Posted: 06 Feb 2011 09:50 AM PST

Bentrok Warga dan Jemaah Ahmadiyah di Pandeglang, Banten

Jakarta, (tvOne)

Menteri Agama Suryadharma Ali segera mengevaluasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung, menyusul bentrokan masyarakat dengan jemaah Ahmadiyah di Banten, Minggu.

"Segera...," katanya singkat usai menghadiri Rapat Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Minggu malam.

Pada kesempatan yang sama, Menag mengatakan, SKB tersebut tetap menjadi rujukan dalam menilai setiap kejadian yang berkembang antara Ahmadiyah dengan masyarakat.

"Kalau dikatakan tidak berjalan tidak seluruhnya benar. Karena itu SKB akan menjadi bagian yang akan dievaluasi seberapa besar masyarakat termasuk Jamaah Ahmadiyah mentaati SKB itu," tuturnya.

Bentrokan warga masyarakat dengan jemaah Ahmadiyah telah beberapa kali terjadi seperti di Bogor, Kuningan, Makassar, dan Lombok.

Terakhir bentrokan serupa terjadi di Desa Cibede, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Bentrokan mengakibatkan tiga orang tewas dan enam lainnya luka berat.

Terkait itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar dilakukan evaluasi terhadap SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung, secara mendasar dan mendalam.

Evaluasi dimaksudkan terutama menyangkut hal-hal mendasar yang menjadi pertikaian antara masyarakat dengan jemaah Ahmadiyah, sehingga tidak terjadi bentrokan serupa di lain waktu.

Tentang apakah dengan evaluasi tersebut pemerintah akan menjadikan Ahmadiyah sebagai agama baru di Indonesia, Menag enggan berkomentar.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: Collateral Damage - WikiLeaks In The Crosshairs.

Pemerintah Kecam Kekerasan Antarumat Beragama

Posted: 06 Feb 2011 07:20 AM PST

Bentrokan warga & jamaah Ahmadiyah di Cikeusik

Jakarta, (tvOne)

Pemerintah mengecam kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah dan meminta Polri segera mengusut tuntas insiden di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Pemerintah juga meminta jamaah Ahmadiyah tetap menaati kesepakatan bersama dan surat keputusan bersama (SKB) Menag, Mendagri, dan Jaksa Agung pada 2008.

Demikian hasil rapat mendadak selama satu jam yang dipimpin Menko Polhukam Djoko Suyanto di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Minggu (6/2), bersama Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, Menag Suryadharma Ali dan Mendagri Gamawan Fauzi.

Berikut 7 poin hasil rapat:

1. Pemerintah mengecam dengan keras setiap tindakan oleh siapapun kepada siapapun sesama warga negara indonesia yang melakukan tindakan kekerasan, anarkis, serta melanggar hukum, apapun alasan yang melatarbelakanginya.

2. Kepada aparat Polri segera mencari dan mengungkap secara tuntas, tindakan kekerasan yang mengakibatkan untuk saat ini korban jiwa 3 orang, dan luka berat 6 orang.

3. Kepada semua pihak dari warga Ahmadiyah dan pihak masyarakat lain, harus tetap menaati kesepakatan-kesepakatan bersama yang dibuat pada 14 januari 2008 dan juga mentaati keputusan bersama SKB Menag, Mendagri dan Jaksa Agung tahun 2008.

4. Kepada segenap warga Ahmadiyah, agar memahami, mengikuti dan menaati, kesepakatan bersama 14 Januari 2008 serta keputusan bersama tahun 2008. Kepada warga yang lain, diminta untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Apabila ada perselisihan dan permasalahan, harus disalurkan dan diselesaikan melalui tim koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem).

5. Kepada menteri agama, mendagri, dan jaksa agung untuk segera melakukan evaluasi yang mendasar terhadap setiap permasalahan Ahmadiyah, agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari.

6. Kepada aparat-aparat di pusat maupun di daerah (Polri dan Pemda), warga masyarakat, diminta untuk bersama-sama untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini, terhadap setiap indikasi yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusuhan.

7. Mengimbau kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk ikut bersama-sama membantu mewujudkan iklim sosial yang baik agar tidak menimbulkan konflik-konflik sosial atau pertikaian yang akan menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat.

PKS Bantah Terlibat Revolusi Mesir

Posted: 06 Feb 2011 07:13 AM PST

Jakarta, (tvOne)

Partai Keadilan Sejahtera membantah indikasi keterlibatan kadernya dalam revolusi di Mesir. "Tidak benar kalau kader PKS yang merupakan mahasiswa di Mesir, ikut membantu revolusi di Mesir," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta, Minggu (6/2).

Ia mengakui ada sekitar 600 orang mahasiswa Indonesia di Mesir yang merupakan kader PKS. "Mereka ditugaskan untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia dan itupun pada tahap akhir," ujar Mahfudz.

Selain itu, tambah dia, kader PKS tersebut juga bertugas untuk menyalurkan logistik kepada warga negara Indonesia yang terjebak kisruh politik di Negeri Piramida itu. "Jadi tidak benar kalau PKS ikut membantu dan terlibat dalam revolusi di Mesir," kata Mahfudz menegaskan.

Sebelumnya, Sekjen PKS Anis Matta sempatkan diberitakan memberikan pernyataan bahwa kader PKS terlibat dalam revolusi Mesir. Namun, pemberitaan itu dibantah secara pribadi oleh Anis Matta bahwa terkait pernyataannya tersebut. "Saya tidak pernah mengatakan kader PKS terlibat dalam revolusi Mesir," katanya.

Berita Politik, Ekonomi, proposal bisnis dan Peluang bisnis

Minggu, 06 Februari 2011

Menag Segera Evaluasi SKB Tiga Menteri

Menag Segera Evaluasi SKB Tiga Menteri

Tidak ada komentar:

Posting Komentar