantungnya " masalah garis batas laut di sekitar perairan Pulau Bintan adalah akibat ketidaksiapan Malaysia untuk berunding dengan Indonesia.

"Kita ingin memastikan bahwa perundingan perbatasan dengan Malaysia digulirkan. Indonesia siap kapan saja, hari ini juga siap, kapan pun kami siap. Tapi Malaysianya belum siap," kata Menlu di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, saat mengikuti upacara kemerdekaan 17 Agustus.

Marty mengatakan Indonesia tidak dapat memaksa Malaysia jika negara itu memang belum siap menghadapi Indonesia di meja perundingan untuk membahas masalah perbatasan. "Yang penting, kami tegaskan di sini, Indonesia siap, saat ini pun jika diminta saya siap tapi Malaysia belum siap, saya tidak bisa menggiring mereka," katanya.

Sekalipun Malaysia belum juga siap membahas masalah perbatasan dengan alasan masih harus menyelesaikan masalah perbatasannya dengan Singapura, Menlu menegaskan bahwa Pemerintah akan selalu memastikan kedaulatan NKRI.

"Tugas kita adalah memastikan bahwa yang menjadi kedaulatan kita, hak kedaulatan kita, NKRI, tidak sejengkal pun kita kompromikan," katanya.

Curi ikan

Terkait kasus penangkapan nelayan pencuri ikan asal Malaysia oleh aparat Indonesia yang diikuti dengan penahanan tiga petugas sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Malaysia di perairan Indonesia baru-baru ini, Menlu mengatakan dalam setiap proses pembahasan dengan Malaysia, maka Indonesia selalu menegaskan terjadinya pelanggaran wilayah.

"Kita selalu menegaskan dari segi perspektif Indonesia telah terjadi pelanggaran dan kita sampaikan protes kita, keprihatinan kita, kita sampaikan," katanya.

Pemerintah Indonesia, menurut Menlu, juga mengingatkan Malaysia untuk tidak mengulangi peristiwa serupa di masa depan. "Kita mintai tidak diulangi kembali di masa depan," katanya.

Sebelumnya, diberitakan pada Jumat malam (13/8), tiga Pengawas Perikanan Satker KKP Asriadi (40), Erwan (37), dan Seivo Grevo Wewengkang (26), ditahan Polisi Perairan Diraja Malaysia, saat melakukan "adhoc" lima kapal pencuri ikan Malaysia di perairan Bintan.

Kepolisian Malaysia yang berada di perairan Indonesia juga sempat melepaskan dua tembakan peringatan kepada dua kapal pengawas perikanan KKP sehingga akhirnya lima pencuri ikan Malaysia beserta barang bukti berupa ikan yang tadinya akan dibawa ke pelabuhan terdekat dibawa Kepolisian Malaysia.

Ketiga anggota satuan kerja atau satker Pengawas Perikanan KKP yang memang berada di tiga kapal pencuri ikan Malaysia ikut dibawa ke Johor. (Ant)

Berita Politik, Ekonomi, proposal bisnis dan Peluang bisnis

Selasa, 17 Agustus 2010

2012, Pemerintah Taget 13 Ribu Pulau Terdeposit di PBB

2012, Pemerintah Taget 13 Ribu Pulau Terdeposit di PBB

Tidak ada komentar:

Posting Komentar