Presiden Akhiri Kunjungan Kerja di Swiss

Presiden Akhiri Kunjungan Kerja di Swiss
Wamenlu: Batas RI-Malaysia dan RI-Filipina Belum Tuntas
Wapres Minta Prosedur Keselamatan Penumpang Ditingkatkan

Posted: 29 Jan 2011 08:14 AM PST

Zurich, (tvOne)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan meninggalkan Swiss untuk kembali ke tanah air. Pesawat Kepresidenan Garuda Indonesia Airbus A 330-300 yang membawa rombongan Presiden dijadwalkan bertolak dari bandara Internasional Zurich, Swiss, pada Sabtu sore pukul 16.00 waktu setempat atau pukul 22.00 WIB.

Rombongan Presiden dijadwalkan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu pagi. Sebelumnya, pesawat yang ditumpangi SBY akan transit di Dubai, Uni Emirat Arab,

Sebelum berangkat, Presiden Yudhoyono direncanakan memberikan keterangan pers tentang hasil kunjungan ke India dan Swiss pada 24-29 Januari 2011 di Hotel Radisson Blu, Zurich.

Presiden berada di Swiss untuk menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos pada 27-28 Januari 2011.

Kepala Negara menyampaikan pidato khusus pada hari pertama WEF dan menjadi panelis dalam diskusi bertema pembangunan berkelanjutan bersama dengan Presiden Meksiko Felipe Calderon dan Presiden Finlandia Tarja Halonen pada hari kedua.

Presiden Yudhoyono juga menjadi pembicara dalam diskusi bertema revitalisasi perdagangan dunia bersama dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Direktur World Trade Organization (WTO) Pascal Lamy pada hari kedua WEF.

Di Swiss, Presiden juga menggelar pertemuan bilateral dengan kepala negara/pemerintahan negara sahabat yaitu dengan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, Presiden Konfederasi Swiss Micheline Clamy Red, Perdana Menteri Inggris David Cameron, dan Perdana Menteri Belgia Yves Leterme.

Presiden juga menerima kunjungan kehormatan dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Ban Ki-Moon, mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Di Davos, Presiden juga menghadiri Indonesia Night yang digelar oleh Kementerian Perdagangan guna mempromosikan Indonesia kepada kalangan pengusaha dunia yang menghadiri WEF.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: Collateral Damage - WikiLeaks In The Crosshairs.

Wamenlu: Batas RI-Malaysia dan RI-Filipina Belum Tuntas

Posted: 29 Jan 2011 06:02 AM PST

Surabaya, (tvOne)

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Triyono Wibowo menegaskan bahwa batas wilayah antara RI dengan Malaysia dan Filipina hingga kini belum tuntas. "Batas wilayah yang sudah ada kesepakatan adalah dengan Vietnam, Papua Nugini, dan India," katanya dalam seminar nasional di Universitas Narotama (Unnar) Surabaya, Sabtu (29/1).

Di hadapan peserta seminar nasional bertajuk "Penegakan Hukum dan Kedaulatan RI serta Masalah Perbatasan dengan Negara Tetangga", ia menyatakan perbatasan ZEE (zona ekonomi eksklusif) dengan Malaysia dan Filipina masih dirundingkan.

"Untuk perbatasan ZEE dengan Timor Timur belum dimulai sama sekali dan harus dirundingkan kembali, karena Timor Timur telah lepas dari Indonesia," katanya.

Di masa lalu, para pendiri RI berpendapat Timor Timur (Leste), Melayu (Malaysia), dan Kalimantan Selatan sebaiknya dijadikan bagian dari wilayah RI karena kesamaan suku dan ras.

"Namun yang menjadi kesepakatan akhir hanyalah wilayah-wilayah bekas jajahan Belanda yang merdeka dan menjadi wilayah kesatuan dengan ketentuan yaitu wilayah RI sekitar (+/-) 100 ribu kilometer dan wilayah kedaulatan laut dihitung 3 mil dari pantai," paparnya.

Untuk mewujudkan konsep wawasan Nusantara, Indonesia mengadakan konferensi hukum laut dengan meminta negara-negara yang menjadi negara kesatuan segera melakukan ratifikasi.

"Kenyataannya, Malaysia, Thailand, dan Filiphina tidak menerima gagasan konferensi hukum laut I (1958), lalu diadakan konferensi hukum laut II (1960) yang lebih tegas dan konferensi hukum laut III yang lebih sah," ujarnya, menegaskan.

Pada tahun 1983, katanya, misi telah tercapai dengan total 60 negara yang sudah melakukan ratifikasi.

"Pasal-pasal UNCLOS mengharuskan kita menghargai kepentingan internasional dengan mengizinkan kapal-kapal dagang untuk berlalu lalang di perairan kita, namun negara-negara yang melewati perbatasan juga harus meminta izin dan melapor ke negara yang akan dilewati," paparnya.

Saat ini, Indonesia sedang menyusun suatu program pengelolaan perbatasan BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) yang akan menyepakati batas-batas wilayah agar RI tidak kehilangan wilayah terluar.

"Untuk saat ini, program BNPP telah berjalan, dan perbatasan yang telah disepakati yaitu Vietnam, Papua Nugini, dan India, sedangkan lainnya masih belum tuntas," ucapnya.

Wapres Minta Prosedur Keselamatan Penumpang Ditingkatkan

Posted: 28 Jan 2011 11:58 PM PST

Banten, (tvOne)

Wakil Presiden Boediono memerintahkan Menteri Perhubungan Freddy Numberi untuk meningkatkan prosedur keselamatan penumpang angkatan massal darat, laut dan udara untuk menekan jumlah kecelakaan.

"Saya minta Menhub untuk meningkatkan prosedur keselamatan dan segera memberlakukan dalam jangka pendek ini. Untuk jangka panjang harus memperbaiki hal lain yang lebih mendasar," kata Wapres Boediono kepada pers di Rumah Sakit Krakatau Medika, Cilegon, Kabupaten Banten, Sabtu (29/1).

Hal tersebut dikatakan usai dirinya bersama Ibu Herawati Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, Menhub Freddy Numberi dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menjenguk para korban luka akibat terbakarnya Kapal Motor Penumpang Laut Teduh 2.

Wapres mengatakan, peralatan keselamatan penumpang memang masih ada beberapa yang harus diperbaiki, juga mengenai tata cara keselamatan penumpang. "Menhub agar segera mengambil langkah konkret dan cepat untuk menghindari resiko agar kecelakaan lain tidak terulang lagi," kata Boediono.

Wapres Boediono juga memerintah Menteri Perhubungan dan pihak terkait untuk terus melakukan penyisiran terhadap lokasi kecelakaan dalam upaya untuk mencari korban yang kemungkinan masih ada yang tertinggal. "Penyisiran itu perlu dilakukan agar jangan sampai ada korban yang tertinggal atau belum ditemukan," kata Boediono.

Wakil Presiden mengatakan pula bahwa masalah keselamatan penumpang sesungguhnya sudah beberapa kali dibahas di Kantor Wakil Presiden, tapi melihat kejadian adanya kecelakaan kapal dan kereta api perlu ada langkah cepat untuk menghindari kemungkinan kecelakaan terjadi lagi.

"Kami menekankan pentingnya aturan keselamatan ditegakkan termasuk semua ketentuan yang harus dipenuhi oleh semua pihak, termasuk penumpang juga harus mematuhi ketentuan keselamatan," tegas Wapres.

Menhub Freddy Numberi mengatakan sejumlah ketentuan keselamatan penumpang memang harus dibenahi termasuk dengan keluar-masuk penumpang yang menggunakan jasa transportasi umum.

Alat-alat keselamatan penumpang dan tata cara keselamatan penumpang, kata Menhub, selama ini juga telah dipatuhi dan dilakukan. "Semua ketentuan keselamatan penumpang sudah dilengkapi dan akan ditingkatkan seperti jumlah sekoci dan pelampung yang harus ditambah dan diperbaiki," kata Freddy.

Terkait dengan kemungkinan syahbandar melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas, dia mengatakan bahwa hal itu sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan jika memang terbukti bersalah akan ada hukumannya.

Wakil Presiden mengatakan bahwa para korban yang ditangani oleh sejumlah rumah sakit dan Puskemas sudah ditangani dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Saya melihat para korban ditangani dengan baik. Rumah sakit ini saya kira cukup baik untuk menangani hal seperti ini dan saya dapat laporan di sini ada ahli-ahli yang cukup banyak untuk menangani masalah yang dialami korban, seperti paru-paru, patah tulang," kata Wapres.

Wapres memerintahkan pula kepada Jasa Raharja harus segera menyelesaikan santunan kepada para korban agar tidak makin memberatkan kondisi para korban yang luka maupun tewas.

"Saya minta kepada Jasa Raharja dan Jamsostek untuk segera menyelesaikan santunan dengan cepat dan baik, dan biaya perawatan agar sudah ditanggung oleh asuransi itu," katanya.

Dalam kesempatan itu Wapres juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait seperti Polri, Angkatan Laut, pemerintah provinsi dan kota yang telah menangani kecelakaan dan membantu para korban dengan baik. (Ant)

Berita Politik, Ekonomi, proposal bisnis dan Peluang bisnis

Sabtu, 29 Januari 2011

Presiden Akhiri Kunjungan Kerja di Swiss

Presiden Akhiri Kunjungan Kerja di Swiss

Tidak ada komentar:

Posting Komentar